Potret Buruh dan Harapan Kedepan

doktorhukum.com – Penyerapan lapangan pekerjaan terjadi karena adanya pertumbuhan ekonomi yang membuka kran-kran usaha baru yang membutuhkan tenaga kerja baru. Tumpuan utama untuk mewujudkan hal tersebut tiada lain adalah mendorong masuknya investasi, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, sehingga roda ekonomi dapat berjalan cepat dan pesat. Pentingnya investasi tentu akan menjadi focus utama dari setiap rezim yang menginginkan kemajuan dan stabilitas ekonomi-politik, peningkatan kesejahteraan dan tujuan strategis lainnya.

Umumnya untuk menarik investasi diperlukan kebijakan-kebijakan yang dapat “melicinkan” untuk memenangkan kontestasi ajang pencarian investor di tataran local maupun global. Yang paling umum dilakukan adalah adanya kemudahan dan beragam insentif dari pemerintah, diantaranya, terjaminnya infrastruktur, efisiensi system, biaya kepabeanan dan lain-lain. Dari perspektif buruh, fleksibilitas pasar kerja (outsourching dan buruh kontrak) dan fleksibilitas jam kerja ( jam kerja lembur yang berlebihan dengan upah lembur minim dan upah rendah), dianggap sebagai bentuk lain insentif yang diberikan kepada investor untuk mendukung iklim investai yang kondusif.

Dewasa ini, peningkatan investasi belum menunjukan manfaat yang siginifikan dalam mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat luas (paradox of growth), malah ekstrimnya telah menciptakan kemiskinan struktural, penyerapan tenaga kerja yang minim, dan memperbesar jurang pemisah antara si kaya dan si miskin, termasuk buruh di dalamnya. Hal ini dapat dilihat dari tingginya biaya transportasi, perumahan, pendidikan untuk anak, makanan dengan gizi layak, kepastian kerja, dan hal lainnya.  Permasalahan ini harus segera dijawab oleh seluruh pemangku kepentingan dalam konteks hubungan industrial (pemerintah, pengusaha dan buruh) secara holistic dan sinergis.

Pemerintah dan pengusaha jangan terjebak dalam jargon upah murah dan fleksibilitas pasar kerja, tetapi dapat dimulai dengan perubahan paradigm ke arah peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui produktivitas kerja dan efisinsi biaya, serta meminimalisasi adanya  korupsi, pungli dan aktivitas kontraproduktif lainnya yang menghambat laju positif investasi. Selain itu, perluasan kesempatan kerja dapat dilakukan dengan pengembangan UKM yang bersifat padat karya dan sistem kredit mikro.

Menurut Fred Block,“The Rulling Class Does Not Rule” dalam Jurnal Social Revolution, fungsi pemerintah dengan berbagai perangkat oganisasi serta pengembangan sistem politiknya adalah :

  1. Menciptakan kondisi yang stabil sehingga pengembangan modal bisa berjalan dengan baik ( sebagai tugas Negara untuk menciptakan business confidence bagi kaum kapitalis, baik domestic maupun asing),
  2. Memeratakan kekayaan secukupnya supaya kaum buruh bisa mereproduksi dirinya dan juga tidak membuat huru hara yang akan merusak business confidence,
  3. Mencegah gangguan-gangguan terhadap sistem yanga ada, juga mengembangkan sebuah ideology yang membuat kaum buruh merasa diperlakukan adil dalam sistem yang seneranya menguntungkan kaum kapitalis.

Buruh dan organisasinya tidak hanya sebagai wadah berbasis massa yang distereotipkan dengan “pemogok dan pendemo”, tetapi juga bertransformasi sebagai wadah berbasis intelektual yang mengedepankan upaya-upaya dialogis, diantaranya dialog sosial/social dialogue, dalam mencari solusi atas segala permasalahan yang ada. Di samping itu, nilai tawar buruh tidak hanya melulu pada aksi aksi di jalan/pabrik tetapi juga pada peningkatan kompetensi (soft&hard skill) dalam rangka menjawab tantangan dan kebutuhan dunia kerja yang saat ini sudah masuk tahap kontestasi global.

Investasi sangat diperlukan oleh negara, tentunya dengan arah yang jelas demi mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyatnya sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Dasar kepada seluruh pemangku kepentingan, meliputi pemerintah, pengusaha dan buruh secara proporsional sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing.

 

Buruh auto pilot ?

Saat ini kedudukan dan peranan penting buruh dan organisasinya diakui memiliki peranan penting dalam perkembangan ekonomi, salah satunya sebagai “tulang punggung” perekonomian Indonesia. Buruh dalam perkembangan ekonomi secara legal-formal telah mengalami kemajuan dari waktu ke waktu, baik di tingkat nasional maupun internasional. Hal ini dapat dilihat, dengan adanya kelembagan triparti baik ditingkat lokal maupun nasional yang menempatkan buruh sejajar dengan pemangku kepentingan lainnya, Pengusaha dan Negara. Di samping itu, elit-elit organisasi buruh juga sudah mulai masuk di lembaga buruh internasional dan menduduki posisi-posisi yang strategis. Tentu ini kabar baik dan menggembirakan bagi Buruh dan Organisasinya.

Dilema kemudian muncul bagi pemerintah maupun gerakan buruh sendiri. Di satu pihak pemenuhan hak-hak buruh oleh perusahaan sangat penting untuk menjaga dan melindungi kesejahteraan buruh, namun di lain pihak, buruh dan organisasinya dituntut pula untuk ikut bertanggung jawab dalam perkembangan ekonomi, baik untuk kepentingan nasional maupun kepentingan buruh itu sendiri. Dalam hal ini, keseimbangan hak dan kewajiban buruh dan organisasinya harus dilihat sebagai sebuah keharusan untuk menciptakan keselarasan. Sejatinya, antara hak dan kewajiban tersebut adalah suatu hal yang erat berakitan, hak muncul sebagai akibat pemenuhan atas kewajiban.

Dalam konteks internal Buruh dan organisasinya, diperlukan organisasi buruh yang bersatu pada tingkat nasional yang bersifat unitaris dan tunggal, ataupun federative dan plural, dengan syarat utamanya adalah adanya indepedensi, imparsial dan kemandirian. Kedua pilihan tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing tergantung pada kondisi dan kebutuhan gerakan buruh itu sendiri. Yang menjadi focus utama dari hal ini adalah adanya integrasi, konsolidasi atau persatuan di dalam gerakan buruh untuk memperjuangkan kepentingan-kepentingan buruh yang objektif dan universal serta menjaga gerakan buruh dari perpecahan dan gangguan-gangguan, baik internal maupun eksternal. Konsolidasi yang bersifat Top Down sebagaimana terjadi pada gerakan buruh di Eropa, secara konsep tidak hanya memerlukan kesamaan perspektif di tataran atas (Top), tetapi juga di perkuat pondasinya di tataran bawah (down), yakni di tingkat lokal (perusahaan) dan regional (wilayah) sehingga keajegan organisasi dapat lestari dan meberikan kemudahan kearah gerakan bertransformasi ke dalam dunia politik, melalui pembentukan partai politik pekerja/buruh.

Berbeda hal nya dengan gerakan buruh di Indonesia yang saat ini, seakan “auto pilot” tanpa ada arah yang jelas, masing-masing organisasi buruh bergerak tanpa kordinasi sehingga sering kali terlihat ada perbedaan jalan yang signifikan di lapangan di antara organisasi-organisasi tersebut. Belum lagi, adanya perbedaan pandangan politik di antara organisasi buruh tersebut semakin memperlihatkan adanya disparitas arah yang hendak dicapai. Cita-cita adanya konsolidasi yang ajeg sebagaimana dimaksud terlihat sangat jauh untuk diwujudkan. Hal ini tentu menjadi permasalahan besar yang harus segera diselesaikan oleh buruh dan organisasinya.

Alternatif yang terbuka dalah mendorong adanya integrasi dikalangan buruh sendiri, secara alamiah dan demokratis, baik di tingkat atas maupun bawah, yaitu pabila kaum buruh bisa memusatkan perhatian dalam memperjuangkan kepentingan buruh yang objektif dan universal. Dalam proses ini, buruh bisa mengembangkan diri menjadi kekuatan social-ekonomi tersendiri yang mengambil peran penting dalam perekonomian Indonesia. Benar adanya jargon “Buruh bukan pembantu tetapi penentu”. Nasib buruh ada di tangan buruh itu sendiri. 

 

 

Masykur Isnan

(Industrial Relation Analyst)

 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Artikel Terkait