Pemeriksaan Acara Singkat dan Cepat dalam Perkara Pidana

doktorhukum.com – KUHAP pada dasarnya membedakan 3 (tiga) macam pemeriksaan persidangan dalam perkara pidana, yaitu pertama, pemeriksaan sidang  acara biasa, kedua, pemeriksaan sidang acara singkat dan ketiga,  pemeriksaan sidang acara cepat. Namun, KUHAP tidak memberikan batasan terkait dengan definisi pemeriksaan acara biasa, dikarenakan hal tersebut telah dilakukan dengan tahapan yang biasa  di pengadilan pada umumnya dalam perkara-perkara pidana seperti biasanya yang tidak ditentukan jangka waktunya, sehingga persidangan dapat dilakukan kapan saja. Dalam praktek biasanya sidang acara biasa dilakukan 1 (satu) kali seminggu dengan agenda yang berbeda-beda, kecuali agenda pemeriksaan alat bukti yang bisa dilakukan 3 s/d 4  kali dikarenakan banyaknya saksi yang dihadirkan. Sedangkan untuk pemeriksaan acara cepat dan ringan disebutkan secara khusus  dibatasi  dalam KUHAP, yaitu sebagai berikut:

SIDANG ACARA CEPAT

Dalam KUHAP membagi sidang yang dapat dilakukan secara cepat dalam  2 (dua) bentuk, yaitu pertama, pemeriksaan tindak pidana ringan dan kedua, pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas. Namun, khusus untuk pelanggaran lalu lintas hanya berlaku untuk jenis tertentu yang dapat menggunakan hukum acara cepat.

Adapun dasar hukum terkait hukum acara cepat tersebut adalah sebagai berikut :

Pasal 205 ayat (1) KUHAP yaitu :

“Yang diperiksa menurut hukum acara tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 7.5000,- dan penghinaan ringan, kecuali yang ditentukan  dalam Paragraf 2 bagian ini. “

Adapun yang dimaksud paragraf 2 dalam perkara ini merujuk pada Pasal 211 yaitu sebagai berikut :

“Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan parafraf ini ialah perkara pelanggaran tertentu terhadap peraturan perundang-undangan lalu lintas.”

SIDANG ACARA CEPAT

Dalam KUHAP disebutkan yang dapat dilakukan proses pemeriksaan sidang acara singkat adalah perkara-perkara yang masuk kategori yang menurut penuntut umum pembuktian serta penerapan hukumya mudah dan sifatnya sederhana, seperti kejahatan atau pelanggaran yang tidak termasuk Pasal 205 (tidak pidana ringan).

Adapun dasar hukum sidang acara singkat ini adalam Pasal 203 ayat (1) KUHAP, yaitu:

“Yang diperiksa menurut hukum acara singkat ialah perkara kejahatan atau pelangaran yang tidak termasuk ketentuan Pasal 205 dan yang menurut penuntut umum pembuktiannya serta penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana.” 

 

Referensi  selain peraturan perundang-undangan :

Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

 

Penulis :

R. Indra

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Artikel Terkait