Tindak Pidana Yang Digabungkan (Konkursus/Samenloop)

doktorhukum.com – Dalam Hukum Pidana dikenal istilah Konkursus / Samenloop. Perbarengan tindak pidana atau biasa disebut dengan istilah concursus merupakan salah satu cabang yang sangat penting dari ilmu pengetahuan hukum pidana. Pada dasarnya yang dimaksud dengan perbarengan ialah terjadinya dua atau lebih tindak pidana oleh satu orang atau beberapa orang dimana tindak pidana yang dilakukan pertama kali belum dijatuhi pidana, atau antara tindak pidana yang awal dengan tindak pidana berikutya belum dibatasi oleh suatu putusan. Concursus memiliki 3 bentuk yakni perbarengan peraturan (concursus idealis), perbarengan perbuatan (concursus realis) dan perbarengan perbuatan berlanjut.

Adami Chazawi menjelaskan bahwa ada tiga bentuk concursus yang dikenal dalam ilmu Hukum Pidana, yang biasa juga disebut dengan ajaran yaitu:

 

1. Concursus idealis (endaadse samenloop)

Apabila seseorang melakukan satu perbuatan dan ternyata satu perbuatan itu melanggar beberapa ketentuan hukum pidana. Dalam KUHP disebut dengan perbarengan peraturan. Concursus idealis yaitu suatu perbuatan yang masuk ke dalam lebih dari satu aturan pidana. Disebut juga sebagai gabungan berupa satu perbuatan (eendaadsche samenloop), yakni suatu perbuatan meliputi lebih dari satu pasal ketentuan hukum pidana. Sistem pemberian pidana yang dipakai dalam concursus idealis adalah sistem absorbsi, yaitu hanya dikenakan pidana pokok yang terberat. Dalam KUHP bab II Pasal 63 tentang perbarengan peraturan disebutkan:

  1. Jika suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu aturan pidana, maka yang dikenakan hanya salah satu di antara aturan-aturan itu, jika berbeda-beda yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.
  2. Jika suatu perbuatan, yang masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang dikenakan.

 

2. Concursus realis (meerdaadse samenloop)

Apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan sekaligus. Concursus realis atau gabungan beberapa perbuatan terjadi apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan, dan masing-masing perbuatan itu berdiri sendiri sebagai suatu tindak pidana. Bisa dikatakan Concursus realis terjadi apabila seseorang sekaligus merealisasikan beberapa perbuatan. Hal ini diatur dalam Pasal 65 sampai 71 KUHP. Pasal 65 KUHP berbunyi sebagai berikut:

  1. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis maka dijatuhkan hanya satu pidana;
  2. Maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum pidana yang diancam terhadap perbuatan itu, tetapi tidak boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga.

Pasal 66 KUHP berbunyi:

Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis, maka dijatuhkan pidana atas tiap-tiap kejahatan, tetapi jumlahnya tidak boleh melebihi maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga;

Pidana denda dalam hal itu dihitung menurut lamanya maksimum pidana kurungan pengganti yang ditentukan untuk perbuatan itu.

Pasal 67 KUHP berbunyi :

Jika orang dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup, maka beserta itu tidak boleh dijatuhkan hukuman lain lagi kecuali pencabutan hak-hak tertentu perampasan barang-barang yang telah disita sebelumnya, dan pengumuman putusan hakim.

 

C. Perbuatan berlanjut (voortgezette handeling)

Apabila seseorang melakukan perbuatan yang sama beberapa kali, dan di antara perbuatan-perbuatan itu terdapat hubungan yang demikian erat sehingga rangkaian perbuatan itu harus dianggap sebagai perbuatan lanjutan. Perbuatan berlanjut terjadi apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan (kejahatan atau pelanggaran), dan perbuatan- perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Dalam MvT (Memorie van Toelichting), kriteria “perbuatan-perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” adalah:

  1. Harus ada satu niat, kehendak atau keputusan;
  2. Perbuatan-perbuatannya harus sama atau sama macamnya;
  3. Tenggang waktu di antara perbuatan-perbuatan itu tidak terlalu lama. Batas tenggang waktu dalam perbuatan berlanjut tidak di atur secara jelas dalam undang-undang. Meskipun demikian jarak antara perbutan yang satu dengan yang berikutnya dalam batas wajar yang masih menggabarkan bahwa pelaksanaan tindak pidana oleh si pembuat tersebut ada hubungan baik dengan tindak pidana (sama) yang di perbuat sebelumnya maupun dengan keputusan kehendak dasar semula.

Sistem pemberian pidana bagi perbuatan berlanjut menggunakan sistem absorbsi, yaitu hanya dikenakan satu aturan pidana terberat, dan bilamana berbeda-beda maka dikenakan ketentuan yang memuat pidanapokok yang terberat.

 

 

Referensi selain peraturan perundang-undangan :

Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana 2, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002.

 

Penulis :

Andre

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Artikel Terkait