Tindak Pidana Koneksitas dan Peradilannya

doktorhukum.com – Tindak pidana koneksitas dapat diartikan sebagai tindak pidana yang dilakukan orang/masyarakat sipil bersama-sama anggota militer, dimana orang/masyarakat sipil tersebut seharusnya yang berwenang mengadilinya adalah peradilan umum, sedangkan anggota militer diadili oleh peradilan militer. Bagi militer diadakan peradilan khusus dengan memperhatikan faktor khusus yang terdapat dalam bidang kemiliteran. Hal ini berkaitan dengan kerahasiaan negara dalam dunia militer yang harus dijaga sebab berkaitan dengan keamanan negara itu sendiri.

Koneksitas berasal dari bahasa latin “Connexio” yang memiliki arti suatu perkara pidana dilakukan bersama-sama oleh warga sipil dan anggota militer yang diperiksa oleh peradilan umum kecuali apabila kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut terletak pada kepentingan militer, maka diadili oleh peradilan militer. Acara pemeriksaan koneksitas atau peradilan koneksitas merupakan mekanisme yang diterapkan terhadap tindak pidana dimana terdapat penyertaan baik turut serta (deelneming) atau secara bersama-sama (made dader) yang melibatkan pelaku orang sipil dan pelaku orang yang berstatus sebagai militer.  Sebenarnya, banyak peraturan yang mengatur terkait dengan penanganan perkara tindak pidana koneksitas yang salah satunya diatur dalam UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan KUHAP.

Khusus di dalam KUHAP, penanganan terkait perkara tindak pidana koneksitas diatur dalam Pasal 89, 90, 91, 92, 93 serta 94 yang diuraikan dibawah ini :

Pasal 89 :

  1. Tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk Iingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer, diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam Iingkungan peradilan umum kecuali jika menurut keputusan Menteri Pertahanan dan Keamanan dengan persetujuan Menteri Kehakiman perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer;
  2. Penyidikan perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh suatu tim tetap yang terdiri dari penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan polisi militer Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan oditur militer atau oditur militer tinggi sesuai dengan wewenang mereka masing-masing menurut hukum yang berlaku untuk penyidikan perkara pidana;
  3. Tim sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dibentuk dengan surat keputusan bersama Menteri Pertahanan dan Keamanan dan Menteri Kehakiman.

 

Pasal 90 :

  1. Untuk menetapkan apakah pengadilan dalam lingkungan peradilan militer atau pengadilan dalam Iingkungan peradilan umum yang akan mengadili perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1), diadakan penelitian bersama oleh jaksa atau jaksa tinggi dan oditur militer atau oditur militer tinggi atas dasar hasil penyidikan tim tersebut pada Pasal 89 ayat (2);
  2. Pendapat dan penelitian bersama tersebut dituangkan dalam. berita acara yang ditandatangani oleh para pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1);
  3. Jika dalam penelitian bersama itu terdapat persesuaian pendapat tentang pengadilan yang berwenang mengadili perkara tersebut, maka hal itu dilaporkan oleh jaksa atau jaksa tinggi kepada Jaksa Agung dan oleh oditur militer atau oditur militer tinggi kepada Oditur Jenideral Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

 

Pasal 91:

  1. Jika menurut pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (3) titik berat kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut terletak pada kepentingan umum dan karenanya perkara pidana itu harus diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, maka perwira penyerah perkara segera membuat surat keputusan penyerahan perkara yang diserahkan melalui oditur militer atau oditur militer tinggi kepada penuntut umum, untuk dijadikan dasar mengajukan perkara tersebut kepada pengadilan negeri yang berwenang;
  2. Apabila menurut pendapat itu titik berat kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut terletak pada kepentingan militer sehingga perkara pidana itu harus diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer, maka pendapat sebagaimaña dimaksud dalam Pasal 90 ayat (3) dijadikan dasar bagi Oditur Jenderal Angkatan Bersenjata Republik Indonesia untuk mengusulkan kepada Menteri Pertahan dan Keamanan, agar dengan persetujuan Menteri Kehakiman dikeluarkan keputusan Menteri Pertahanan dan Keamanan yang menetapkan, bahwa perkara pidana tersebut diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer;
  3. Surat keputusan tersebut pada ayat (2) dijadikan dasar bagi perwira penyerah perkara dan jaksa atau jaksa tinggi untuk menyerahkan perkara tersebut kepada mahkamah militer atau mahkamah militer tinggi.

Pasal 92 :

  1. Apabila perkara diajukan kepada pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1), maka berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2) dibubuhi catatan oleh penuntut umum yang mengajukan perkara, bahwa berita acara tersebut telah diambil alih olehnya;
  2. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku juga bagi oditur militer atau oditur militer tinggi apabila perkara tersebut akan diajukan kepada pengadilan dalam Iingkungan peradilan militer.

Pasal 93 :

  1. Apabila dalam penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) terdapat perbedaan pendapat antara penuntut umum dan oditur militer atau oditur militer tinggi, mereka masing-masing melaporkan tentang perbedaan pendapat itu secara tertulis, dengan disertai berkas perkara yang bersangkutan melalui jaksa tinggi, kepada Jaksa Agung dan kepada Oditur Jenderal Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.
  2. Jaksa Agung dan Oditur Jenderal Angkatan Bersenjata Republik Indonesia bermusyawarah untuk mengambil keputusan guna mengakhiri perbedaan pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
  3. Dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara Jaksa Agung dan Oditur Jenderal Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, pendapat Jaksa Agung yang menentukan.

Pasal 94 :

  1. Dalam hal perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum atau lingkungan peradilan militer, yang mengadili perkara tersebut adalah majelis hakim yang terdiri dari sekurang-kurangnya tiga orang hakim.
  2. Dalam hal pengadilan dalam lingkungan peradilan umum yang mengadili perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1), majelis hakim terdiri dari hakim ketua dari lingkungan peradilan umum dan hakim anggota masing-masing ditetapkan dari peradilan umum dan peradilan militer secara berimbang.
  3. Dalam hal pengadilan dalam lingkungan peradilan militer yang mengadili perkara pidana tersebut pada Pasal 89 ayat (1), majelis hakim terdiri dari hakim ketua dari Iingkungan peradilan militer dan hakim anggota secara berimbang dari masing-masing lingkungan peradilan militer dan dari peradilan umum yang diberi pangkat militer tituler.
  4. Ketentuan tersebut pada ayat (2) dan ayat (3) berlaku juga bagi pengadilan tingkat banding.
  5. Menteri Kehakiman dan Menteri Pertahanan dan Keamanan secara timbal balik mengusulkan pengangkatan hakim anggota sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dan hakim perwira sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4).

Dalam pasal-pasal tersebut diatur bahwa tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer diperiksa dan diadili dalam lingkungan peradilan umum kecuali menurut Keputusan Menteri Pertahanan dan Keamanan (Menhankam) dengan persetujuan Menteri Kehakiman (Menkumham) perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan militer. Selanjutnya penyidikan perkara pidana tersebut dilakukan oleh suatu tim tetap yang dibentuk dengan surat keputusan bersama Menhankam dan Menkeh yang terdiri dari penyidik peradilan umum, polisi militer dan oditur militer (Otmil) atau oditur militer tinggi (Otmilti) sesuai dengan wewenang mereka dan hukum yang berlaku untuk penyidikan perkara pidana. Pasal 90 mengenai penelitian bersama oleh jaksa atau jaksa tinggi dan Otmil atau Otmilti atas hasil penyidikan tim tersebut. Kemudian pada Pasal 91 diatur mengenai wewenang mengadili menurut titik berat kerugian yang ditimbulkan, yaitu apabila titik berat kerugiannya terletak pada kepentingan sipil maka diperiksa dalam lingkup peradilan umum sedangkan apabila titik berat kerugiannya terletak pada kepentingan militer maka diperiksa dalam lingkup peradilan militer. Adapun aturan-aturan dalam KUHAP pada prinsipnya sama dengan aturan yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tepatnya pada pasal 198, 199, 200, 201, 202 dan 203.

Adapun terkait dengan pembentukan tim tetap koneksitas sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 89 ayat (3) KUHAP dan Pasal 198 ayat (3) UU Peradilan Militer terdapat aturan pelaksananya yaitu surat keputusan Menhankam dan Menkeh Nomor K.10/M/XII/1993 dan Nomor : M.57.PR.09.03/1983 tentang Pembentukan Tim Tetap. Pada Pasal 4 ayat (3) surat keputusan bersama tersebut menyebutkan bahwa ketua tim tetap bertugas mengkoordinasikan dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyidikan oleh Tim Tetap yang bersangkutan agar dapat berjalan lancar, terarah, berdaya guna dan berhasil guna.20 Pasal 7 SKB Menhankam dan Menkeh Nomor K.10/M/XII/1993 dan Nomor : M.57.PR.09.03/1983 menyebutkan bahwa dalam hal perkara koneksitas merupakan tindak pidana tertentu yang diatur dalam undang-undang tertentu dengan ketentuan khusus acara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 ayat (2) KUHAP. Unsur kejaksaan atau pejabat penyidik lainnya yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan diikutsertakan sebagai tim tetap.

Surat keputusan bersama yang merupakan pelaksanaan dari Pasal 89 ayat (3) KUHAP dan Pasal 198 ayat (3) UU Peradilan Militer, sedang pada ayat (2) dari masing-masing pasal tersebut di atas, ditentukan bahwa Tim Tetap tersebut melakukan penyidikan sesuai dengan wewenang masing-masing menurut hukum yang berlaku untuk penyidikan perkara pidana. Apabila suatu perkara koneksitas diperiksa melalui mekanisme koneksitas maka aparat penyidik koneksitas terdiri dari tim tetap yang terdiri atas penyidik kejaksaan, polri, polisi militer dan oditur. Yang mana cara bekerjanya disesuaikan dengan penggarisan dan batas-batas wewenang dan apabila dilakukan pemeriksaan secara terpisah (splitsing) maka perkara dikembalikan ke penyidik yang berwenang menurut hukum acara yang sesuai dengan peradilannya masing-masing. Dalam hal suatu perkara tidak dilakukan splitsing, maka penyidikan koneksitas akan berlanjut pada penuntutan dan pemeriksaan persidangan sesuai dengan peraturan mekanisme koneksitas yang ada di dalam peraturan perundangundangan.

 

Referensi selain peraturan perundang-undangan :

Yusnita Mawarni, Penetapan Tersangka pada Peradilan Koneksitas dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi, Jurnal Lentera Hukum, Volume 5 Issue 2, 2018.

 

Penulis :

R. Indra

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Artikel Terkait