Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum di Indonesia

doktorhukum.com – Pertanyaan terkait dengan apakah boleh menikah beda agama atau tidak menurut hukum di Indonesia adalah pertanyaan yang paling sering ditanyakan. Setidaknya terdapat 2 (dua) Pendapat untuk menjawab pertanyaan ini yaitu  ada yang membolehkan dan ada juga tidak membolehkan.

Penulis sendiri lebih berpendapat jika pernikahan beda agama yang dilaksanakan di Indonesia tidak diperbolehkan karena tidak mungkin dapat dicatatkan, kecuali pernikahan tersebut terlebih dahulu dilaksanakan di Luar Negeri dan setelah itu di catatkan kembali di Indonesia.

Pada dasarnya apabila merujuk pada UU No. 1 Tahun 1974, maka tidak ditemukan adanya pasal (norma hukum) yang melarang suatu pernikahan beda agama. Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 hanya menyebutkan pernikahan/perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya itu. Artinya, sepanjang menurut agama masing-masing membolehkan untuk menikah/kawin beda agama, maka pernikahan/perkawinan tersebut dapat dianggap sah.  

Namun, timbul sebuah pertanyaan, apakah perkawinan/pernikahan tersebut dapat dicatatkan ?

Pencatatan merupakan tindakan hukum yang dilakukan negara untuk mencatat seluruh pernikahan/perkawinan yang terjadi di Negara Republik Indonesia. Pencatatan dilakukan dengan tujuan melindungi akibat-akibat hukum baru yang timbul setelah terjadinya pernikahan/perkawinan seperti hak untuk menuntut gono gini, hak asuh anak, hak memperoleh nafkah untuk perempuan dan hak anak yang lahir dari perkawinan yang sah. Dengan dasar tersebut pencatatan pernikahan/perkawinan dianggap penting.

Untuk pernikahan beda agama, tidak mungkin dilakukan pencatatan sebab belum ada aturan yang mengatur jika perkawinan beda agama yang dilaksanakan di Indonesia dapat dilakukan pencatatan oleh negara. Sebagai contoh, untuk yang beragama Islam pernikahan/perkawinannya dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA), sedangkan untuk yang beragama selain Islam seperti Kristen, Katolik, Hindu, Budha, Kong Hucu dan Penghayat Kepercayaan dilakukan di Kantor Catatan Sipil. Oleh karena itu, timbul pertanyaan, bagaimana yang menikah/kawin beda agama seperti yang beragama Islam dan Kristen atau Kristen dan Hindu, apakah dapat dicatatkan di catatan sipil ?

Sepanjang pengetahuan penulis,  seharusnya Kantor Catatan Sipil dapat menerima pencatatan perkawinan/pernikahan yang dilakukan beda agama, dengan alasan adanya Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1400 K/Pdt/1986 yang pada dasarnya  menyatakan pasangan beda agama dapat meminta penetapan pengadilan. Yurisprudensi tersebut menyatakan bahwa kantor catatan sipil boleh melangsungkan perkawinan beda agama, sebab tugas kantor catatan sipil adalah mencatat, bukan mengesahkan.  Dari Yurisprudensi tersebut dapat ditafsirkan, bisa saja pasangan yang ditolak untuk dicatat perkawinannya oleh Kantor Catatan Cipil mengajukan semacam penetapan ke Pengadilan untuk memaksa Kantor Catatan Sipil mencatatkan perkawinan/pernikahan  yang dilakukan beda agama tersebut. Namun, tergantung nanti hakim yang menyidangkan apakah akan mengabulkan permohonan tersebut atau tidak.

Sepanjang pengetahuan penulis, sampai saat ini pencatatan pernikahan/perkawinan beda agama tidak dapat dilakukan di KUA (Kantor Urusan Agama) atau Kantor Catatan Sipil, kecuali dilakukan cara-cara yang dikenal dengan istilah “penyelundupan hukum”. Penyelundupan hukum dapat diartikan adanya tindakan yang awalnya dilakukan tidak sah menurut hukum, namun diubah menjadi sah menurut hukum, sebagai contoh:

  1. Melalukuan pernikahan diluar negeri. Pasangan yang tidak dapat melakukan pencatatan pernikahan/perkawinan beda agama di Indonesia terlebih dahulu mencari negara yang dimungkinkannya menikah secara beda agama dan dicatatkan dinegara tersebut. Biasanya negara yang dipilih warga negara Indonesia adalah Australia. Setelah melangsungkan pernikahan/perkawinan di Australia, maka pihak yang telah menikah/kawin beda agama tersebut dapat mencatatkan perkawinan/pernikahannya tersebut ke Kantor Catatan Sipil dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah pasangan tersebut kembali ke Indonesia. Adapun dasar hukumnya diatur dalam Pasal 56 ayat (1) dan (2) UU No. 1 Tahun 1974. 
  2. Salah satu pihak mengikuti agama pihak lainnya dalam melakukan pernikahan/perkawinan. Sebagai contoh, A seorang laki-laki beragama Islam dan B seorang perempuan beragama Kristen. Untuk dapat melangsungkan perkawinan yang sah menurut agama dan dicatatkan di KUA, maka seorang perempuan yang beragama Kristen tersebut menikah/kawin berdasarkan Islam terlebih dahulu untuk dapat dicatatkan di KUA, walapun perempuan tersebut merasa tidak pindah agama setelah melangsungkan pernikahan/perkawinan secara Islam. Demikian juga dengan seorang laki-laki Kristen yang menikah dengan seorang perempuan Hindu. Untuk melangsungkan perkawinan yang sah menurut agama dan dicatatkan di Catatan Sipil, maka perempuan yang beragama Hindu tersebut mengikuti suaminya untuk menikah secara Kristen, walapun perempuan tersebut merasa tidak pindah agama setelah melangsungkan pernikahan/perkawinan secara Kristen. Namun, timbul suatu permasalahan, sebab KTP (Kartu Tanda Penduduk) dari pihak yang melakukan pernikahan/perkawinan tersebut akan dicek oleh KUA atau Catatan Sipil, sehingga bisa jadi KUA atau Catatan Sipil menolah mencatat perkawinan/pernikahan tersebut sebelum adanya agama yang sama tertera dalam KTP pihak yang melangsungkan perkawinan/pernikahan tersebut.

Dari penjelasan diatas, maka disimpulkan bahwa pernikahan/perkawinan beda agama yang dilakukan di Indonesia tetaplah sah menurut hukum sepanjang dilakukan berdasarkan agama/keyakinan yang dianutnya. Namun, pernikahan/perkawinan beda agama yang dilakukan di Indonesia belum tentu dapat di catatkan di Catatan Sipil atau di KUA, kecuali melakukan cara-cara penyelundupan hukum yang telah diuraikan dalam tulisan ini.

 

Editor : R. Indra

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Scroll to Top