Uang Elektronik Asing Mulai Serbu Indonesia, Berapa Batasan Saham Asingnya ?

doktorhukum.com – Persaingan uang di bidang usaha uang elektornik semakin ketat. Diberitakan dari kontan.co.id (22/08/2019) bahwa tidak hanya pelaku usaha dalam negeri saja yang sedang tertarik mengembangkan uang elektronik di Indonesia, namun juga pihak asing yang sedang mencoba melihat pasar yang ada di Indonesia.

Tercatat, nilai transaksi uang elektronik dari Januari s/d Juli 2019 mencapai Rp 69,04 triliun dengan volume transaksi sebanyak 2,73 miliar kali. Nilai transaksi tersebut terlihat tumbuh 184% dibandingkan tahun lalu yang hanya senilai Rp 24,25 triliun. Sedangkan volume transaksinya tumbuh 83,99% dibandingkan periode Januari 2018-Juli 2018 sebanyak 1,48 miliar kali.

Dengan melihat transaksi uang elektronik yang tumbuh semakin pesat, maka sangat wajar jika pelaku usaha uang elektronik asing mencoba pasar Indonesia.  2 (dua) Dompet Elektronik asal Cina yaitu Alipay dan WeChat Pay bahkan sudah menggelar operasinya di Indonesia dengan bekerjasama dengan PT Alto Halo Network Digital (ADHI), entitas anak lembaga switching PT Alto Network.

Namun, timbul sebuah pertanyaan, berapa apakah Uang Elektronik tersebut masuk dalam Daftar Negatif Investasi (DNI) yang terbuka untuk asing atau terbuka dengan persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku ?

Apabila mengacu pada Penpes No. 44  Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal beserta dengan Lampirannya, maka istilah “Uang Elektronik” atau “Dompet Digital/Elektronik” tersebut tidak disebutkan secara eksplisit apakah masuk dalam daftar investasi yang terbuka atau tertutup dengan syarat.

Terbuka untuk investasi artinya, siapa saja pihak dapat masuk melakukan investasi termasuk asing. Sedangkan terbuka dengan syarat artinya siapa saja dapat masuk melakukan investasi, namun tetap diberikan suatu persyaratan seperti jumlah saham yang bisa dimiliki asing, kemudian apakah wajib bermitra dengan usaha kecil, menengah dan koperasi, dan lain-lain sebagaimana diatur dalam aturannya.

Dalam Lampiran III Huruf H terkait Sektor Komuniaski dan Informatika Poin 300 Penpes No. 44 Tahun 2016 disebutkan disebutkan bahwa “Penyelenggara Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (market place berbasis platform, daily deals, price grabber, iklan baris online) dengan Nilai Investasi kurang dari Rp. l00.000.000.000,00,- (serratus milyar) kewajiban pemilikan saham asingnya adalah maksimal 49% (empat puluh Sembilan persen).

Dari penjelasan diatas, maka apabila kegiatan usaha “Uang Elektronik” masuk dalam definisi “Penyelenggara Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik”, maka pihak asing hanya dapat memiliki saham maksimal  49% (empat puluh Sembilan persen) pada badan hukum Indonesia, namun hal tersebut hanya berlaku apabila nilai investasi yang ditawarkan kurang dari Rp. l00.000.000.000,00,- (serratus milyar).

Oleh karena itu timbul suatu pertanyaan, bagaimana dengan investasi yang dibawah Rp. l00.000.000.000,00,- (seratus milyar), apakah tetap dapat mengikuti Penpres No. 44 Tahun 2016 atau tidak ?

Sebenarnya terkait hal tersebut telah terjawab pasca Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia No. 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik yang dalam Pasal 10 telah menegaskan :

  1. Komposisi kepemilikan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 yaitu paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh:
    1. warga negara Indonesia; dan/atau
    2. badan hukum Indonesia.
  2. Dalam hal terdapat kepemilikan asing pada Lembaga Selain Bank maka perhitungan porsi kepemilikan asing tersebut meliputi kepemilikan secara langsung maupun kepemilikan secara tidak langsung sesuai dengan penilaian Bank Indonesia.
  3. Dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia berwenang menetapkan besarnya persentase kepemilikan saham asing pada Lembaga Selain Bank berdasarkan pertimbangan tertentu.
  4. Perhitungan komposisi kepemilikan saham bagi Lembaga Selain Bank yang merupakan perseroan terbuka, hanya dilakukan terhadap kepemilikan saham dengan persentase kepemilikan sebesar 5% (lima persen) atau lebih.
  5. Lembaga Selain Bank yang telah memperoleh izin sebagai Penerbit wajib tetap memelihara pemenuhan komposisi kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Dari uraian Pasal 10 Peraturan Bank Indonesia (BI) diatas dapat disimpulkan jika kepemilikan saham asing dalam penyelengaraan usaha Uang Elektronik di Indonesia paling banyak 49% (Empat Puluh Sembilan Persen), sedangkan untuk warga negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia adalah 51% (lima puluh satu persen).

Penulis :

R. Indra

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Artikel Terkait