Pencegahan Perkawinan

doktorhukum.com – UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur mengenai pencegahan perkawinan. Pada dasarnya pencegahan perkawinan diperuntukan guna mencegah suatu perkawinan yang akan dilaksanakan. Setidaknya terdapat 2 (dua) alasan untuk mencegah suatu perkawinan, yaitu:

1. Perkawinan yang dilakukan ternyata masih terikat perkawinan dengan orang lain.

Apabila terdapat seseorang yang akan melangsungkan perkawinan, ternyata ia masih terikat perkawinan dengan orang lain, maka perkawinan tersebut dapat dicegah atau dibatalkan.

Adapun dasar hukum dari pencegahan perkawinan ini adalah sebagai berikut:

Pasal 15

“Barang siapa yang karena perkawinan dirinya masih terikat dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan, dapat mencegah perkawinan yang baru dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 Undang-undang ini.”

 

2. Perkawinan yang dilakukan ternyata masih dibawah umur (dibawah pengampuan).

Apabila perkawinan tersebut akan dilakukan tidak berdasarkan umur ditetapkan di dalam undang-undang ini dan tidak mendapatkan persetujuan dari walinya, maka dapat dimintakan pencegahan perkawinan. Adapun umur perkawinan yang diizinkan untuk pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun.

Adapun dasar hukum pencegahan perkawinan ini adalah sebagai berikut:

Pasal 14 ayat (2)

Mereka yang tersebut dalam ayat (1) pasal ini berhak juga mencegah berlangsungnya perkawinan apabila salah seorang dari calon mempelai berada di bawah pengampuan, sehingga dengan perkawinan tersebut nyata-nyata mengakibatkan kesengsaraan bagi calon mempelai yang lain, yang mempunyai hubungan dengan orang-orang seperti yang tersebut dalam ayat (1) pasal ini.

 

Kemudian pihak-pihak yang dapat mencegah suatu perkawinan diatur dalam Pasal 14 ayat (1) adalah:

  1. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah,
  2. Saudara,
  3. Wali nikah,
  4. Wali pengampu dari salah seorang calon mempelai ,dan
  5. Pihak-pihak yang berkepentingan.

 

Sedangkan permohonan pencegahan perkawinan diajukan ke Pengadilan sebagaimana diatur dalam Psal 17 yaitu sebagai berikut :

Pasal 17

  1. Pencegahan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan akan dilangsungkan dengan memberitahukan juga kepada pegawai pencatat perkawinan.
  2. Kepada calon-calon mempelai diberitahukan mengenai permohonan pencegahan perkawinan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini oleh pegawai pencatat perkawinan.

 

 

Penulis :

R. Indra

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Artikel Terkait