Perlindungan Hukum Terhadap Penerimaan Fidusia Ketika Benda Yang Diterimanya Sebagai Jaminan Piutang Dirampas Untuk Negara Karena Telah Digunakan Sebagai Sarana Tindak Pidana Kejahatan

doktorhukum.com – Eksekusi berasal dari kata inggris “execute” yang artinya melakukan. Dalam terminologi hukum, eksekusi berarti melakukan/melaksanakan putusan Pengadilan. Lebih spesifik lagi, eksekusi adalah melaksanakan/menjalankan putusan Pengadilan, baik putusan dalam perkara pidana maupun dalam perkara perdata. Khusus dalam persoalan perdata terdapat instrumen hukum yang kekuatannya dipersamakan dengan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (incracht van gewijsde) seperti Sertifikat Jaminan Fidusia, Sertifikat Hak Tanggungan, dan Grosse Akta.

Sehubungan eksekusi untuk melaksanakan putusan Pengadilan dalam perkara tindak pidana, khususnya eksekusi berupa tindakan perampasan terhadap benda sitaan, berhadapan dengan lembaga jaminan fidusia yang kekuatan hukumnya didasarkan pada parate eksekusi yang melekat pada sertifikat jaminan fidusia, maka penyelesaian kasusnya bersifat kasuistis dalam arti tergantung dari jenis perkara tindak pidananya.

Ketentuan umum tentang perampasan benda sitaan oleh negara dalam perkara tindak pidana diatur dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) yang lengkapnya berbunyi :

  1. Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila :
    1. kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
    2. perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
    3. perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dari suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana.
  2. Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau, jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain.

Dari ketentuan pasal 46 ayat (2) diatas, pada prinsipnya setelah perkara diputus (tentunya berdasarkan putusan yang telah berkekutan hukum tetap), maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak. Dikaitkan dengan ketentuan ayat (1) huruf c dari pasal 46 tersebut, terdapat pengecualian yakni apabila benda itu diperoleh dari suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana. Dengan demikian, prinsip dasarnya segala benda yang diperoleh dari suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana tidak dikembalikan.

Lantas untuk apa benda tersebut jika tidak dikembalikan? Kembali pada pasal 46 ayat (2) yang menentukan benda sitaan tidak dikembalikan, dalam hal menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau, atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain.

Pengecualian benda sitaan yang tidak dikembalikan bersifat fakultatif tergantung sifat dan fungsi benda dari benda tersebut. Apabila bendanya bernilai ekonomis tinggi dan menurut undang-undang tidak dilarang untuk diedarkan kembali dalam lalu lintas transaksi masyarakat, maka benda tersebut dirampas untuk negara, selanjutnya dijual melalui pelelangan. Sebaliknya jika bendanya tidak bernilai ekonomis, terlebih dilarang undang-undang untuk diedarkan secara umum seperti narkotika atau benda lain dikhawatirkan akan digunakan lagi untuk melakukan kejahatan, maka benda tersebut dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi.

Keputusan untuk mengembalikan benda sitaan tergantung pada terpenuhinya salah satu syarat pada pasal 46 ayat (1) huruf a, b, atau, c, sedangkan keputusan untuk tidak mengembalikan benda sitaan, khususnya jika bendanya akan dirampas untuk negara digantungkan pada penilaian hakim karena rumusan pasal 46 ayat (2) KUHAP tidak bersifat mutlak. Ketidakmutlakan itu terlihat dari bunyi pasalnya yang tidak menggunakan kata “harus” atau “wajib” atau kata sejenisnya atau bunyi frasenya tidak mengarah pada “keharusan”. Dengan begitu apabila benda sitaan yang digunakan oleh terpidana untuk melakukan tindak pidana kejahatan merupakan milik pihak ketiga atau bendanya terikat sebagai jaminan dengan pihak ketiga, sepanjang benda tersebut menurut undang-undang boleh diedarkan kembali dalam lalu lintas pergaulan masyarakat, hakim dengan pertimbangannya dapat saja memutus agar benda tersebut dirampas untuk negara atau dapat pula memutus agar bendanya dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak.

Diluar KUHAP terdapat beberapa undang-undang yang memuat kaidah hukum yang mengharuskan atau memperbolehkan perampasan terhadap benda sitaan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana kejahatan. Keharusan atau kebolehan perampasan benda sitaan tidak terlepas dari karakter jenis tindak pidananya. Konsekuensi dari keharusan atau kebolehan itu membuat hakim terikat oleh undang-undang yang bersifat lex specialis terhadap KUHAP, maka dengan sendirinya ketentuan yang terdapat dalam pasal 46 ayat (2) KUHAP harus dikonkordasikan dengan undang-undang lain yang bersifat lex specialis.

Peraturan terkait benda sitaan yang dapat dirampas antara lain ditentukan dalam berbagai undang-undang berikut :

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi

Pasal 58

Selain ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini, sebagai pidana tambahan adalah pencabutan hak atau perampasan barang yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tidak pidana dalam kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Pasal 164

Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158, Pasal 159, Pasal 160, Pasal 161, dan Pasal 162 kepada pelaku tindak pidana dapat dikenai pidana tambahan berupa:

  1. perampasan barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana;
  2. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; dan atau
  3. kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Pasal 101

(1) Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara.

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

Pasal 76A

Benda dan/atau alat yang digunakan dalam dan/atau yang dihasilkan dari tindak pidana perikanan dapat dirampas untuk negara atau dimusnahkan setelah mendapat persetujuan ketua pengadilan negeri.

Pasal 76C

(1) Benda dan/atau alat yang dirampas dari hasil tindak pidana perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76A dapat dilelang untuk negara.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Pasal 78

(15) Semua hasil hutan dari hasil kejahatan dan pelanggaran dan atau alat-alat termasuk alat angkutnya yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dirampas untuk Negara.

Pasal 79

(1) Kekayaan negara berupa hasil hutan dan barang lainnya baik berupa temuan dan atau rampasan dari hasil kejahatan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 dilelang untuk Negara.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

 Penjelasan Pasal 16

Alat angkut dinyatakan telah mengangkut hasil hutan apabila sebagian atau seluruh hasil hutan telah berada di dalam alat angkut untuk dikirim atau dipindahkan ke tempat lain. Yang termasuk dalam pengertian “melakukan pengangkutan” adalah proses yang dimulai dari memuat hasil hutan memasukkan, atau membawa hasil hutan ke dalam alat angkut dan alat angkut yang membawa hasil hutan bergerak ke tempat tujuan dan membongkar, menurunkan, atau mengeluarkan hasil hutan dari alat angkut. Di samping hasil hutan yang tidak disertai dengan surat keterangan sahnya hasil hutan, alat angkut, baik darat maupun perairan yang dipergunakan untuk mengangkut hasil hutan dimaksud dirampas untuk negara, hal itu dimaksudkan agar pemilik jasa angkutan/ pengangkut ikut bertanggung jawab atas keabsahan hasil hutan yang diangkut.

Pasal 66

3. Upaya pengembalian kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :

  1. pemblokiran atau pembekuan sementara harta kekayaan dengan tujuan untuk mencegah dialihkan atau dipindahtangankan agar orang tertentu atau semua orang tidak berurusan dengan harta yang telah diperoleh atau mungkin telah diperoleh dari kegiatan perusakan hutan; dan/atau
  2. perampasan hak atas kekayaan atau keuntungan yang telah diperoleh atau mungkin telah diperoleh dari hasil kegiatan perusakan hutan berdasarkan putusan pengadilan di Indonesia atau di negara asing.

Sehubungan tindak pidana Kehutanan yang benda sitaannya terikat dengan jaminan fidusia, selain undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan telah menggariskan suatu keharusan dilakukannya perampasan terhadap benda sitaan yang digunakan sebagai sarana melakukan tindak pidana, terdapat pula putusan Mahkamah Konstitusi yang menjustifikasi ketentuan tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana dalam putusannya nomor 021/PUU-III/2005 yang salah satu pertimbangan hukumnya sebagai berikut:

” Menimbang, bahwa dengan konstruksi yang demikian, hak milik yang didalilkan oleh Pemohon atas objek fidusia tidaklah sama dengan hak milik yang didasarkan pada hubungan inheren antara pemegang hak milik dengan objek hak milik, sehingga perlindungan hukum terhadapnya tidak dapat diperlakukan secara sama pula. Lebih-lebih jika hal itu dihadapkan pada kepentingan umum yang lebih besar. Objek fidusia yang merupakan benda bergerak berada dalam penguasaan penuh pemberi fidusia, termasuk dalam mengendalikan penggunaannya untuk perbuatan yang menurut hukum atau melawan hukum, dengan memperhitungkan setiap risiko yang dapat diantisipasi sebelumnya. Tanggung jawab yang timbul dari perbuatan pidana, in casu illegal logging, yang dilakukan dengan menggunakan alat angkut yang merupakan “objek fidusia” tidak dapat dikecualikan (exoneration) hanya karena adanya perjanjian pembiayaan yang mengkonstruksikan hak milik ada pada kreditor. Meskipun kreditor (Pemohon) tidak ikut bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukan debitor, penguasaan debitor atas alat angkut yang menjadi objek jaminan fidusia memberikan juga risiko terhadap alat angkut yang digunakan atas tanggungannya. Perlindungan atas kepentingan umum lebih diutamakan dari pada perlindungan atas hak milik perorangan yang dikonstruksikan dalam perjanjian fidusia. Sedangkan, hak tagih kreditur yang tersisa tetap terlindungi meskipun objek fidusia dirampas oleh negara sebagaimana dimaksud oleh Pasal 78 ayat (15) UU Kehutanan.”

” Menimbang, dari uraian di atas jelaslah bahwa tidak setiap perampasan hak milik serta-merta bertentangan dengan UUD 1945. Perampasan hak milik dapat dibenarkan sepanjang dilakukan sesuai dengan prinsip due process of law, terlebih lagi terhadap hak milik yang lahir karena konstruksi hukum (legal construction), in casu hak milik yang lahir dari perjanjian jaminan fidusia. Namun demikian, terlepas dari keabsahan perampasan hak milik sepanjang dilakukan sesuai dengan prinsip due process of law di atas, hak milik dari pihak ketiga yang beritikad baik (ter goeder trouw, good faith) tetap harus dilindungi. Oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat bahwa Pasal 78 ayat (15) UU Kehutanan beserta Penjelasannya tidak ternyata bertentangan dengan UUD 1945. Dengan demikian, permohonan Pemohon harus ditolak.”

Atas ketentuan undang-undang yang mengharuskan perampasan terhadap benda sitaan yang digunakan sebagai sarana melakuan tindak pidana sebagaimana tersebut, lalu bagaimana perlindungan hukum bagi Penerima Fidusia? Bukankah menurut Pasal 20 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, “Jaminan Fidusia tetap mengikuti Benda yang menjadi objek jaminan Fidusia dalam tangan siapapun Benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek Jaminan Fidusia”. Diperkuat lagi oleh Pasal 24 yang menyatakan “Penerima Fidusia tidak menanggung kewajiban atas akibat tindakan atau kelalaian Pemberi Fidusia baik yang timbul dan hubungan kontraktual atau yang timbul dari perbuatan melanggar hukum sehubungan dengan penggunaan dan pengalihan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia”.

Bagaimanapun, Penerima Fidusia tetap mendapat perlindungan hukum termasuk dalam hal undang-undang yang bersifat khusus mengharuskan perampasan terhadap objek jaminan fidusia. Lagipula, dalam hal terjadi perampasan benda jaminan fidusia oleh negara akibat bendanya dijadikan sebagai sarana tindak pidana, perjanjian jaminan fidusia tidak hapus dengan sendirinya. Menurut pasal 25 ayat (1) UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, hanya ada 3 (tiga) hal yang menyebabkan jaminan fidusia hapus, yakni:

  1. Hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia;
  2. Pelepasan hak atas Jaminan Fidusia oleh Penerima Fidusia; atau
  3. Musnahnya Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia.

Benda jaminan fidusia yang dirampas oleh negara tidak dapat diartikan bahwa bendanya musnah sebagaimana ketentuan huruf c diatas. Pengertian musnah disini adalah tidak ada lagi wujud bendanya. Sementara dalam hal bendanya dirampas oleh negara, secara materiil bendanya masih ada, hanya saja secara yuridis tidak lagi berada dalam penguasaan Penerima Fidusia dan tidak dapat lagi diambil lagi dari kekuasaan negara.

Kuatnya perlindungan hukum terhadap Penerima Fidusia terlihat dalam hal Penerima Fidusia mengeksekusi benda jaminan fidusia dan ternyata hasil eksekusi tidak mencukupi untuk pelunasan utang debitor, Pemberi Fidusia tetap bertanggung jawab atas utang yang belum terbayar [vide Pasal 34 (2) UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia].

Adapun wujud perlindungan hukum terhadap pihak ketiga, termasuk terhadap pemegang jaminan fidusia agar haknya dapat dipertahankan meskipun bendanya tetap dirampas untuk negara dapat menggunakan instrumen hukum acara perdata yang di dalam KUHAP sendiri telah disediakan landasan hukumnya sebagaimana ketentuan Pasal 98 yang berbunyi:

  1. Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu.
  2. Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diajukan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana. Dalam hal penuntut umum tidak hadir, permintaan diajukan selambat-lambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusan.

Pasal 99

  1. Apabila pihak yang dirugikan minta penggabungan perkara gugatannya pada perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98, maka pengadilan negeri menimbang tentang kewenangannya untuk mengadili gugatan tersebut, tentang kebenaran dasar gugatan dan tentang hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan tersebut.
  2. Kecuali dalam hal pengadilan negeri menyatakan tidak berwenang mengadili gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, putusan hakim hanya memuat tentang penetapan hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan.
  3. Putusan mengenai ganti kerugian dengan sendirinya mendapat kekuatan tetap, apabila putusan pidananya juga mendapat kekuatan hukum tetap.

Berdasarkan ketentuan diatas, pihak ketiga yang dirugikan sebagai akibat perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana dapat mengajukan permohonan kepada hakim ketua sidang yang memeriksa perkara pidana tersebut agar ia diperkenankan menggabungkan perkara gugatan kepada perkara pidana itu.

Siapa yang digugat? Tentunya yang digugat adalah terdakwa yang menggunakan benda pihak ketiga sebagai sarana melakukan tindak pidana. Dalam hal benda sitaan pasti akan dirampas untuk negara, tentunya Gugatan itu dimaksudkan agar si terdakwa dalam kapasitasnya sebagai Tergugat dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad), sehingga terdakwa (si tergugat) diharuskan mengganti kerugian yang nilainya seimbang dengan benda yang telah dirampas oleh negara ditambah biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan tersebut.

Penggabungan gugatan ini ke dalam perkara pidana tidak akan mengacaukan Hukum Acara Pidana itu sendiri, sebab Pasal 101 KUHAP secara tegas menentukan bahwa aturan hukum acara perdata berlaku bagi gugatan ganti kerugian sepanjang dalam undang-undang ini tidak diatur lain. Dengan begitu, Pihak Ketiga (termasuk Penerima Fidusia) dalam gugatannya dapat pula sekalian meminta kepada Majelis Hakim agar benda milik Tergugat (diluar benda yang disita dalam perkara pidana) dilakukan sita jaminan (conservatoir beslag) supaya Pihak Ketiga lebih terjamin pemulihan haknya.

Apabila gugatan Pihak Ketiga (termasuk Penerima Fidusia) pada penggabungan dalam perkara pidana tersebut dikabulkan, maka sebagai tindakan akhir pemulihan haknya (setelah putusan berkekuatan hukum tetap) dilakukanlah eksekusi terhadap benda sita jaminan yang telah dimintakan sebelumnya. Untuk pelaksanaan putusannya belakulah ketentuan Pasal 195 sampai dengan Pasal 200 H.I.R.

Dalam praktik hukum, terkadang Pihak Ketiga, termasuk Penerima Jaminan Fidusia menempuh upaya hukum berupa Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet). Sebagian dari upaya hukum itu dikabulkan oleh Pengadilan dan ada pula yang ditolak. Terlepas apapun putusan Hakim yang memeriksa dan mengadili gugatan Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet), menurut hemat kami, upaya hukum tersebut tidak tepat diterapkan dalam upaya mempertahankan benda hak milik pihak ketiga ketika terjadi penyitaan dalam perkara pidana.

Kaidah hukum yang mengatur tentang gugatan Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet) terdapat di dalam H.I.R. Berdasarkan ketentuan Pasal 195 ayat (1) H.I.R. “Keputusan hakim dalam perkara yang pada tingkat pertama diperiksa oleh pengadilan negeri, dilaksanakan atas perintah dan di bawah pimpinan ketua pengadilan negeri yang memeriksa perkara itu, menurut cara yang diatur dalam pasal-pasal berikut. (Rv. 350, 360; IR. 194.). Kemudian pada ayat 6 pasal tersebut dinyatakan bahwa “Jika pelaksanaan keputusan itu dilawan, juga perlawanan itu dilakukan oleh orang lain yang mengakui barang yang disita itu sebagai miliknya, maka hal itu serta segala perselisihan tentang upaya paksa yang diperintahkan itu, diajukan kepada dan diputuskan oleh pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya harus dilaksanakan keputusan itu tiap dua kali dua puluh”.

Masih terkait dengan Pasal 195 diatas, selanjutnya menurut Pasal 207 ayat (1) dinyatakan:

Pasal 207

  1. Perlawanan debitur terhadap pelaksanaan keputusan, baik dalam hal disitanya barang tak bergerak maupun dalam hal disitanya barang bergerak, harus diberitahukan oleh orang itu dengan surat atau dengan lisan kepada ketua pengadilan negeri tersebut pada pasal 195 ayat (6); jika perlawanan itu diberitahukan dengan lisan, maka ketua wajib mencatatnya atau menyuruh mencatatnya. (IR. 120, 197, 206.)

Semua ketentuan pasal-pasal H.I.R. yang dikutip diatas, pengaturannya terdapat di dalam Bab Kesembilan H.I.R. perihal Mengadili Perkara Perdata yang Harus Diperiksa oleh Pengadilan Negeri. Berdasarkan teori hukum tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, penyusunan dan penamaan bab dalam suatu undang-undang harus sinkron dan tersistematis sesuai dengan maksud dan tujuannya. Begitu pula isi dari suatu bab harus sejiwa dengan penamaan bab nya. Dari penamaan Bab Kesembilan H.I.R. tersebut sudah jelas dapat dipastikan bahwa isinya mengatur tentang perkara perdata, bukan perkara pidana. Dengan begitu, keputusan hakim yang dimaksud pada awal kalimat Pasal 195 ayat (1) H.I.R. “Keputusan hakim dalam perkara yang pada tingkat pertama diperiksa oleh pengadilan negeri…” menunjukkan bahwa keputusan hakim yang dimaksud adalah keputusan dalam perkara perdata, termasuk penyitaan maupun eksekusi atas benda sitaannya berasal dari perkara perdata, sehingga perlawanan yang dimaksud dalam ayat 6 dari Pasal 195 H.I.R adalah perlawanan pihak ketiga terhadap tindakan penyitaan dalam perkara perdata.

Sebagai penguat atas tafsir pasal 195 H.I.R. tersebut adalah terkait perkara perdata dan bukannya perkara pidana, dapat diperhatikan lagi bunyi awal kalimat Pasal 207 H.I.R. “Perlawanan debitur terhadap pelaksanaan keputusan…”. Kata “Debitur” bermakna pihak yang berhutang ke pihak lain dengan menerima sesuatu dari Kreditur yang dijanjikan Debitur untuk dibayar kembali pada masa yang akan datang. Dari pengertian tersebut menunjukkan bahwa debitur terikat dengan suatu perjanjian atas utang yang dibuatnya terhadap Kreditur, sedangkan perjanjian tersebut pengaturannya merupakan domain hukum perdata karena sifat hubungan hukumnya hanya sebatas antar subjek hukum, bukan subjek hukum dengan publik sebagaimana halnya hukum publik (Hukum Pidana maupun Hukum Tata Negara).

Jelaslah sudah bahwa Gugatan Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet) hanya berlaku dalam hal perkara yang dilawan adalah perkara Perdata, sehingga tidak dapat diterapkan untuk melakukan perlawanan terhadap penyitaan benda milik pihak ketiga dalam perkara pidana.

Saluran hukum yang dapat digunakan dan telah disediakan oleh pembentuk undang-undang bagi kepentingan pihak ketiga mempertahankan haknya dalam hal benda miliknya di sita dalam perkara pidana adalah melalui upaya gugatan biasa sebagaimana ditentukan diatur dalam Pasal 98 KUHAP.

Khusus perkara tindak pidana narkotika, meskipun menurut Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan bahwa alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk Negara, namun berdasarkan ayat (2) pasal ini, Pihak Ketiga yang beritikad baik sebagai pemilik barang yang dirampas dilindungi haknya dengan cara pemilik (Pihak Ketiga) mengajukan keberatan terhadap perampasan tersebut kepada Pengadilan yang bersangkutan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah pengumuman putusan pengadilan tingkat pertama.

Terhadap semua hal yang telah kami sampaikan, dapat disimpulkan bahwa Penerima Fidusia dilindungi haknya oleh hukum meskipun benda yang menjadi jaminan piutangnya dirampas untuk negara karena telah digunakan sebagai sarana tindak pidana kejahatan. Perlindungan hukum tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 98 KUHAP yang pelaksanaannya adalah dengan cara mengajukan gugatan perdata kepada pihak yang merugikannya, bukan kepada negara. Khusus dalam perkara Tindak Pidana Narkotika, secara khusus telah diatur mekanisme keberatan yang dapat ditempuh oleh Pihak Ketiga (termasuk Penerima Fidusia) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 101 ayat (2) UU Narkotika.

Penulis :

Rasyid Yuliansyah, S.H., M.H.

(Jaksa Fungsional Pada Kejaksaan Negeri Banjarnegara)

 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Artikel Terkait