Rekan Bisnis Tak Bayar Hutang, Gugat Perdata atau Lapor Pidana ?

doktorhukum.com – Salah satu permasalahan hukum yang sering dialami oleh masyarakat baik itu dari kelas bawah, menegah sampai atas adalah masalah utang-piutang. Artinya, hampir semua masyarakat pernah melakukan hutang-piutang baik itu dengan bunga atau tidak dengan bunga.

Utang piutang akan menimbulan persoalan hukum ketika orang yang melakukan pinjaman (debitur) tidak melakukan membayar hutangnya kepada pihak yang memberikan pinajaman (kreditur).

Pada awalanya mungkin belum menimbulkan persoalan hukum karena pihak kreditur masih memberikan tenggang waktu kepada debitur untuk melunasi hutangnya tersebut. Namun, apabila dalam tenggang waktu yang ditentukan pihak debitur tetap tidak membayar hutangnya, maka disinilah akan menimbulkan suatu persoalan hukum.

Salah satu cara yang biasa dilakukan masyarakat untuk menyelesaikan persoalan hukumnya terutama bagi pihak kreditur adalah dengan mencari advokat yang dapat membantunya untuk melakukan upaya/langkah hukum dalam melakukan penagihan kepada debitur.

Dalam praktek, terkadang sulit untuk menentukan upaya/langkah hukum yang tepat terhadap debitur (pihak yang berhutang) tersebut. Apakah baiknya digugat perdata (wanprestasi) atau dilapor pidana ke polisi dengan tuduhan melakukan penipuan atau penggelapan. Oleh karena itu, terkait hal tersebut penulis memiliki pendapat sendiri sebagai berikut:

Apabila terdapat seseorang hutang terhadap kita, maka langkah awal yang baik dilakukan adalah melakukan mediasi. Untuk melakukan mediasi tersebut, kita dapat meminta bantuan advokat. Artinya, advokat dapat membantu kita untuk menyampaikan kepada pihak yang berhutang agar segera melunasi hutangnya tersebut dengan jangka waktu yang ditentukan.

Sedangkan apabila mediasi berjalan tidak sesuai yang diharapkan, maka terdapat 2 (dua) pilihan upaya hukum, yaitu:

  1. Melaporkan pihak yang berhutang kepada pihak yang berwajib (polisi) dengan tuduhan  telah melakukan tindak pidana Penggelapan (Pasal 372 KUHP) dan Penipuan (Pasal 378 KUHP), atau
  2. Mengajukan gugatan Perdata (wanprestasi) ke Pengadilan Negeri terhadap pihak yang berhutang dengan meminta sejumlah ganti kerugian.

 

Melaporkan Kepada Pihak Kepolisian

Pada dasarnya setiap orang yang ingin membuat laporan pidana kepada kepolisian  adalah hak yang dilindungi oleh hukum. Namun, apakah laporan tersebut nantinya akan ditindaklanjuti, maka tergantung pada pembuktiannya. Oleh karena itu, apabila pertanyaannya adalah bisakah pihak yang berhutang (debitur) di laporkan dengan dugaan penipuan atau penggelapan, maka jawabannya adalah bisa. Artinya, anda punya hak untuk melaporkannya ke pihak kepolisian.

Namun, yang menjadi pertanyaan berikutnya adalah apakah laporan yang diajukan tersebut efektif untuk mengembalikan uang anda ?

Untuk menjawab ini maka setiap advokat atau ahli hukum memiliki pandangan yang berbeda-beda. Untuk advokat/ ahli hukum yang memiliki keahlian dalam hukum pidana, maka kemungkinan akan memberikan saran untuk melaporkan pihak yang berhutang kepada pihak kepolisian dengan tuduhan penggelapan dan penipuan. Artinya, Laporan polisi dapat dijadikan sarana bagi pelapor untuk bernegosiasi dengan terlapor (pihak berhutang) agar segera melunasi hutangnya. Dalam banyak praktek, terkadang cara ini banyak dilakukan dan berhasil.

Apabila terlapor (berhutang) telah membayar lunas hutangnya kepada pelapor, maka pelapor biasanya akan mencabut laporannya. Namun perlu diingat, laporan mengenai dugaan tindak pidana penggelapan (Pasal 372 KUHP) dan Penipuan (Pasal 378 KUHP) bukanlah delik aduan, sehingga apabila penyidik (polisi) menganggap bukti yang dikumpulkan adalah cukup, tidak menutup kemungkinan walapun laporan tersebut dicabut, Terlapor tetap dapat diajukan ke Pengadilan untuk diadili.

 

Mengajukan Gugatan Perdata (Wanprestasi)

Banyak dari kalangan advokat/ ahli hukum yang tidak menyarankan untuk melapor kepolisi apabila terjadi kasus utang piutang (wanprestasi). Artinya, mengajukan gugatan  perdata terhadap  pihak yang berhutang (debitur) di Pengadilan Negeri merupakan salah satu langkah paling efektif yang dapat dilakukan saat ini.

Biasanya pihak yang mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan benar-benar memanfaatkan waktu “mediasi” yang diberikan majelis hakim, sehingga diharapkan perkara tersebut dapat selesai cukup sampai mediasi. Namun, menjadi suau persolaan kalau mediasi tidak mencapai titik temu, maka gugatan pastinya berlanjut ketahap berikutnya

Lalu timbul pertanyaan, apa-apa saja kekurangan dari mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri ?

  1. Tidak dapat dipungkiri, salah satu kelemahan dalam mengajukan gugatan perdata di pengadilan negeri adalah waktu penyelesaian perkara yang tidak pasti, walaupun berdasarkan Surat Edaran MA No. 4 Tahun 2014 menyebutkan penyelesaian perkara ditingkat pengadilan negeri paling lambat 5 (lima) bulan. biasanya yang membuat lama jika Tergugatnya lebih dari satu dan sering tidak menghadiri persidangan sehingga relas panggilannya pun lama.
  2. Kelemahan lain adalah pihak yang mengajukan gugatan harus mengetahui (menelusuri) asset-asset milik Tergugat (pihak yang berhutang) dengan tujuan dapat mengeksekusi assetnya dikemudian hari apabila  pihak yang berhutangan dinyatakan wanprestasi oleh Pengadilan.
  3. Selain itu, kelemahannya adalah adanya hak bagi pihak yang kalah untuk mengajukan banding, kasasi sampai Peninjauan Kembali (PK), sehingga waktu penyelesaian sengketa semakin lama dan hanya membuat ketidakpastian hukum bagi pihak yang mengajukan gugatan.

Namun kelemahan-kelemahan diatas saat ini mulai teratasi ketika Mahkamah Agung (MA) megeluarkan peraturan mengenai “GUGATAN SEDERHANA” yang saat ini diatur dalam Perma 4 Tahun 2019 tentang Perubahan No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

Gugatan sederhana adalah gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktian yang sederhana. Penyelesaian dengan gugatan sederhana hanya bisa digunakan untuk perkara ingkar janji (wanprestasi) dan/atau Perbuatan Melawan Hukum (PMH).

Gugatan sederhana ini diselesaikan di Pengadilan Paling Lama 25 (dua puluh lima) hari. Artinya, tidak harus menunggu berbulan- bulan untuk menyelesaikan perkara.

 

Editor : R. Indra

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Artikel Terkait