Perbedaan Putusan Bebas (Vrijspraak) dan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum (Onslag)

doktorhukum.com – Terkadang kita mendengar suatu pemberitaan di media cetak ataupun online terkait adanya terpidana diputus “bebas” oleh majelis hakim di pengadilan. Kemudian juga terkadang kita mendengar terdapat terpidana yang diputus “lepas dari segala tuntutan hukum”  oleh pengadilan. Pada prinsipnya dalam hukum pidana, istilah putusan “bebas” ataupun “putusan lepas dari segala tuntutan hukum” adalah sesuatu yang berbeda.  Oleh karena itu, untuk menjelaskan hal tersebut kami uraikan sebagai berikut:

Dalam Pasal 1 angka 11 KUHAP disebutkan “Putusan pengadilan adalah penyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.” Dari uraian Pasal 1 angka 11 tersebut dapat disimpulkan bahwa putusan pengadilan di perkara pidana dapat dibagi menjadi 3 bentuk, yaitu:

  1. Putusan bebas (vrijspraak);
  2. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (onslag van recht vervolging); serta
  3. Putusan pemidanaan (veroordeling).

Terhadap 3 (tiga) putusan tersebut akan dijelaskan sebagai berikut :

1. PUTUSAN BEBAS

Pasal 191 ayat (1) KUHAP menjelaskan jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas. Dari uraian pasal tersebut disimpulkan bahwa ketika terdapat seseorang terdakwa diperiksa pengadilan, kemudian hakim berpendapat perbuatan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan merupakan tindak tindak pidana, maka terdakwa harus dibebaskan.

Bebas disini dapat dimaknai bahwa Jaksa Penuntut Umum (JPU) tidak dapat membuktikan kesalahan terdakwa dikarekan kurang alat bukti atau alat bukti yang dihadirkan kurang meyakinkan hakim yang memutus.

 

2. PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM

Pasal 191 ayat (2) KUHAP menjelaskan  jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum. Dari uraian pasal tersebut disimpulkan bahwa perbuatan terdakwa terbukti, namun dinilai bukan merupakan tindak pidana, sehingga hakim melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum.

Lepas dari segala tuntutan hukum disini dimaknai Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut seorang terdakwa yang melakukan tindak pidana pencurian (362 KUHP) dipengadilan, namun ternyata setelah diproses hukum, terdakwa ternyata mengalami gangguan jiwa, sehingga menurut hakim terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum. Selain itu, bisa juga jika perbuatan terdakwa ternyata perbuatan perdata dan bukan masuk perbuatan pidana, sehingga hakim harus melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum.

 

3. PUTUSAN PEMIDANAAN

Pasal 193 (1) KUHAP menjelaskan jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana. Dari uraian pasal tersebut disimpulkan bahwa apabila hakim berpendapat tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) terhadap seorang terdakwa terbukti berdasarkan 2 (dua) alat bukti yang sah serta keyakinannya melakukan tindak pidana, maka terdakwa harus dijatuhi hukuman pemidanaan berupa pidana pokok (pidana penjara atau kurungan) serta apabila dipandang perlu dapat diberikan pidana denda serta pidana tambahan (pencabutan hak-hak tertentu).

Dalam prakteknya, terdapat 3 (tiga) jenis pemidanaan yang dapat diputus oleh Hakim, yaitu:

  • Memutus sesuai tuntutan JPU. Artinya, hakim menjatuhkan hukumannya  secara maksimal berdasarkan apa yang dituntut JPU terdapat terdakwa. Sebagai contoh, JPU menuntut terdakwa 10 (sepuluh) pidana  penjara, sedangkan hakim memutus terdakwa sesuai dengan tuntutan jaksa 10 (sepuluh) tahun penjara;
  • Memutus dibawah tuntutan JPU. Artinya, hakim menjatuhkan hukumannya dibawah tuntutan JPU. Sebagai contoh, JPU menuntut terdakwa  10 (sepuluh) pidana  penjara, sedangkan hakim memutus terdakwa hanya 5 (lima) tahun penjara. Biasanya praktek ini dilakukan oleh hakim dikarenakan di dalam persidangan terdapat alasan-alasan yang meringankan terhadap terdakwa, seperti bersikap kooperatif selama persidangan, mengakui perbuatannya atau masih memiliki tanggungjawab nafkah terhadap keluarga;
  • Menutus diatas tuntutan JPU. Artinya, hakim menjatuhkan hukumannya diatas tuntutan yang diminta JPU terhadap terdakwa. Sebagai contoh, JPU menuntut terdakwa 10 (sepuluh) pidana  penjara, sedangkan hakim memutus terdakwa 20 (dua puluh) tahun penjara. Dalam praktek ini menjadi perdebatan, dikarenakan banyak yang mengatakan hal ini tidak boleh dikarenakan ultra petita (hakim tidak boleh memutus diatas tuntutan JPU). Namun, hal tersebut dikesampingkan dikarenakan perubuatan terdakwa masuk dalam kategori tindak pidana berat seperti tindak pidana teroris, tindak pidana HAM, tindak pidana pembunuhan berencana, tindak pidana korupsi dan tindak pidana narkotika.

 

Penulis :

R. Indra

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Artikel Terkait