Persyaratan Poligami Menurut Hukum

Poligami dapat dikatakan sebagai suatu istilah yang menakutkan untuk didengarkan bagi mereka yang tidak sepakat terkait dengan adanya perkawinan poligami. Namun, bagaimanapun negara tetap memberikan kesempatan kepada suami yang akan melangsungkan perkawinan lebih dari satu kali (poligami) sepanjang memenuhi persyaratan yang diatur dalam UU Perkawinan.

Di Indonesia, walaupun perkawinan poligami dimungkinkan untuk dilakukan, akan tetapi dalam pelaksanannya sulit dilakukan sebab persyaratan yang diatur dalam UU Perkawinan untuk melakukan poligami dinilai sangatlah berat. Oleh karena itu dalam praktek, banyak suami yang melakukan perkawinan lebih dari satu kali (poligami) dengan cara diam-diam dengan alasan syarat yang ditetepkan oleh negara sangatlah berat terutama dalam meminta persetujuan isteri pertama, sehingga menurutnya sepanjang perkawinan poligaminya diakui agama, maka hal tersebut telah cukup tanpa harus diakui oleh negara. 

Namun, perkawinan poligami yang dilakukan tanpa pengesahan negara hanya akan merugikan pihak perempuan, sebab banyak hak-hak hukum yang timbul setelah terjadinya perkawinan tidak dapat dituntut, seperti:

  1. Hak untuk menuntut harta gono-gini;
  2. Hak untuk meminta nafkah isteri secara hukum apabila dikemudian hari ditinggalkan secara tiba-tiba oleh suami;
  3. Hak untuk mendapatkan nafkah anak (walapun ini masih menjadi perdebatan);
  4. Hak anak untuk dimasukkan nama ayahnya di dalam akta kelahiran; serta
  5. Hak-hak lain yang diatur diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dibawah ini penulis mencoba menguraikan apa-apa saja persyaratan yang harus dipenuhi oleh pihak suami serta yang perlu diperhatikan oleh seorang perempuan yang ingin melangsungkan perkawinan secara poligami yang diakui oleh negara, yaitu sebagai berikut :

Menurut Pasal 4 ayat (1) dan (2)  UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, disebutkan bahwa:

  1. Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
  2. Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberi izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:
    1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
    2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
    3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Kemudian, dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) disebutkan:

  1. Untuk dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini harus memenuhi syarat-syarat berikut:
    1. Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
    2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
    3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.
  2. Persetujuan yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kaber dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

Untuk mereka yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparatur Sipil Negara (ASN), maka wajib memenuhi persyaratan poligami yang diatur dalam Pasal 4 PP No 10 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah menjadi PP Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan Dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

Dalam Pasal 4 PP No. 45 Tahun 1990 disebutkan :

  1. Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat;
  2. Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat.
  3. Permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis.
  4. Dalam surat permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang.

Dari uraian diatas disimpulkan, tidak mudah bagi suami yang ingin melakukan perkawinan poligami (isteri lebih dari satu)  yang diakui oleh negara, sebab banyak persyaratan yang harus dipenuhi.

Penulis :

R. Indra

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Artikel Terkait