Perbedaan Gugatan Fiktif Positif dan Fiktif Negatif di PTUN

doktorhukum.com – Pada dasarnya objek gugatan di  suatu Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) adalah surat keputusan (beschikking) yang dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara yang memiliki akibat hukum serta bersifat konkrit, individual dan final. Untuk mengetahui pengertian  keputusan (beschikking) tersebut, dapat dilihat dalam 2 (dua) peraturan perundang-undangan, yaitu :

  1. UU No. 5 Tahun1986 Jo. UU No. 9 Tahun 2004 Jo. UU No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara  (“UU PTUN”) yang di dalam Pasal 1 angka 9 menyebutkan : “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”
  2. UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (“UU AP”) yang di dalam Pasal 1 angka 7 menyebutkan : “Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan.”

 

Apabila dicermati lebih jauh, maka gugatan yang diajukan di PTUN dapat diklasifikasi dalam 2 (dua) model, yaitu gugatan fiktif positif dan gugatan fiktif negatif, yang digambarkan sebagai berikut :

I. GUGATAN FIKTIF POSITIF

Gugatan ini pada prinsipnya diajukan dengan pemahaman bahwa badan atau pejabat tata usaha negara telah “mengabulkan” suatu permohonan dari seseorang atau badan hukum perdata untuk mendapatkan suatu keputusan dari badan atau pejabat tata usaha negara.

Undang-undang membedakakan 2 (dua) bentuk permohonan yang dikabulkan oleh Pejabat tata usaha negara untuk mendapatkan suatu keputusan, yaitu :

1. Keputusan yang bersifat nyata (konkrit). Artinya, keputusan tersebut benar-benar telah diberikan oleh orang atau badan hukum perdata dari badan atau pejabat tata usaha negara. Oleh karena telah diberikan, maka apabila terdapat pihak-pihak yang merasa dirugikan akibat diberikannya keputusan tersebut, maka pihak-pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan ke PTUN dengan dasar keputusan yang diberikan  bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB).

Adapun dasar hukum pengajukan gugatan ini adalah Pasal 53 ayat (1) UU PTUN yaitu :

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.”

 

2. Keputusan yang bersifat abstrak. Artinya, keputusan  benar-benar belum diberikan atau dipegang secara nyata (konktit) oleh seseorang atau badan hukum perdata, padahal telah mengajukan permohonan untuk mendapatkan suatu keputusan kepada badan atau pejabat tata usha negara. Namun, dikarenakan undang-undang mengatakan apabila dalam jangka waktu ditentukan badan atau pejabat tata usaha negara tidak  memberikan keputusan yang merupakan kewajibannya, maka hal tersebut dapat dipersamakan dengan telah dikabulkannya permohonan untuk mendapakan keputusan yang diajukan oleh seseorang atau badan hukum perdata tersebut. Oleh karena keputusan yang telah dikabulkan tersebut masih bersifat abstrak, maka perlu menjadikan keputusan tersebut bersifat konkrit (nyata) dengan cara mengajukan permohonan ke pengadilan tata usaha negara.

Adapun dasar hukum pengajuan gugatan ini adalah Pasal 53 ayat (1) s/d ayat 6 UU AP, yaitu:

  1. Atas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  2. Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
  3. Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum.
  4. Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
  5. Pengadilan wajib memutuskan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan diajukan.
  6. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan untuk melaksanakan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 5 (lima) hari kerja sejak putusan Pengadilan ditetapkan.

Untuk melaksanakan Pasal 53 ayat (1) s/d ayat 6 UU AP tersebut,  Mahkamah Agung (MA) membuat pedoman hukum acaranya yang awalnya diatur dalam Perma No. 5 Tahun 2015, namun ketentuan tersebut telah dicabut dan diganti dengan Perma No. 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintah.

 

II. GUGATAN FIKTIF NEGATIF

Gugatan ini pada prinsipnya diajukan dengan pemahaman bahwa badan atau pejabat tata usaha negara telah “menolak” suatu permohonan dari seseorang atau badan hukum perdata untuk mendapatkan suatu keputusan dari badan atau pejabat tata usaha negara yang dimana merupakan kewajibannya. Istilah “menolak” disini mengandung arti bahwa badan atau pejabat tata usaha negara telah bersikap diam dan tidak melaksanakan kewajibannya untuk mengeluarkan suatu keputusan. Dengan dasar penolakan dan sikap diam tersebut, maka seseorang atau badan hukum perdata  dapat mengajukan gugatan ke PTUN untuk menyatakan keputusan yang dimohonkan seharusnya diterima.

Adapun dasar hukum pengajukan gugatan ini adalah Pasal 3 ayat (1), (2) dan (3) UU PTUN, yaitu:

  1. Apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan, sedangkan hal itu menjadi kewajibannya, maka hal tersebut disamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara.
  2. Jika suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluar-kan keputusan yang dimohon, sedangkan jangka waktu sebagai-mana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dimaksud telah lewat, maka Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan dimaksud.
  3. Dalam hal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak menentukan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka setelah lewat jangka waktu empat bulan sejak diterimanya permohonan, Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersang-kutan dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan.

 

Editor : R. Indra

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Artikel Terkait