Percobaan dalam Perkara Pidana

doktorhukum.com – Dalam ilmu hukum pidana dikenal adanya teori-teori tentang dasar dapat dipidananya percobaan tindak pidana. Teori-teori tentang dasar dapat dipidananya percobaan dapat dibedakan atas teori percobaan yang obyektif dan teori percobaan yang subyektif. Pendukung teori percobaan obyektif antara lain D. Simons, sedangkan pendukung teori percobaan yang subyektif antara lain G.A. van Hamel. Mengenai kedua teori ini dikemukakan oleh J.E. Jonkers bahwa, “ajaran yang subyektif menitikberatkan pada subyek, yaitu maksud perseorangan (individu), ajaran obyektif mementingkan obyek yaitu perbuatan yang dilakukan oleh si pembuat.”[1] Menurut teori percobaan yang obyektif, dasar dapat dipidananya percobaan tindak pidana adalah bahwa perbuatan itu telah membahayakan suatu kepentingan hukum.

Sekalipun perbuatan itu belum melanggar suatu kepentingan hukum, tetapi kepentingan hukum itu telah dibahayakan. Jadi, teori percobaan yang obyektif ini terutama melihat pada perbuatan. Perbuatan yang bersangkutan, sekalipun belum melanggar suatu kepentingan hukum, tetapi telah membahayakan kepentingan hukum. Mengenai teori percobaan yang subyektif, dikemukakan oleh Jan Remmelink bahwa teori ini “titik berat penekanannya pada niatan pelaku.”[2] Menurut teori percobaan yang subyektif, dasar dapat dipidananya percobaan tindak pidana adalah watak yang berbahaya dari si pelaku. Jadi, teori ini melihat pada orangnya, yaitu si pelaku, di mana yang diperhatikan adakah watak dari si pelaku, yang dengan mencoba melakukan kejahatan telah menunjukkan wataknya yang berbahaya. Dua teori ini memiliki konsekuensikonsekuensi yang berbeda dalam dua hal, yaitu:

  • Mengenai batas antara perbuatan persiapan dengan permulaan pelaksanaan;
  • Percobaan yang tidak mampu.

Konsekuensi yang berkenaan dengan batas antara perbuatan persiapan dengan permulaan pelaksanaan, akan dibahas dalam sub bab berikut mengenai syarat-syarat percobaan. Konsekuensi yang akan dibahas di sini adalah konsekuensi-konsekuensi yang berbeda antara dua teori tersebut berkenaan dengan percobaan yang tidak mampu. Dalam KUHPidana tidak diatur mengenai percobaan yang tidak mampu ini. Tetapi dalam doktrin dan yurisprudensi telah diadakan rincian antara:

  1. Percobaan yang sarana atau alatnya tidak mampu, yang terdiri atas:
    1. Alat/sarana yang absolut tidak mampu. Contohnya, “dalam percobaan pembunuhan dengan racun, bubuk gula dapat dianggap sarana tidak mampu sempurna (absolut) untuk mencapai maksud dan tujuan”.[3] Dalam contoh ini, seorang yang hendak meracun orang lain tapi keliru memberikan gula, maka gula itu merupakan alat/sarana yang absolut tidak mampu.
    2. Alat/sarana yang relatif tidak mampu. Contohnya, rencana pembunuhan dengan racun tapi kadar racun yang diberikan terlalu kecil.
  2. Percobaan yang obyeknya tidak mampu, yang terdiri atas:
    1. Obyek yang absolut tidak mampu. Contohnya, yaitu “satu serangan untuk membunuh yang ditujukan pada jenazah”.[4] Dalam hal ini seseorang telah menyerang untuk membunuh orang lain, tapi ternyata orang yang diserang telah lebih dahulu mati.
    2. Obyek yang relatif tidak mampu. Contohnya meracun seseorang, tapi orang itu tidak mati karena memiliki daya tahan terhadap racun yang lebih tinggi dari orang lain pada umumnya.

Menurut teori percobaan yang obyektif, percobaan tidak mampu yang dapat dipidana hanyalah dalam hal alat/sarana yang relatif tidak mampu dan obyek yang relatif tidak mampu. Dalam hal adanya sifat relatif dari alat/sarana dan obyek itu, telah ada kepentingan hukum yang dibahayakan. Dari sudut pandang teori percobaan subyektif, baik alat tidak mampu secara absolut dan relatif maupun obyek tidak mampu secara absolut dan relatif, pelakunya tetap dapat dipidana karena percobaan tindak pidana.

 

Syarat Dapat Dipidananya Percobaan

Dari rumusan Pasal 53 ayat (1) KUHPidana tersebut tampak bahwa syarat-syarat untuk dapat dipidananya percobaan tindak pidana kejahatan, yaitu:

1. Adanya niat untuk melakukan kejahatan

Percobaan tindak pidana yang diancam pidana hanyalah percobaan melakukan kejahatan saja. Dalam Pasal 53 ayat (1) KUHPidana dikatakan bahwa “mencoba melakukan kejahatan (misdrijf) dipidana, …”. Dalam Pasal 54 KUHPidana juga ditegaskan bahwa mencoba melakukan pelanggaran (Bld.: overtreding) tidak dipidana. Mengenai cakupan dari istilah niat (Bld.: voornemen), pada umumnya para ahli hukum pidana sependapat bahwa hal ini mencakup semua bentuk kesengajaan, yaitu meliputi:[5]

Sengaja sebagai maksud (opzet als oogmerk):

  1. Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian/keharusan; dan,
  2. Sengaja dengan kesadaran tentang kemungkinan atau dolus eventualis.

Jan Remmelink memberi contoh putusan Hoge Raad, 6-2-1951, di mana Hoge Raad menyatakan terdakwa bersalah atas percobaan pembunuhan, yang kasusnya sebagai berikut :

Pelaku, dengan tujuan meloloskan diri dari polisi yang siap menjatuhkan tilang padanya, mempercepat kendaraan yang dikemudikannya dan mengarahkan kendaraan tersebut pada polisi yang bersangkutan. Polisi tersebut lolos dari kematian sematamata karena pada detik terakhir berhasil melompat ke samping. Tujuan utama polisi bukanlah matinya polisi itu, bahkan ia tidak mengharapkan terjadinya kematian tesebut; ia sekedar memasrahkannya bila itu memang terjadi. Niat di sini muncul dalam bentuk dolus eventualis (kesengajaan bersyarat).[6]

Kasus ini adalah seorang sopir yang untuk menghindari tilang tetap menekan gas mobil menuju ke arah polisi yang menghadang di tengah jalan. Ia tidak bermaksud untuk membunuh polisi, tapi berharap bahwa polisi akan menghindar sehingga dirinya lolos dari tilang. Hoge Raad mempertimbangkan bahwa di sini adalah kesengajaan sebagai kemungkinan (dolus evenbtualis), sehingga ia dinyatakan bersalah atas percobaan pembunuhan. Putusan Hoge Raad di atas menunjukkan bahwa niat (voornemen) dalam Pasal 53 KUHPidana mencakup semua bentuk kesengajaan, termasuk juga sengaja sebagai kemungkinan/bersyarat (dolus eventualis).

 

2. Niat itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan

Tidak seorangpun dapat dipidana hanya semata-mata karena adanya niat saja. Dalam hukum pidana dikenal adanya adagium cogitationis poenam nemo patitur, yaitu: tidak seorangpun dapat dipidananya atas apa yang semata-mata hanya ada dalam pikirannya. Jadi, niat itu harus diwujudkan keluar dalam wujud suatu sikap fisik tertentu. Karenanya, salah satu syarat dari percobaan tindak pidana adalah bahwa telah adanya permulaan pelaksanaan. Penganut teori percobaan obyektif dan teori percobaan subyektif berbeda pendapat tentang apakah pelaksanaan itu merupakan pelaksanaan niat atau pelaksanaan kejahatan. Menurut penganut teori percobaan obyektif, pelaksanaan yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHPidana adalah pelaksanaan kejahatan, sedangkan menurut penganut teori percobaan subyektif, pelaksanaan yang dimaksudkan di situ adalah pelaksanaan niat. Sebagaimana diketahui, delik formal adalah perbuatan yang telah menjadi delik selesai dengan dilakukannya perbuatan tertentu. Contohnya Pasal 362 KUHPidana tentang pencurian. Jika seseorang melakukan perbuatan “mengambil” barang sesuatu sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal pencurian itu, maka berarti telah ada delik pencurian sebagai delik selesai. Sekalipun pada delik berikutnya perbuatan itu ketahuan banyak orang sehingga barang yang diambil itu tidak jadi hilang, tetapi tetap telah ada suatu delik pencurian sebagai delik selesai. Delik material adalah perbuatan yang nanti menjadi delik selesai dengan terjadinya akibat tertentu yang ditentukan dalam undang-undang. Contohnya adalah pasal 338 KUHPidana tentang pembunuhan. Nanti ada delik pembunuhan sebagai delik selesai jika ada orang yang terampas nyawanya (mati). Sekalipun pelaku telah melakukan penembakan atau penikaman yang mengenai korban tetapi korban tidak sampai mati, maka dalam hal ini belum ada delik pembunuhan sebagai delik selesai.

 

3. Pelaksanaan itu tidak selesai

Tidak selesainya pelaksanaan menyebabkan perbuatan merupakan suatu percobaan. Justru karena tidak selesainya pelaksanaan sehingga perbuatan itu diklasifikasi sebagai percobaan; jika perbuatan selesai dilaksanakan maka perbuatan itu sudah merupakan delik selesai. Tidak selesainya pelaksanaan itu dapat terjadi karena berbagai sebab, baik oleh sebab yang berada di luar kehendak si pelaku maupun oleh karena kehendak dari si pelaku itu sendiri. Perlu pula dikemukakan bahwa ada perbuatan-perbuatan tertentu yang percobaannya sudah ditentukan sebagai delik selesai oleh pembentuk undang-undang, malahan lebih jauh lagi, ada perbuatan-perbuatan yang permufakatannya saja sudah ditentukan sebagai delik selesai oleh pembentuk undang-undang. Contohnya adalah Pasal 15 UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di mana ditentukan bahwa setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14.

 

4. Tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.

Mengenai syarat “tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”, dikatakan oleh Jan Remmelink sebagai berikut: Ihwal apakah pelaku secara suka rela mengundurkan diri hanya dapat disimpulkan dari pertimbangan akal budinya, dari pertentangan batin antara motif dan kontra motif. Jika ia berhenti karena tertangkap tangan maka terhentinya pelaksanaan terjadi di luar kemauan pelaku – karena terpaksa – dan bukan karena kehendak sukarela pelaku.[7] Jan Remmelink menunjuk contoh putusan Hoge Raad, 15-1-1980, di mana tindakan “kabur karena alarm berbunyi”[8] merupakan tidak selesainya pelaksanaan bukan atas kehendaknya sendiri. Dalam hal ini orang membatalkan pelaksanaannya karena berbunyinya alarm yang menandakan perbuatan sudah ketahuan, sehingga yang bersangkutan lari karena takut. Dengan demikian, sebenarnya syarat yang keempat ini berarti seseorang tidak dapat dipidana jika ia tidak menyelesaikan pelaksanaan perbuatannya itu atas kehendaknya sendiri. Oleh karenanya, syarat yang disebutkan pada angka 4 ini, sebenarnya bukan merupakan suatu syarat untuk dapat dipidananya pelakun percobaan melakuakan kejahatan, melainkan merupakan suatu alasan pengecualian pidana (strafuitsluitingsgrond).

 

[1] Tim Penerjemah BPHN, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Sinar Harapan, Jakarta, 1983, hal.158.

[2] Jan Remmelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal.290.

[3] Ibid., hlm 294

[4] Ibid., hlm 295

[5] Ibid., hlm 287

[6] Ibid., hlm 289.

[7] Ibid., hlm. 297.

[8] Ibid.

 

Penulis :

Lordamalu Bolqi

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Artikel Terkait