Surat Dakwaan dan Bentuk-Bentuknya

doktorhukum.com – Adapun mengenai pengertian surat dakwaan, syarat sahnya surat dakwaan berserta bentuk-bentuknya dijelaskan sebagai berikut :

PENGERTIAN SURAT DAKWAAN

Dalam KUHAP tidak disebutkan pengertian surat dakwaan. Namun, terhadap ciri-ciri surat dakwaan beserta pihak yang berwenang membuatnya tetap disebutkan. Seperti di dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP disebutkan ciri-ciri surat dakwaan, yaitu :

Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi:

  1. Nama lengkap, tempat tanggal lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka;
  2. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Walaupun tidak disebutkan mengenai pengertian surat dakwaan tersebut, namun terdapat beberapa sarjana hukum mencoba memberikan definisi terhadap surat dakwaan, seperti A. Soetomo yang menjelaskan surat dakwaan adalah surat yang dibuat atau disiapkan oleh penuntut umum yang dilampirkan pada waktu melimpahkan berkas perkara ke pengadilan yang memuat nama dan identitas pelaku perbuatan pidana, kapan dan di mana perbuatan dilakukan serta uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai perbuatan tersebut yang didakwakan serta memenuhi unsur-unsur pasal-pasal tertentu pula yang nantinya merupakan dasar dan titik tolak pemeriksaan terdakwa di sidang pengadilan untuk dibuktikan apakah benar perbuatan yang dakwaan itu betul dilakukan dan apakah betul terdakwa adalah pelakunya yang dapat dipertanggungjawabkan untuk perbuatan itu.

 

SYARAT SAHNYA URAT DAKWAAN

Surat dakwaan dapat dianggap sah apabila memenuhi 2 (dua) syarat, yaitu syarat formil dan syarat materil sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 143 ayat (2) huruf a  dan b KUHAP, yaitu sebagai berikut:

  1. Syarat formil sebagaimana diatur dalam  Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP yang memuat hal-hal yang berhubungan dengan : (1) Surat dakwaan diberi tanggal dan di tandatangani oleh penuntut umum/jaksa. (2) Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka;
  2. Syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP memuat dua unsur yang tidak boleh di lalaikan yaitu : (1) Uraian cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang di dakwakan, dan (2)  Menyebut waktu dan tempat tindak pidana dilakukan (tempus delecti dan locus delicti).

 

BENTUK-BENTUK SURAT DAKWAAN

Pada dasarnya, KUHAP tidak menjelaskan bentuk surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum. Adapun bentuk surat dakwaan  yang berkembang adalah merupakan produk yang timbul dari ilmu pengetahuan hukum dan praktek peradilan, yaitu sebagai berikut:

  1. Dakwaan Tunggal/Biasa adalah surat dakwaan yang disusun dalam rumusan “tunggal”. Surat dakwaan hanya berisi satu saja dakwaan. Umumnya perumusan dakwaan tunggal dijumpai dalam tindak pidana yang jelas serta tindak mengandung fakta “penyertaan” (mededaderschap) atau faktor concursus maupun faktor “alternatif” atau faktor “subsidair”. Baik pelakunya maupun tindak pidana yang dilanggar sedemikian rupa jelas dan sederhana, sehingga surat dakwaan cukup dirumuskan dalam bentuk tunggal. Hal ini berarti penyusunan surat dakwaan tunggal mempunyai sifat sederhana yaitu sederhana dalam perumusannya maupun sederhana dalam pembuktian dan penerapan hukumnya.
  2. Dakwaan Alternatif adalah surat dakwaan  yang didalamnya terdapat beberapa perumusan tindak pidana, tetapi pada hakekatnya yang merupakan tujuan utama ialah hanya ingin membuktikan satu tindak pidana saja diantara tindak pidana yang didakwakan. Dakwaan ini digunakan dalam hal antara kualifikasi tindak  pidana yang satu dengan kualifikasi tindak pidana yang lain menunjukkan corak atau ciri yang sama atau hampir bersamaan dan bila belum didapat keputusan tentang tidak pidana mana yang paling tepat dapat dibuktikan. Dalam dakwaan ini terdapat beberapa dakwaan yang disusun secara berlapis, lapisan yang satu merupakan alternatif dan bersifat mengecualikan dakwaan pada lapisan lainnya. Meskipun dakwaan terdiri dari beberapa lapisan, tetap hanya satu dakwaan yang akan dibuktikan. Pembuktian dakwaan tidak perlu dilakukan secara berurut sesuai lapisan dakwaan, tetapi langsung kepada dakwaan yang dipandang terbukti. Apabila salah satu telah terbukti maka dakwaan pada lapisan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi.
  3. Dakwaan  Kumulatif adalah surat dakwaan yang didalamnya terdapat beberapa tindak pidana masing-masing berdiri sendiri artinya tidak ada hubungan antara tindak pidana yang satu tehadap yang lain dan didakwakan secara serempak. Dalam hal ini didakwakan beberapa tindak pidana sekaligus dari kesemua dakwaan harus dibuktikan satu demi satu. Tindak pidana yang didakwakan masing-masing berdiri sendiri, tetapi didakwakan secara serempak asal saja pelaku dari tindak pidana itu adalah sama. Dakwaan yang tidak terbukti harus dinyatakan secara tegas dan dituntut pembebasan dari dakwaan tersebut. Dakwaan ini dipergunakan dalam hal terdakwa melakukan beberapa tindak pidana yang masingmasing merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri.
  4. Dakwaan Subsider merupakan surat dakwaan yang seringkali dikacaukan dengan pembuatan surat dakwaan alternatif terutama bagi mereka yang kurang memahami penggunaan dan maksud penyusunan surat dakwaan tersebut. Penggunaan dalam praktek sering dikacaukan antara keduanya. Dalam pembuatan surat dakwaan alternatif, Penuntut Umum ragu-ragu tentang jenis tindak pidana yang akan didakwakan kepada terdakwa, karena fakta-fakta dari berita acara Pemeriksaan penyidikan kurang jelas terungkap jenis tindak pidananya. Sedangkan dalam dakwaan subsidair, Penuntut umum tidak ragu-ragu tentang jenis tindak pidananya, tetapi yang dipermasalahkan adalah kualifikasi dari tindak pidana yang akan didakwakan apakah tindak pidana tersebut termasuk kualifikasi berat atau kualifikasi ringan. Surat dakwaan tersebut disusun dalam bentuk primair, subsidair dan seterusnya dengan Pasal yang terberat lebih dahulu baru Pasal yang ringan ancaman hukumannya. Sebagai konsekuensi bila dakwaan dibuat secara subsidair, maka dalam tuntutan pidana atau putusan hakim pembahasan permulaan adalah dakwaan primair. Bila tidak terbukti diteruskan dengan dakwaan penggantinya (subsidair) dan seterusnya. Bila dakwaan utamanya tidak terbukti maka harus dikesampingkan dan dakwaan pengganti dibuktikan. Begitu juga sebaliknya bila dakwaan utama sudah terbukti maka dakwaan penggantinya harus dikesampingkan.
  5. Surat Dakwaan Kombinasi/Campuran adalah surat dakwaan yang merupakan kombinasi dari dakwaan yang berbentuk alternatif dengan dakwaan subsidair /  antara dakwaan kumulatif dengan dakwaan subsidair / antar dakwaan kumulatif dengan dakwaan alternatif, dan sebagainya. Dakwaan ini harus diperhatikan secara teliti mengenai bentukbentuk dari kumulasinya, dan jangan sampai upaya untuk mencegah terdakwa lepas dari dakwaan justru memperluas kemungkinan terdakwa untuk lepas dari dakwaan. Timbulnya bentuk ini seiring dengan perkembangan di bidang kriminalitas yang semakin variatif baik dalam bentuk / jenisnya maupun dalam modus operandi yang dipergunakan. Surat dakwaan ini dibuat untuk memenuhi kebutuhan dalam praktek penuntutan, agar terdakwa tidak lepas atau bebas dari dakwaan, yakni karena kompleknya masalah yang dihadapi oleh penuntut umum. Dalam penyusunan surat dakwaan ini haruslah diperhitungkan dengan masak-masak oleh penuntut umum tentang tindak pidana yang akan didakwakan serta harus diketahui konsekwensi di dalam pembuktian dan penyusunan tuntutan pidana berdasarkan surat dakwaan yang dibuat.

 

Referensi selain peraturan perundang-undangan :

  1. A. Soetomo. Pedoman Dasar Pembuatan Surat Dakwaan dan Suplemen, Jakarta: Penerbit PT.Pradnya Paramita, 1990.
  2.  M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidik dan Penuntutan, Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2008.
  3. Ganawati Candra Dini, Penggunaan bentuk surat dakwaaan kombinasi oleh jaksa penuntut umum (studi kasus di Kejaksaan Negeri Surakarta), Skripsi, Fakultas Hukum Univ. Sebelas Maret, 2008.

 

Penulis :

R. Indra

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Artikel Terkait