Pelaksanaan Putusan (Eksekusi) Perkara Pidana yang Berkekuatan Hukum Tetap

doktorhukum.com – Pelaksanaan putusan pengadilan (eksekusi) yang telah berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijde) dalam perkara pidana merupakan bagian dari penegakan hukum pidana. Secara hukum, pelaksanaan putusan tersebut dilakukan oleh penegak hukum yang dalam hal ini “Jaksa” yang dibawah naungan lembaga Kejaksaan Republik Indonesia.

Adapun wewenang jaksa dalam melakukan “pelaksaaan putusan pengadilan (eksekusi) diatur di berbagai peraturan perundang-undangan, yaitu :

  1. Pasal 270 KUHAP yang menyatakan “Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya.”
  2. Pasal 30 ayat (3) huruf b UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang menyatakan “Dibidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang: Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.”
  3. Pasal 54 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan  “Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh jaksa.” Namun, dikemukakan dalam melakukan pelaksanaan putusan (eksekusi), jaksa harus memperhatikan nilai kemanusiaan dan keadilan.

Oleh karena jaksa berwenang melaksanakan putusan (eksekusi) dalam perkara pidana, maka lembaga Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga menaungi jaksa-jaksa tersebut berwenang membentuk aturan terkait tata cara pelaksanaan eksekusi yang dapat diatur dalam peraturan internal kejaksaan.

 

Penulis :

R. Indra

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Artikel Terkait