Perbedaan Akta Dibawah Tangan dan Dibuat Pejabat Berwenang (Akta Otentik)

doktorhukum.com – Istilah atau perkataan akta dalam bahasa Belanda disebut “acte” atau “akta” dan dalam bahasa Inggris disebut “act” atau “deed”. Apabila dilihat dari aspek historinya, istilah akta pertama kali dikenal dalam hukum romawi yang pada saat itu akta disebut dengan “gestas” atau “instrumenta forensia” serta disebut sebagai “publica monumenta” atau “akta publica”. Pada dasarnya, akta-akta tersebut dibuat oleh pejabat publik (publicae personae). Dari istilah tersebut muncullah kata “publicare” dan “insinuari”, “actis inseri” yang memiliki arti mendaftarkan secara publik.

Menurut A.Pitlo,  akta merupakan  surat-surat yang ditandatangani, dibuat untuk dipakai sebagai bukti, dan dipergunakan oleh orang, untuk keperluan siapa surat itu dibuat. Sedangkan, Sudiknomerto Kusumo akta adalah surat yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa-peristiwa, yang menjadi dasar dari suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian. Adapun Subekti yang mengemukakan akta pada dasarnya berbeda dengan surat, yaitu suatu tulisan yang memang dengan sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani.

Kemudian, akta memiliki 2 (dua) fungsi penting yaitu pertama, akta sebagai fungsi formal yang mempunyai arti suatu perbuatan hukum akan menjadi lebih lengkap apabila di buat suatu akta. Kedua, Fungsi alat bukti yaitu akta sebagai alat pembuktian dimana dibuatnya akta tersebut oleh para pihak yang terikat dalam suatu perjanjian di tujukan untuk pembuktian di kemudian hari.

Apabila dilihat dari aspek subjek hukum yang membuatnya, maka akta dapat dibagi menjadi 2 (dua) bentuk, yaitu akta yang dibuat dibawah tangan dan perjanjian/kontrak yang dibuat pejabat berwenang yang akan diuraikan sebagai berikut : 

 

1. Akta yang dibuat dibawah tangan

Akta ini pada dasarnya dibuat dan ditandatangani oleh para pihak yang membuatnya tanpa harus melibatkan pihak yang berwenang seperti notaris. Apabila suatu akta di bawah tangan tidak disangkal atau diterima/diakui oleh Para Pihak, maka berarti mereka mengakui dan tidak menyangkal kebenaran apa yang tertulis pada akta di bawah tangan tersebut, sehingga sesuai Pasal 1857 KUHPerdata akta di bawah tangan tersebut memperoleh kekuatan pembuktian yang sama dengan suatu akta yang dibuat pejabat berwenang atau disebut dengan “Akta Otentik”.

Sebagai contoh adalah perjanjian jual beli atau perjanjian lainnya yang dibuat para pihak dengan mementukan sendiri isinya dan hanya ditandatangi ke-2 (dua) pihak, maka hal tersebut dapat dipersamakan dengan “akta dibuat dibawah tangan.”

Namun, masih banyak juga pihak yang kurang mengerti terkait kedudukan “akta Waarmerken” yang dibuat oleh notaris. Banyak pihak yang menyatakan bahwa perjanjian yang mereka buat berdasarkan kesepakatan bersama dan dimintakan pendaftarannya melalui waarmeken di notaris dianggap sebagai akta otentik, padalah akta warmeken itu tidak dapat dikatakan sebagai akta yang dibuat pejabat yang berwenang, sebab notaris tidak bertanggungjawab terhadap materi/isi maupun tanda tangan  dalam dokumen yang dibuat para pihak tersebut, sehingga akta tersebut hanya bisa disebut dengan “akta dibawah tangan”.

 

2. Akta dibuat pejabat berwenang (akta otentik)

Akta otentik dapat diartikan sebagai akta yang dibuat dalam bentuk yang telah ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pejabat berwenang untuk itu, ditempat dimana akta dibuatnya. Salah satu pejabat yang berwenang dalam membuat suatu akta otentik adalah “notaris” yang diatur di dalam UU Jabatan Notaris dan  Pasal 1868 KUH Perdata. Akta otentik telah memenuhi persyaratan suatu akta, ketika telah memenuhi unsur-unsur, yaitu:

  1. Akta tersebut dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang;
  2. Akta tersebut harus dibuat oleh atau dihadapan seorang pejabat umum; dan
  3. Pejabat Umum itu mempunyai kewenangan untuk membuat akta.

Selain di UU Jabatan Notaris dan KUHPerdata, akta otentik juga diatur dalam Pasal 165 HIR dan Pasal 285 Rbg, yang berbunyi : “Akta autentik adalah suatu akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, merupakan bukti yang lengkap antara para pihak dari para ahli warisnya dari mereka yang mendapat hak dari padanya tentang yang tercantum di dalamnya dan bahkan sebagai pemberitahuan belaka, akan tetapi yang terakhir ini hanya diberitahukan itu berhubungan langsung dengan perihal pada akta itu” .

Pada dasarnya akta otentik yang dibuat dihadapan notaris dibagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu :

1. Akta yang dibuat oleh Notaris (Relaas)

Akta-akta yang dibuat oleh notaris dapat merupakan suatu akta yang menguraikan secara otentik suatu tindakan yang dilakukan ataupun suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh notaris itu sendiri dalam  menjalankan jabatannya sebagai notaris. Akta yang dibuat memuat uraian dari apa yang dilihat dan disaksikan serta dialaminya. Contohnya yaitu : Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham dalam Perseroan Terbatas, Akta Pencatatan Budel, dan akta-akta lainnya.

2. Akta yang dibuat dihadapan Notaris (Partij)

Akta Partij merupakan uraian yang diterangkan oleh pihak lain kepada Notaris dalam menjalankan jabatannya dan untuk keperluan mana pihak lain itu sengaja datang di hadapan Notaris dan memberikan keterangan tersebut atau melakukan perbuatan tersebut dihadapan notaris, agar keterangan tersebut dikonstatir oleh Notaris dalam suatu akta otentik. Contohnya yaitu : kemauan terakhir dari penghadap pembuat wasiat, kuasa dan lain sebagainya.

 

Penulis :

R. Indra

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Artikel Terkait