‘Quo Vadis’ Penilaian Alat Bukti Keterangan Saksi (Kualitatif dan Kuantitatif?)

Asas Unus Testis Nullus Testis bagi warga komunitas keilmuan Hukum baik komunitas praktisi maupun komunitas akademisi, merupakan suatu asas yang sangat familiar. Asas yang artinya “satu orang saksi bukanlah saksi” ini sesungguhnya berasal dari Pasal 185 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berbunyi, “keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya”. Pasal 185 ayat (2) KUHAP ini tidak dapat dilepaskan dengan ayat-ayat selanjutnya, salah satunya adalah Pasal 185 ayat (3) KUHAP yang berbunyi, “ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya”. Penjelasan KUHAP terhadap Pasal 185 ayat (2) KUHAP dan Pasal 185 ayat (3) KUHAP hanya ditulis “Cukup Jelas”.

Ketika mendiskusikan mengenai Pasal 185 KUHAP semenjak zaman kuliah S-1 dulu, bahkan hingga sekarang, ketika Pasal tersebut dikaitkan dengan penilaian atas keterangan saksi yang diberikan oleh beberapa orang saksi, yang mana dalam keterangan saksi tersebut menjelaskan “substansi yang sama”, mayoritas rekan-rekan saya akan mengatakan bahwa keterangan saksi yang diberikan oleh beberapa orang saksi tersebut hanya bernilai “satu keterangan saksi”. Intinya penilaian terhadap “Keterangan Saksi” ini bergantung pada Kualitas dan bukan Kuantitas. Pendapat ini timbul dikarenakan (maaf) mayoritas pengajar Hukum Acara memang mengajarkan seperti itu ketika ditanya oleh mahasiswanya. Hal ini berimbas pula nantinya ketika para mahasiswa tersebut telah lulus dari universitas dan ada sebagian dari mereka yang menjejaki dunia praktisi hukum.

Kita semua tahu bahwa “doktrin” merupakan salah satu sumber hukum dalam arti formiil dari sekian sumber hukum dalam arti formiil lainnya. Sumber hukum dalam arti formiil lain selain “doktrin” adalah Undang-Undang, Kebiasaan, Traktat, dan Yurisprudensi. Oleh karena itu, sudah seharusnya kita yang “mengaku” hidup dalam komunitas praktisi hukum maupun akademisi hukum untuk menghormati “doktrin” dari para pakar. Saya disini tidak hendak men-judge pemahaman yang diajarkan oleh para pengajar materi Hukum Acara, terutama dalam penerapan asas Unus Testis Nullus Testis dikarenakan saya “tahu diri” bahwa kapasitas akademis saya belum mampu dikatakan untuk bisa menelurkan suatu doktrin. Tulisan saya ini tidak lebih dari sekedar uneg-uneg seorang praktisi hukum junior yang masih banyak membutuhkan bimbingan dari para senior maupun para akademisi.

Jika kita membaca Pasal 185 Ayat (2) KUHAP secara a contrario, maka bunyi Pasal 185 Ayat (2) KUHAP yang semula berbunyi “keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya”, akan menjadi, “keterangan lebih dari seorang saksi cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya”.

Sementara Pasal 185 Ayat (3) KUHAP yang semula berbunyi, “ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya” jika dibaca secara a contrario maka akan berbunyi “ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) hanya berlaku apabila tidak disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya”. Artinya jika ada satu keterangan saksi ditambah keterangan terdakwa (yang mengaku) sesungguhnya hal ini sudah bisa membuktikan kebersalahan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya.

Pasal 185 Ayat (2) KUHAP dan Pasal 185 Ayat (3) KUHAP yang telah dibaca secara a contrario juga harus dipahami “satu paket” dengan ketentuan Pasal 183 KUHAP yang berbunyi, “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”.

Bahwa jika pembacaan secara a contrario terhadap bunyi pasal 185 Ayat (2) KUHAP beserta Pasal 185 Ayat (3) KUHAP di-sinkronkan dengan bunyi Pasal 183 KUHAP, maka kesimpulannya adalah : Dikarenakan “satu saksi” dalam Pasal 185 Ayat (2) KUHAP dialternatifkan dengan “satu alat bukti yang sah lainnya” yang disebut dalam Pasal 185 Ayat (3) KUHAP maka pilihannya adalah hadirkan lebih dari satu orang saksi jika ingin membuktikan bersalah, akan tetapi kalau tidak bisa juga tidak apa-apa, asalkan saksi yang cuma satu orang tersebut ditambah dengan satu alat bukti yang sah lainnya {Surat, Petunjuk, atau Keterangan Terdakwa, namun dalam hal ini alat bukti “Petunjuk” tidak mungkin hadir mandiri tanpa adanya Surat, Keterangan Saksi, atau Keterangan Terdakwa (vide Pasal 188 Ayat (2) KUHAP)}.

Pembacaan secara a contrario terhadap bunyi pasal 185 Ayat (2) KUHAP beserta Pasal 185 Ayat (3) KUHAP yang dikaitkan dengan bunyi Pasal 183 KUHAP memberikan petunjuk “tersirat” bagi kita bahwa penilaian terhadap Alat Bukti Keterangan Saksi adalah bersifat kuantitatif dan bukan kualitatif, karena yang disinggung adalah mengenai jumlah saksi dan bukan isi keterangan saksi.

 

Oleh:

Rasyid Yuliansyah, S.H., M.H. (Jaksa pada Kejaksaan Negeri Banjarnegara)

 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Artikel Terkait