Uang Elektronik (e-money) Hilang, Saldonya Tersisa 1 Juta, Gimana Klaim-nya ?

Pertanyaan:

Saat ini kita telah diwajibkan untuk menggunakan uang elektronik (e-money) dalam melakukan transaksi untuk masuk dalam tol termasuk dalam membayar parkir di mal-mal besar di Jakarta. Tetapi hal tersebut tidak masalah dikarenakan saat ini kita telah masuk kedalam era digital dimana seluruh transaksi pembayaran jual beli mulai bergeser dari uang kertas dan logam menjadi uang elektronik. Namun timbul pertanyaan yaitu:

Adanya kewajiban menggunakan uang elektronik untuk membayar masuk tol dan parkir di mal-mal besar di Jakarta membuat saya harus mengisi e-money saya dengan jumlah besar dengan tujuan tidak pergi ke ATM lagi atau masuk ke Indomart atau Alfamart untuk mengisinya.  Suatu ketika saya mengisi e-money saya sebesar 1 Juta lebih dengan tujuan dapat dipakai selama 1 (satu) bulan dan tidak harus ke ATM atau masuk ke Indomaret atau Alfamart untuk mengisinya lagi. Namun, dalam perjalannya setelah satu mengisi sebanyak 1 Juta lebih tersebut, tiba-tiba uang elektronik saya hilang tidak tahu dimana. Saya ingin mengkliemnya (meminta ganti) sebab isi saldonya lumayan 1 Juta lebih. Namun saya tidak tahu bagaimana mengkliem-nya sebab nomor yang tertera di uang elektronik tersebut saya tidak hafal, oleh karena itu menurut anda apakah saya masih mempunyai upaya untuk mengkliem (meminta ganti-nya) seandainya penyedia jasanya menolak-nya?

 

Jawaban:

Penggunaan uang elektronik (e-money) sebenarnya tidak dapat disalahkan sebab keberadannya adalah sebuah keniscayaan yang tidak dapat dihindarkan karena adanya tuntutan perkembangan zaman yang dimana saat ini telah masuk ke era dunia digital, sehingga wajar jika terjadi pergeseran pola pembayaran yang dahulunya menggunakan uang kertas atau logam menjadi uang elektronik.

Oleh karena itu, adanya perkembangan era dunia digital saat ini membuat pemerintah memiliki kewajiban untuk dituntut membuat regulasi (aturan) yang ketat mengenai penggunaan uang elektronik, sebab terdapat aspek penting yang perlu diperhatikan dalam menggunakan uang elektronik sebagai sarana untuk melakukan pembayaran seperti  menyangkut “perlindungan konsumen”.

Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Putusannya No. 91/PUU-XV/2017 tertanggal 28 Februari 2018 telah mengingatkan pentingnya para pelaku usaha uang elektronik untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya keadaan memaksa (force majure) yang membuat mengurangi aspek perlindungan konsumen, yaitu :

“…Mahkamah untuk mengingatkan kepada pelaku usaha, dalam hal ini penyedia jasa jalan tol, untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya keadaan memaksa (force majeur) yaitu kedaruratan, kealpaan hingga terjadi suatu keadaan yang menyebabkan kerusakan (error) pada mesin pembaca chip dalam e-money,  termasuk kemungkinan adanya pengguna jalan tol yang tidak mengetahui keharusan penggunaan uang elektronik (e-money), sehingga pengguna jasa jalan tol tidak terjebak disebabkan oleh kemungkinan-kemungkinan tersebut.”

Dalam perkembangannya, akhirnya Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia (BI) No. 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik yang didalamnya terdapat beberapa pasal yang mewajibkan para pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha elektronik wajib memperhatikan aspek perlindungan konsumen secara ketat, yaitu sebagai berikut:

 

Pasal 4:

Penyelenggaraan Uang Elektronik dilakukan dengan memenuhi prinsip:

  1. Tidak menimbulkan risiko sistemik;
  2. Operasional dilakukan berdasarkan kondisi keuangan yang sehat;
  3. Penguatan perlindungan konsumen;
  4. Usaha yang bermanfaat bagi perekonomian Indonesia; dan
  5. Pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Pasal 43:

  1. Penerbit wajib menerapkan prinsip perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf b dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan konsumen.
  2. Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penerbit wajib:
    1. Membatasi permintaan dan penggunaan data dan/atau informasi Pengguna, sebatas yang diperlukan dalam penyelenggaraan Uang Elektronik;
    2. Menyediakan sarana dan/atau infrastruktur Pengisian Ulang (Top Up) secara luas untuk keperluan Pengguna; dan
    3. Memiliki mekanisme penggantian kerugian finansial kepada Pengguna sepanjang kerugian tersebut tidak disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian Pengguna.
  3. Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

 

Apabila mencermati ketentuan Peraturan Bank Indonesia diatas, maka kami berpendapat terkait kasus yang menimpa saudara adalah sebagai berikut, yaitu:

Pada dasarnya saudara memiliki hak untuk mendapatkan suatu perlindungan hukum khususnya perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam  Pasal 4 UU No. 8 Tahun 2009 tentang Perlindungan konsumen yang menyebutkan, “hak konsumen adalah:

  1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
  2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
  3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
  4. Hak untuk didengan pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
  5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
  6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
  7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
  8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
  9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang – undangan lainnya.

Namun timbul suatu pertanyaan, apakah hak tersebut dapat dituntut (dikliem) atau tidak, sebab di dalam Pasal 43 ayat (3) huruf c Peraturan Bank Indonesia (BI) No. 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik menyebutkanpenerbit (pelaku usaha uang elektronik) memiliki kewajiban untuk mempunyai mekanisme penggantian kerugian finansial kepada Pengguna sepanjang kerugian tersebut tidak disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian Pengguna.

Dari uraian pasal Pasal 43 ayat (3) huruf (c) dalam Peraturan BI tersebut dapat disimpulkan bahwa bisa jadi saudara tidak mendapatkan pergantian uang elektronik yang saudara ingin kliem dikarenakan ditafsirkannya  kehilangan uang elektronik sama dengan kesalahan atau kelalaian pengguna (konsumen) sendiri, sehingga  penerbit (pelaku usaha uang elektronik) tidak dapat dipersalahkan.

Akan tetapi kami menyarankan jauh lebih baik ke kantor penerbit uang elektronik tersebut untuk meminta kejelasan apakah uang elektronik saudara yang hilang tersebut dapat diganti atau tidak dengan yang baru dengan jumlah isi saldo yang sama. Siapa tahu penerbit uang elektronik mempunyai mekanisme yang baik yang tetap melindungi hak saudara untuk mendapatkan penggantian.

Namun, apabila penerbit uang elektronik tersebut tetap mengacu kepada aturan BI yang tidak ingin mengganti uang elektronik saudara, maka saudara memiliki hak untuk mengajukan gugatan perdata di Pengadilan untuk meminta ganti kerugian dengan dasar UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, siapa tahu pengadilan memiliki pendapat yang berbeda yang menyatakan saudara memiliki hak untuk mendapatkan ganti kerugian dan menafsirkan penerbit (pelaku usaha e-money) tetap memiliki kewajiban untuk mengganti uang elektronik pengguna yang hilang baik itu disebabkan kesalahan pengguna sendiri.

atau, 

Membawa permasalahan ini ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) untuk diselesaikan. 

Menurut Pasal 1 angka 11 UU No. 8 Tahun 1999, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen

 

Editor : R. Indra

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Scroll to Top