Pengaturan Prapradilan dalam Hukum Pidana

LANDASAN FILOSOFIS PRAPRADILAN DI INDONESIA

Sebelum lebih jauh membahas mengenai pengertian dan objek dari prapradilan tersebut, maka penting untuk mengetahui terkait landasan filosofis lahirnya istilah “prapradilan” dalam sistem pradilan pidana di Indonesia.

Sebelum lahirnya KUHAP, kita tidak mengenal istilah “prapradilan” dalam sistem peradilan pidana di Indonesia yang masih menggunakan HIR. Hal tersebut wajar, mengingat HIR  diciptakan dalam masa kolonial belanda yang ketika itu setiap produk hukum yang  dibuat sedemikian rupa sehingga menguntungkan pihak yang berkuasa ketika itu.

Pada prinsipnya pasca lahirnya KUHAP, akhirnya istilah “prapradilan” tersebut muncul. Istilah tersebut muncul tidak lain dikarenakan adanya keinginan untuk memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia (human rights) ketika itu yang juga pada saat itu lagi menjadi pembahasan serius dibelahan dunia agar prinsip-prinsip hak asasi manusia yang dibahas menjadi perhatian serius sebuah negara untuk memasukkannya di dalam suatu peraturan perundang-undangan seluruh negara di dunia. Indonesia sebagai negara berdaulat ketika itu pastinya menginginkan adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia sebagai bentuk menciptakan negara hukum (rechtstaat) yang baik. Oleh karena itu, agar menjaga dan menegakkan prinsip-prinsip hak asasi manusia khususnya hak kemerdekaan (freedom right), akhirnya istilah “prapradilan” di adakan pasca dibentuknya KUHAP (UU no. 8 Tahun 1981). Maka dari itu, banyak yang mengatakan, “prapradilan” merupakan istilah baru dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Gagasan lembaga praperadilan lahir dari inspirasi yang bersumber dari adanya hak Habeas Corpus dalam sistem peradilan Anglo Saxon, yang memberikan jaminan fundamental terhadap hak asasi manusia khususnya hak kemerdekaan. Habeas Corpus Act memberikan hak pada seseorang untuk melalui suatu surat perintah pengadilan menuntut (menantang) pejabat yang melakukan penahanan atas dirinya (polisi ataupun jaksa) membuktikan bahwa penahanan tersebut adalah tidak melanggar hukum (ilegal) atau tegasnya benar-benar sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini untuk menjamin bahwa perampasan ataupun pembatasan kemerdekaan terhadap seorang tersangka atau terdakwa itu benar-benar telah memenuhi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku maupun jaminan hak-hak asasi manusia. Surat perintah habeas corpus ini dikeluarkan oleh pengadilan pada pihak yang sedang menahan (polisi atau jaksa) melalui prosedur yang sederhana langsung dan terbuka sehingga dapat dipergunakan oleh siapapun. Bunyi surat perintah habeas corpus (the writ of habeas corpus) adalah sebagai berikut: “Si tahanan berada dalam penguasaan Saudara. Saudara wajib membawa orang itu di depan pengadilan serta wajib menunjukan alasan yang menyebabkan penahanannya”.

Prinsip dasar habeas corpus ini memberikan inspirasi untuk menciptakan suatu forum yang memberikan hak dan kesempatan kepada seseorang yang sedang menderita karena dirampas atau dibatasi kemerdekaannya untuk mengadukan nasibnya sekaligus menguji kebenaran dan ketepatan dari tindakan kekuasaan berupa penggunaan upya paksa (dwang middelen), baik penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan maupun pembukaan surat-surat yang dilakukan oleh pihak kepolisian ataupun kejaksaan ataupula kekuasaan lainnya. Hal ini dilatarbelakangi oleh situasi dan kondisi saat itu dimana sering terjadi perkosaan hak asasi tersangka atau terdakwa oleh penyidik dan jaksa penuntut umum, karena tidak adanya suatu lembaga atau mekanisme yang dapat menilai dan menguji apakah tindakan upaya paksa yang dilakukan telah sesuai dengan ketentuan hukum atau tidak. Seorang tersangka atau terdakwa yang ditangkap atau ditahan, seolah-olah berada dalam suatu “ruangan gelap” dan tidak berdaya sama sekali (helpless).

Sidang praperadilan yang diadakan atas permintaan tersangka atau terdakwa ataupun keluarganya ataupula atas kuasanya merupakan suatu forum yang terbuka, yang dipimpin seorang hakim atau lebih untuk memanggil pihak penyidik atau jaksa penuntut umum yang telah melakukan upaya paksa agar mempertanggungjawabkan tindakannya dimuka forum yang bersangkutan, apakah benar-benar beralasan dan berlandaskan hukum. Dengan sistem pengujian melalui sidang terbuka ini, maka tersangka atau terdakwa seperti halnya dalam Habeas Corpus Act, dijamin hak asasinya berupa hak dan upaya hukum untuk melawan perampasan atau pembatasan kemerdekaan yang dilakukan secara sewenangwenang oleh penyidik ataupun penuntut umum.

Untuk keperluan tersebut tentu saja pihak penyidik ataupun penuntut umum harus membuktikan bahwa dia memiliki semua syarat-syarat hukum yang diperlukan, baik berupa syarat-syarat formal maupun materil, seperti misalnya surat perintah penangkapan atau penahanan, adanya dugaan keras telah melakukan tindak pidana yang didukung oleh bukti permulaan yang cukup, ataupun dalam hal penahanan adanya alasan yang nyata dan konkrit bahwa si pelaku akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti atau mengulangi kejahatannya.

 

PENGERTIAN DAN OBJEK PRAPRADILAN DALAM KUHP

Pengertian prapradilan dan objek prapradilan dapat dilihat dalam 2 (dua) Pasal dalam KUHAP, yaitu:

Pasal 1 angka 10

Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

  1. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
  2. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
  3. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

 

Pasal 77

Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

  1. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
  2. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

 

PERLUASAN OBJEK PRAPRADILAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa pada tanggal 16 Maret 2015 melalui Putusannya No. 21/PUU-XII/2014, MK memutuskan dengan menafsirkan Pasal 77 huruf a KUHAP yang pada pokoknya (1) Penetapan tersangka, (2) Penggeledahan, dan (3) Penyitaan merupakan objek praradilan. Sehingga saat ini objek prapradilan adalah:

  1. Sah atau tidaknya penangkapan dan penahanan;
  2. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
  3. Sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan; dan
  4. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkra pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

 

PIHAK YANG BERHAK MENGAJUKAN PRAPRADILAN

Adapun pihak-pihak yang berhak mengajukan permohonan prapradilan berdasarkan KUHAP ke Pengadilan Negeri adalah:

  1. Sah atau tidaknya penangkapan dan penahanan, dapat diajukan oleh : (1) tersangka, (2) keluarga atau (3) kuasanya; (Pasal 79 KUHAP).
  2. Sah atau  tidaknya penghentian penyidikan dan penuntutan, dapat diajukan oleh (1) penyidik, (2) penuntut umum atau (3) pihak ketiga yang berkepentingan;  (Pasal 80 KUHAP).
  3. Permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan  atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan, dapat  diajukan oleh (1) tersangka atau (2)  pihak ketiga yang berkepentingan (Pasal 81 KUHAP).

Sedangkan dalam Putusan  MK No. 21/PUU-XII/2014 tidak disebutkan  pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan prapradilan terhadap sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan. Sehingga dalam praktek timbul penafsiran yang dapat mengajukan adalah (1) tersangka, (2) keluarga, (3) kuasanya serta mungkin juga (4) pihak ketiga.

Dalam perkembangannya, dikarenakan banyak yang mengajukan prapradilan terkait sah atau tidak sahnya penetapan tersengka tersebut masuk dalam “Daftar Pencarian Orang (DPO)”, maka MA mengeluarkan SEMA No. 1 Tahun 2018 yang berbunyi :

“Untuk memberikan kepastian hukum dalam mengajukan prapradilan bagi tersangka dengan statas “DPO”, MA memberi petunjuk sebagai berikut:

  1. Dalam hal tersangka melarikan diri atau dalam status DPO, maka tidak dapat diajukan prapradilan;
  2. Jika permohonan prapradilan tersebut tetap dimohonkan oleh penasehat hukum atau keluarganya, maka hakim menyatakan permohonan praradilan tidak dapat diterima.”

Dengan dasar SEMA No. 1 Tahun 2018 tersebut, maka prapradilan tidak dapat diajukan apabila tersangkanya dalam status melarikan diri atau DPO.

 

MEKANISME BERACARA PRAPRADILAN DI PENGADILAN

Mekanisme beracara prapradilan diatur dalam Pasal 82 KUHAP, yaitu sebagai berikut :

  1. Dalam waktu tiga hari setelah diterimanya permintaan , hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang;
  2. Dalam memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan, permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan, akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan dan ada benda yang disita yang tidak termasuk alat pembuktian, hakim mendengar keterangan baik dari tersangka atau pemohon maupun dari pejabat yang berwenang;
  3. Pemeriksaan tersebut dilakukan secara cepat dan selambat-lambatnya tujuh hari hakim harus sudah menjatuhkan putusannya;
  4. Dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada pra peradilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur;
  5. Putusan praperadilan pada tingkat penyidikan tidak menutup kemungkinan untuk mengadakan pemeriksaan, praperadilan lagi pada tingkat pemeriksaan oleh penuntut umum, jika untuk itu diajukan permintaan baru;
  6. Putusan hakim dalam acara pemeriksaan praperadilan harus memuat dengan jelas dasar dan alasannya;
  7. Adapun  isi putusan selain memuat alasan dan dasar yang jelas, juga memuat hal sebagai berikut:
      • Dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka penyidik atau jaksa penuntut umum pada tingkat pemeriksaan masing-masing harus segera membebaskan tersangka;
      • Dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penghentian penyidikan atau pentuntutan tidak sah, penyidikan atau penuntutan terhadap tersangka wajib dilanjutkan;
      • Dalam hal putusan menetapkan bahwa suatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka dalam putusan dicantumkan jumlah besarnya ganti kerugian dan rehabilitasi yang diberikan, sedangkan dalam hal suatu penghentian penyidikan atau penuntutan adalah sah dan tersangkanya tidak ditahan, maka dalam putusan dicantumkan rehabilitasinya.
  8. Dalam hal putusan menetapkan bahwa benda yang disita ada yang tidak termasuk alat pembuktian, maka dalam putusan dicantumkan bahwa benda tersebut harus segera dikembalikan kepada tersangka atau dari siapa benda itu disita.

 

Pasca adanya putusan MK No. 21/PUU-XII/2014, maka Pasal 82 KUHAP tersebut harusnya dapat menyesuaikan, seperti:

  1. Dalam memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan, hakim mendengar keterangan baik dari tersangka atau pemohon maupun dari pejabat yang berwenang;
  2. Dalam hal putusan menetapkan penetapan tersangka dinyatakan tidak sah, maka penyidik atau jaksa penuntut umum pada tingkat pemeriksaan masing-masing harus segera membebaskan tersangka;
  3. Dalam hal putusan menetapkan penggeledahan dan penyitaan tidak sah, maka penyidik harus mengembalikan seluruh barang bukti yang digeledah dan disitanya;
  4. Dalam hal putusan menetapkan bahwa suatu penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan tidak sah, maka dalam putusan dicantumkan jumlah besarnya ganti kerugian dan rehabilitasi yang diberikan serta dalam putusan dicantumkan rehabilitasinya.

 

UPAYA HUKUM TERHADAP PUTUSAN PRAPRADILAN

Upaya hukum prapradilan diatur di dalam Pasal 83 ayat (1) dan (2) KUHAP, yaitu:

  1. Terhadap putusan praperadilan dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80 dan Pasal 81 tidak dapat dimintakan banding;
  2. Dikecualikan dari ketentuan ayat (1) adalah putusan praperadilan yang menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan, yang untuk itu dapat dimintakan putusan akhir ke pengadilan tinggi dalam daerah hukum yang bersangkutan.

Dalam perkembangannya, terhadap Pasal 82 ayat (2) tersebut telah dibatalkan oleh MK melalui Putusannya No. 65/PUU-IX/2011 tertanggal 1 Mei 2012. Akibat putusan MK tersebut, menyebabkan tidak dibenarkannya dilakukan upaya hukum terhadap prarpadilan. Sehingga putusan prapradilan di pengadilan negeri berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijde).

Kemudian, dalam perkembangan berikutnya Mahkamah Agung (MA) memberikan peluang bagi pihak-pihak untuk dapat mengajukan upaya hukum terhadap prapradilan dengan cara mengajukan Peninjauan Kembali (PK) terhadap putusan prapradilan berdasarkan SEMA No. 4 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Pengadilan. Dalam lampirannya khususnya dalam kamar pidana disebutkan “ Peninjauan Kembali  (PK) terhadap Praperadilan tidak diperbolehkan kecuali dalam hal ditemukan indikasi penyelundupan hukum.” Artinya, prapradilan dibolehkan dengan dasar terjadinya penyelundupan hukum. Namun, tidak disebutkan pengertian penyelundupan hukum tersebut, sehingga dalam prakteknya dapat ditafsirkan berbeda-beda.

Salah satu kasus yang menjadi perhatian publik ketika itu dimana upaya PK prapradilannya dikabulkan oleh MA adalah perkara No. 58 PK/PID/2015 yang diketok pada 21 Oktober 2015. Perkara ini antara Kasubditkamneg Ditreskrimum Polda Metro Jaya melawan Ng Thin Po yang dalam alam putusannya “menyatakan mengabulkan permoonan pemohon”.

Selanjutnya, pasca adanya putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 yang menyatakan objek prapradilan termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan, MA kembali membuat aturan yaitu Perma No. 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Prapradilan. Disebutkan dalam Pasal 3 yaitu sebagai berikut:

  1. Putusan Praperadilan tidak dapat diajukan peninjauan kembali;
  2. Permohonan peninjauan kembali terhadap Praperadilan dinyatakan tidak dapat diterima dengan penetapan Ketua Pengadilan Negeri dan berkas perkara tidak dikirim ke Mahkamah Agung;
  3. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diajukan upaya hukum.

Dengan dasar Pasal 3 tersebut diatas, maka saat ini permohonan PK terhadap upaya prapradilan dinyatakan tidak berlaku lagi.  Kemudian, dalam Pasal 6-nya juga dinyatakan SEMA No. 4 Tahun 2014 yang di dalamnya mengatur mengenai peninjauan kembali terhadap putusan Praperadilan dalam hal ditemukan indikasi penyelundupan hukum, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

 

Referensi  selain peraturan perundang-undangan:

  1. Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
  2. Lihat https://news.detik.com/berita/d-3052768/buka-keran-adili-praperadilan-ma-syaratkan-ada-penyelundupan-hukum tanggal 25 Oktober 2015.
  3. Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 tertnggal 16 Maret 2015.
  4. Putusan MK No. 65/PUU-IX/2011 tertanggal 1 Mei 2012.

 

Penulis :

R. Indra

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Artikel Terkait