Upaya Hukum dalam Perkara Pidana

doktorhukum.com – Dalam KUHAP terdapat beberapa pasal yang dapat diketegorikan sebagai upaya hukum yang dapat dilakukan dalam perkara pidana, yaitu sebagai berikut :

1. UPAYA HUKUM PRAPRADILAN

Prapradilan dapat diartikan sebagai lembaga mandiri yang ada di dalam hukum pidana Indonesia. Menurut KUHAP, prapradilan tersebut diatur dalam Pasal 77 s/d Pasal 83. Dalam pelaksanaannya, prapradilan sering digunakan para pihak untuk mengajukan upaya hukum guna menguji apakah tindakan-tindakan yang dilakukan apparat penegak hukum (Polisi, Jaksa atau KPK) dalam melakukan tindakan hukum selah benar dimata hukum atau tidak.pada dasarnya, dalam prapradilan yang dinilai hanyalah aspek formil terhadap tindakan aparat hukum, sehingga tidak berhubungan dengan pokok perkara.

Istilah dan pengertian prapradilan tersebut dapat dilhat dalam 2 (dua) Pasal di KUHAP, yaitu :

Pasal 1 angka 10

Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

  1. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
  2. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
  3. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Pasal 77

Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang :

  1. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
  2. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Dalam perkembangannya, objek prapradilan telah bertambah berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 16 Maret 2015, sehingga saat ini objek prapradilan adalah :

  1. Sah atau tidaknya penangkapan dan penahanan;
  2. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
  3. Sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan; dan
  4. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Kemudian, Pasal 83 ayat (1) dan (2) KUHAP menyatakan upaya hukum prapradilan dapat diajukan banding. Namun, pasca adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 65/PUU-IX/2011 tertanggal 1 Mei 2012 menyebabkan tidak dibenarkannya lg  upaya hukum banding dalam prapradilan. Sehingga putusan prapradilan di pengadilan negeri saat ini telah berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijde).

Akan tetapi, dalam perkembangan berikutnya Mahkamah Agung (MA) memberikan peluang bagi pihak-pihak untuk dapat mengajukan upaya hukum terhadap prapradilan dengan cara mengajukan Peninjauan Kembali (PK) terhadap putusan prapradilan berdasarkan SEMA No. 4 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Pengadilan. Dalam lampirannya khususnya dalam kamar pidana disebutkan “ Peninjauan Kembali  (PK) terhadap Praperadilan tidak diperbolehkan kecuali dalam hal ditemukan indikasi penyelundupan hukum.” Artinya, prapradilan dibolehkan dengan dasar terjadinya penyelundupan hukum. Namun, tidak disebutkan pengertian penyelundupan hukum tersebut, sehingga dalam prakteknya dapat ditafsirkan berbeda-beda.

Selanjutnya, pasca adanya putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 16 Maret 2015 yang menyatakan objek prapradilan termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan, MA kembali membuat aturan yang mencabut SEMA No. 4 Tahun 2014 terkait upaya PK prapradilan dan menggantinya menjadi  Perma No. 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Prapradilan. Disebutkan dalam Pasal 3 yaitu sebagai berikut :

  1. Putusan Praperadilan tidak dapat diajukan peninjauan kembali;
  2. Permohonan peninjauan kembali terhadap Praperadilan dinyatakan tidak dapat diterima dengan penetapan Ketua Pengadilan Negeri dan berkas perkara tidak dikirim ke Mahkamah Agung;
  3. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diajukan upaya hukum.

Dalam perkembangannya, dikarenakan banyak yang mengajukan prapradilan terkait sah atau tidak sahnya penetapan tersengka tersebut masuk dalam “Daftar Pencarian Orang (DPO)”, maka MA mengeluarkan SEMA No. 1 Tahun 2018 yang berbunyi :

Untuk memberikan kepastian hukum dalam mengajukan prapradilan bagi tersangka dengan statas “DPO”, MA memberi petunjuk sebagai berikut :

  1. Dalam hal tersangka melarikan diri atau dalam status DPO, maka tidak dapat diajukan prapradilan;
  2. Jika permohonan prapradilan tersebut tetap dimohonkan oleh penasehat hukum atau keluarganya, maka hakim menyatakan permohonan praradilan tidak dapat diterima.

Dengan dasar SEMA No. 1 Tahun 2018 tersebut, maka prapradilan tidak dapat diajukan apabila tersangkanya dalam status melarikan diri atau DPO.

 

2. UPAYA HUKUM BIASA

Upaya hukum biasa ini dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu pertama, upaya hukum banding, dan kedua, upaya hukum kasasi.

1. Upaya hukum banding

Aturan mengenai upaya hukum banding diatur dalam Pasal 67 KUHAP yang menyatakan Terdakwa atau penuntut umum berhak untuk minta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat.

Dari uraian pasal ini, disimpulkan bahwa terdakwa atau penuntut umum diberikan hak untuk mengajukan upaya banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas dari segala dakwaan (vrijsprak) atau lepas dari segala tuntutan hukum (onslag van alle rechtvervollging) yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat (putusan tindak pidana ringan dan perkara pelanggaran lalu-lintas).

 

2. Upaya hukum kasasi

Aturan mengenai upaya hukum kasasi ini diatur dalam Pasal 244 KUHAP yang menyatakan terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada MA, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada MA kecuali terhadap putusan bebas.

Selanjutnya dalam Pasal 253 KUHAP disebutkan pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh MA  atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 248 KUHAP guna menentukan :

  1. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
  2. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
  3. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya;

Dalam perkembangannya, terhadap frasa “kecuali terdahap putusan bebas” dalam Pasal 244 KUHAP telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusannya No. 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013. Sehingga saat ini terdakwa mapun penuntut umum tetap dapat mengajukan upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas tersebut.

 

3. UPAYA HUKUM LUAR BIASA

Upaya hukum luar biasa ini dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu pertama, pemeriksaan kasasi demi kepentingan hukum, dan kedua, Peninjauan Kembali (PK) terhadap putusan yang berkekuatan hukum tetap.

1. Pemeriksan Tingkat Kasasi Demi Kepentingan Hukum

Aturan mengenai ini diatur dalam Pasal 259 KUHAP yang menjelaskan demi kepentingan hukum terhadap semua putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan lain selain daripada MA, dapat diajukan satu kali permohonan kasasi oleh Jaksa Agung. Pada prinsipnya, putusan kasasi demi kepentingan hukum tidak boleh merugikan pihak yang berkepentingan.

2. Peninjauan Kembali PK Putusan Pengadilan yang telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap

Aturan mengenai ini diatur dalam Pasal 263 KUHAP yang menyatakan terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali  (PK) kepada MA. Adapun alasan-alasan mengajukan PK yaitu :

  1. Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan;
  2. Apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain;
  3. Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

Dalam Pasal 268 ayat (3) KUHAP menyatakan permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan hanya dapat dilakukan satu kali saja. Namun, pasca adanya putusan MK No. 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013, maka saat ini PK yang ingin diajukan terpidana atau ahli warisnya dapat dilakukan berkali-kali tanpa harus dibatasi.

 

Penulis :

R. Indra

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Artikel Terkait