Pengertian dan Kedudukan Perjanjian/Kontrak Elektronik

doktorhukum.com – Sebelum lebih jauh membahas mengenai “perjanjian/kontrak elektronik”, maka terlebih dahulu penting untuk mengetahui perbedaan antara perjanjian/kontrak bernama yang disebut dengan “perjanjian/kontrak nominaat” dan perjanjian/kontrak tidak bernama yang biasa disebut dengan “perjanjian/kontrak  innominaat”.

Parjanjian/kontrak nominaat adalah perjanjian/kontrak yang telah disebutkan secara tecara tegas di dalam KUPerdata seperti Perjanjian/kontrak jual beli, tukar-menukar, sewa-menyewa, kerja, persekutuan perdata, perkumpulan, hibah, penitipan barang, pinjam pakai, bunga tetap dan abadi, untung-untungan, pemberian kuasa, penanggung utang dan perdamaian. Adapun dasar hukum dari perjanjian/kontrak nominaat terdapat diatur dalam Bab V sampai Bab XVIII Buku Ke-tiga KUHPerdata. Sedangkan, Perjanjian/kontrak Innominat dapat diartikan sebagai perjanjian-perjanjian yang belum diatur secara tegas dalam KUHPerdata atau KUHD. Pada dasarnya perjanjian dengan bentuk ini lahir disebabkan adanya perkembangan dalam dunia bisnis yang berpegangan pada asas kebebasan berkontrak.

Dari uraian diatas, maka “Perjanjian/kontrak elektonik” dapat dikategorikan sebagai “perjanjian/kontrak innominat (tidak bernama)”, sebab istilah-nya tidak disebutkan dalam KUHPerdata atau KUHD serta munculnya akibat adanya perkembangan dalam dunia bisnis yang selalu berpegangan pada “asas kebebasan berkontrak” yang mempunyai makna setiap perjanjian/kontrak yang dibuat oleh para pihak adalah sah bagi mereka yang membuatnya sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan ataupun kepatutan.

Apabila mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, perjanjian/kontrak elektornik diatur dalam UU No. 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”) Disebutkan dalam Pasal 1 angka 17 yaitu :

“Kontrak Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik.”

Sedangkan yang dimaksud dengan “sistem elektronik” diatur dalam Pasal 1 angka 5 yang menyebutkan :

“Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.”

Dari uraian tersebut diatas, maka saat ini pengertian perjanjian/kontrak elektronik telah mempunyai pengertian yang pasti serta memiliki landasan hukum kuat apabila ingin dilakukan.

Kemudian selain itu, di dalam Pasal 18 UU ITE telah diuraikan mengenai tata cara penggunaan perjanjian/kontrak elektronik tersebut, yaitu :

  1. Transaksi Elektronik yang dituangkan ke dalam Kontrak Elektronik mengikat para pihak;
  2. Para pihak memiliki kewenangan untuk memilih hukum yang berlaku bagi Transaksi Elektronik internasional yang dibuatnya;
  3. Jika para pihak tidak melakukan pilihan hukum dalam Transaksi Elektronik internasional, hukum yang berlaku didasarkan pada asas Hukum Perdata Internasional;
  4. Para pihak memiliki kewenangan untuk menetapkan forum pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya yang berwenang menangani sengketa yang mungkin timbul dari Transaksi Elektronik internasional yang dibuatnya;
  5. Jika para pihak tidak melakukan pilihan forum sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penetapan kewenangan pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya yang berwenang menangani sengketa yang mungkin timbul dari transaksi tersebut, didasarkan pada asas Hukum Perdata Internasional.

Dari uraian Pasal 18  UU ITE tersebut disimpulkan bahwa :

  1. Perjanjian/kontrak elektronik dapat digunakan apabila melakukan perubuatan hukum dengan menggunakan transaksi elektronik. Adapun yang dimaksud transaksi elektronik menurut UU ITE adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya;
  2. Apabila terjadi sengketa hukum akibat dari kontrak elektronik yang dibuat, maka para pihak mempunyai hak untuk memilih pilihan hukum mana yang akan diselesaikan, termasuk memilih untuk diselesaikan melalui forum pengadilan yang ada di negara Indonesia atau diluar yang memakai ketentuan-ketentuan hukum Internasional sepanjang itu diperjanjian di dalam perjanjian/kontrak elektronik;
  3. Apabila para pihak tidak memilih pilihan hukum mana untuk menyelesaikan sengketa yang timbul akibat perjanjian/kontrak elektronik yang dibuatnya, maka yang berlaku adalah hukum perdata Internasional.

 

Penulis :

R. Indra

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Artikel Terkait