Putusan Verstek Dalam Hukum Acara Perdata

doktorhukum.com- Putusan verstek atau in absentia adalah putusan yang dikeluarkan oleh hakim untuk melanjutkan diperiksanya suatu perkara di pengadilan tanpa harus dihadiri oleh pihak tergugat setelah dilakukan pemanggilan secara patut dan sah berdasarkan hukum acara yang berlaku.

Pada dasarnya dalam suatu gugatan perdata yang diajukan pihak pengugat dipengadilan terdapat nama-nama pihak tidak hanya Penggugat, namun juga pihak Tergugat dan Turut Tergugat. Pihak-pihak yang disebutkan tersebut wajib datang kepengadilan apabila dipanggil oleh pengadilan secara patut dan sah berdasarkan hukum acara yang berlaku.

Apabila telah dipanggil dan ternyata tetap tidak hadir, maka akan menimbulkan konsekuensi hukum. Jika Penggugat yang tidak hadir, hakim akan menyatakan gugatan Penggugat gugur. Akan tetapi, Penggugat masih berhak mengajukan gugatan baru. Sedangkan, jika tergugat tidak hadir, hakim akan membuat putusan verstek dimana menyatakan gugatan Penggugat tetap diteruskan untuk diperiksa tanpa harus dihadiri oleh Tergugat.

Dalam prakteknya, hakim tidak langsung memutus suatu perkara verstek hanya karena Tergugat tidak hadir di pengadilan 1 (satu) kali. Biasanya verstek tersebut diputuskan apabila Tergugat telah dipanggil secara sah sebanyak 3 (tiga) kali, namun tidak pernah hadir dipersidangan.

Dasar hukum Verstek

Putusan verstek dijatuhkan didasari pada Pasal 125 HIR, yang berbunyi sebagai berikut:

Apabila pada hari yang telah ditentukan, tegugat tidak hadir dan pula ia tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, padahal ia telah dipanggil dengan patut maka gugatan itu diterima dengan putusan tak hadir (verstek), kecuali kalau ternyata bagi Pengadilan bahwa gugatan tersebut melawan hak atau tidak beralasan.”

Menurut M. Yahya Harahap hakim diberi wewenang menjatuhkan putusan diluar atau tanpa hadirnya Tergugat sesuai dengan Pasal 125 HIR tersebut dengan syarat :

  1. Apabila tergugat tidak datang menghadiri sidang pemeriksaan yang ditentukan tanpa alasan yang sah;
  2. Dalam hal seperti itu, hakim menjatuhkan putusan verstek yang berisi diktum: mengabulkan gugatan seluruhnya atau sebagian, atau
  3. Menyatakan gugatan tidak dapat diterima apabila gugatan tidak mempunyai dasar hukum.

Namun, menurut Pasal 126 HIR/ 150 Rbg, hakim sebelum menjatuhkan putusan verstek wajib untuk memanggil pihak Tergugat sekali lagi. Artinya, apabila atas kebijaksanaan hakim telah memanggil pihak Tergugat 3 (tiga) kali secarah sah, namun Tergugat tetap tidak hadir, maka hakim sebelum menjatuhkan putusan verstek, memiliki hak untuk memanggil selaki lagi Tergugat.

Pasal 126 HIR

“Dalam hal tersebut pada kedua pasal di atas ini, pengadilan negeri, sebelum menjatuhkan keputusan, boleh memerintahkan supaya pihak yang tidak datang dipanggil sekali lagi untuk menghadap pada hari persidangan lain, yang diberitahukan oleh ketua dalam persidangan kepada pihak yang datang; bagi pihak yang datang itu, pemberitahuan itu sama dengan panggilan.”

 Pasal 150 Rbg

“Dalam kejadian-kejadian seperti tersebut dalam dua pasal terdahulu,sebelum mengambil sesuatu keputusan, maka ketua pengadilan negeri dapat memerintahkan untuk memanggil sekali lagi pihak yang tidak hadir agar datang menghadap pada hari yang ditentukan dalam sidang itu, sedangkan bagi pihak yang hadir penentuan hari itu berlaku sebagai panggilan untuk menghadap lagi.”

Ditambahkan oleh M. Yahya Harahap, bahwa apabila Hakim ingin memutus verstek karena Tergugat tidak hadir selelah dilakukan panggilan yang sah, maka :

  1. Putusan harus dijatuhkan pada hari itu juga ;
  2. Dengan demikian putusan verstek yang dijatuhkan dan diucapkan di luar hari itu, tidak sah (illegal) karena bertentangan dengan tata tertib beracara (undue process), yang berakibat putusan batal demi hukum (null and void)

Selain itu, apabila hakim ragu atas kebenaran dalil ugatan, sehingga benar-benar doperlukan pemeriksaan saksi-saksi atau alat bukti lain dari pihak Tergugat, maka hakim dapat mengambil tindakan dengan melakukan :

  1. Mengundurkan persidangan dan sekaligus memanggil Tergugat, sehingga dapat direalisasi proses dan pemeriksaan kontradiktor (op tegenspraak), atau
  2. Menjatuhkan putusan verstek, yang berisi dictum: menyatakan gugatan tidak dapat diterima atas alasan dalil gugatan bertentangan dengan hukum atau dalil gugatan tidak mempunyai dasar hukum

 

Referensi selain peraturan perundang-undangan :

M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Jakarta; Sinar Grafika, 2006.

Penulis :

R. Indra

 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Artikel Terkait