Pembatalan Perkawinan

doktorhukum.com – Pembatalan perkawinan dapat diartikan suatu tindakan yang dilakukan oleh orang-orang yang dianggap sah menurut hukum untuk meminta ke pengadilan agar suatu perkawinan yang telah dilakukan menurut hukum dibatalkan sebab tidak memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang. Akibat dari pembatalan tersebut membuat perkawinan yang telah dilakukan dianggap tidak sah atau tidak pernah ada.

Dalam Pasal 22 UU No. 1 Tahun 1974 :

“ Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.”

 

Pihak-Pihak Yang Mengajukan Pembatalan Perkawinan

Pasal 23 UU No. 1 Tahun 1974 telah menentukan pihak-pihak yang berhak mengajukan pembatalan perkawinan :

  1. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri.
  2. Suami atau isteri.
  3. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan.
  4. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-undang ini dan setiap orang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

Sedangkan menurut Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam (KHI), pihak-pihak yang berhak mengajukan pembatalakan suatu perkawinan adalah :

  1. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau isteri;
  2. Suami atau isteri;
  3. Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut Undang-undang,
  4. Para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam pasal 67.

Dari uraian diatas, maka pihak-pihak yang berhak membatalkan suatu perkawinan yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI dapat dikatakan sama.

 

Alasan-Alasan Yang Dijadikan Dasar Untuk Membatalkan Suatu Perkawinan

Setidaknya terdapat 4 (empat) alasan menurut UU No. 1 Tahun 1974 sehingga pihak-pihak yang sah menurut hukum tersebut mengajukan pembatalan perkawinan, yaitu :

  1. Seseorang yang telah masih dalam ikatan perkawinan yang sah. Artinya, apabila terdapat seorang pria yang telah melangsungkan perkawinan, sedangkan diketahuinya dia terikat perkawinan yang sah, maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan.

Pasal 24  :

Barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini.”

  1. Perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatat perkawinan yang tidak sah, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi, maka perkawinan ini dapat dibatalkan.

Pasal 26 ayat :

Perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri, jaksa dan suami atau isteri.”  

  1. Perkawinan yang dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum, maka dapat dibatalkan.

Pasal 27 ayat (1) :

Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum.”

  1. Perkawinan yang di dalamnya terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri, maka dapat dibatalkan.

Pasal 27 ayat (2) :

“Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri.”

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) diatur 2 (dua) alasan untuk membatalkan suatu perkawinan, yaitu :

  1. Apabila terdapat ancaman yang melanggar hukum.

Pasal 72 ayat (1) :

Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum.”  

  1. Terdapat unsur penipuan di dalamnya.

Pasal 72 ayat (2) :

“Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri.”

 

Pengadilan Tempat Pengajukan Permohonan Pembatalan Perkawinan

Menurut Pasal 25 UU No. 1 Tahun 1974, Permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan ditempat tinggal kedua suami isteri, suami atau isteri.

Sedangkan dalam Pasal 74 ayat (1) KHI, Permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal suami atau isteri atau perkawinan dilangsungkan.

 

Penulis :

R. Indra

 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Artikel Terkait