MK : Eksekusi Jaminan Fidusia Lewat Prosedur Pengadilan

doktorhukum.com – 2 perorangan warga negara Indonesia sebagai pemohon mengajukan permohonan uji materiil terhadap UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UU Jaminan Fidusia) ke Mahkamah Konstitusi.

Terdapat 2 Pasal yang dipermasalahkan oleh pemohon, yaitu :

Pasal 15 ayat (2) : Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 15 ayat (3) : Apabila debitur cidera janji Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri.

Pemohon mendalikan bahwa Pasal 15 ayat (2) dan (3) UU Jaminan Fidusia tersebut bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945.

Setidaknya terdapat banyak alasan  yang dikemukakan oleh pemohon sehingga menyimpulkan Pasal 15 ayat (2) dan (3) terutama terhadap frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan” betentangan dengan UUD 1945.

Salah satu alasan yang dikemukakan pemohon adalah pemberian kekuasaan/ letigimasi lebih oleh undang- undang kepada penerima fidusia (kreditur) yang secara langsung terhadap objek jaminan fidusia yang dianggap cidera janji tanpa melalui putusan pengadilan. Hal ini dianggapnya berpotensi memunculkan tindakan sewenang-wenangan.

“Model pemaknaan pertama ini justru dapat memunculkan kesewenang – wenangan penerima fidusia (kreditur) dalam melakukan eksekusi objek fidusia seperti halnya yang dialami oleh para Pemohon. Penerima Fidusia, telah menggunakan segala macam cara untuk melakukan penyitaan terhadap objek fidusia.”

Lebih jauh pemohon juga menyatakan jika prosedur eksekusi jaminan fidusia dimaknai sama dengan eksekusi putusan pengadilan, maka seharusnya “prosedur eksekusi” jaminan fidusia dilakukan sama dengan prosedur eksekusi terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

“Bahwa mestinya, dengan mempersamakan “sertifikat fidusia” dengan “putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”, maka prosedur pelaksanaan eksekusi objek fidusia juga seharusnya dipersamakan atau paling tidak serupa dengan prosedur eksekusi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (incracht van gewijde), yaitu dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Herzien Inlandsch Reglement (HIR).”

Selain itu, pemohon itu mempertanyaan apakah sertifikat jaminan fidusia tersebut dapat mengesampingkan putusan pengadilan atas perjanjian turunan dan perjanjian pokoknya, meskipun belum memiliki kekuatan hukum mengikat.

“Frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan” dapat dimaknai bahwa apakah Sertifikat Jaminan Fidusia dapat mengesampingkan putusan pengadilan atas perjanjian turunan dan perjanjian pokoknya, meskipun belum memiliki kekuatan hukum mengikat.”

Jadi, pemohon menegaskan bahwa hak ekskusif yang diberikan penerima fidusia (kreditur) yntuk melakukan eksekusi tanpa melalui mekanisme hukum yang jelas adalah bertentangan dengan UUD 1945.

“Bahwa pengaturan a quo juga telah memberikan hak eksklusif kepada kreditur untuk melakukan eksekusi objek fidusia bahkan sama kedudukannya dengan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, tanpa mekanisme dan prosedur penilaian yang jelas dalam melihat tindakan debitur yang dinilai “cidera janji”. Sedangkan pemberi fidusia (debitur), tidak diberikan mekanisme hukum yang setara untuk menguji kebenarannya.”

 

Pertimbangan Mahkamah Konsitusi

Diawal pertimbagannya berdasarkan Putusan No. 18/PUU-XVII/2019 tertanggal 6 Januari 2020 Mahkamah Konstitusi (MK) memberikan pandangan bahwa norma hukum yang diuji oleh pemohon adalah norma yang fundamental dalam UU Jaminan Fidusia yang dimana banyak menimbulkan permasalahan baik itu secara konstitusional norma maupun implementasi.

“Norma yang termuat dalam pasal a-quo merupakan norma yang bersifat fundamental. Sebab, dari norma yang termuat dalam pasal tersebutlah terbit kekuatan eksekusi yang dapat dilaksanakan sendiri oleh pemegang jaminan fidusia (kreditur) yang kemudian banyak  menimbulkan permasalahan, baik terkait dengan konstitusionalitas norma maupun implementasi.”

Kemudian, MK mengatakan Pasal 15 ayat (2) UU Jaminan Fidusia tidak mencerminkan pemberian perlindungan hukum yang seimbang kepada pihak-pihak terkait, baik itu perlindungan hukum dalam bentuk kepastian hukum dan keadilan.

“Bahwa dalam perspektif kandungan makna sebagaimana diuraikan tersebut di atas nampak jelas dan terang benderang bahwa aspek konstitusionalitas yang terdapat dalam norma Pasal 15 ayat (2) UU 42/1999 di atas tidak mencerminkan adanya pemberian perlindungan hukum yang seimbang antara pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian fidusia dan juga objek yang menjadi Jaminan Fidusia, baik perlindungan hukum dalam bentuk kepastian hukum maupun keadilan. Sebab, dua elemen mendasar yang terdapat dalam pasal a quo, yaitu “titel eksekutorial” maupun “dipersamakannya dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap”, berimplikasi dapat langsung dilaksanakannya eksekusi yang seolaholah sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap  oleh penerima fidusia (kreditur) tanpa perlu meminta bantuan pengadilan untuk pelaksanaan eksekusi. Hal tersebut menunjukkan, di satu sisi, adanya hak yang bersifat eksklusif yang diberikan kepada kreditur dan, di sisi lain, telah terjadi pengabaian hak debitur yang seharusnya juga mendapat perlindungan hukum yang sama, yaitu hak untuk mengajukan/mendapat kesempatan pembelaan diri atas adanya dugaan telah cidera janji (wanprestasi) dan kesempatan mendapatkan hasil penjualan objek jaminan fidusia dengan harga yang wajar. Dengan kata lain, dalam hal ini, penilaian perihal telah terjadinya “cidera janji” secara sepihak dan eksklusif ditentukan oleh kreditur (penerima fidusia) tanpa memberikan kesempatan kepada deditur (pemberi fidusia) untuk melakukan sanggahan dan atau pembelaan diri.”

Selain itu, MK menyoroti norma tersebut juga menimbulkan ketidakbebasan secara sempurna bagi debitur (pemberi fidusia) untuk berkehendak. Padalah, kebebasan berkendak dalam perjanjian diatur dan dijamin Pasal 1320 KUHPerdata.

“Dengan kata lain, disetujuinya substansi perjanjian demikian oleh para pihak sesungguhnya secara terselubung berlangsung dalam “keadaan tidak bebas secara sempurna dalam berkehendak,” khususnya pada pihak debitur (pemberi fidusia). Padahal, kebebasan kehendak dalam sebuah perjanjian merupakan salah satu syarat yang fundamental bagi keabsahan sebuah perjanjian (vide Pasal 1320 KUHPerdata).”

MK juga mengatakan tindakan secara sepihak yang dilakukan kreditur dengan mengeksekusi objek jaminan fudusia  berpotensi menimbulkan kewenang-wenangan.

“Sebagai konsekuensi logisnya, tindakan secara sepihak yang dilakukan oleh kreditur selaku penerima hak fidusia berpotensi (bahkan secara aktual telah) menimbulkan adanya tindakan sewenang-wenang dan dilakukan dengan cara yang kurang “manusiawi”, baik berupa ancaman fisik maupun psikis yang sering dilakukan kreditur (atau kuasanya) terhadap debitur yang acapkali bahkan dengan mengabaikan hak-hak debitur.”

Namun, MK dalam pertimbangannya juga mengatakan tidak ingin menghilangkan karateristik dari pelaksanaan eksekusi dari jaminan fidusia itu yang dapat dilakukan dengan cara eksekusi sendiri (parate eksekusi). Oleh karena itu, MK mengatakan terdapat 2 (dua) syarat yang harus dipenuhi oleh penerima fidusia (kreditur) untuk melakukan eksekusi sendiri, yaitu :

  1. Pemberi fidusia (debitur) harus mengajui dirinya telah wanprestasi (cidera janji), dan
  2. Pemberi fidusia (debitur) harus secara sukarela menyerahkan benda yang menjadi objek dalam perjanjian fidusia,

Sebaliknya, apabila pemberi fidusia (debitur) tidak mengakui telah melakukan wanprestasi (cidera janji) dan keberatan untuk menyerahkan secara sukarela objek jaminan fidusia kepada kreditur, maka eksekusi terhadap objek jaminan hanya dapat dilakukan melalui prosedur pelaksanaan eksekusi di pengadilan negeri.

“Bahwa dengan demikian telah jelas dan terang benderang sepanjang pemberi hak fidusia (debitur) telah mengakui adanya “cidera janji” (wanprestasi) dan secara sukarela menyerahkan benda yang menjadi objek dalam perjanjian fidusia, maka menjadi kewenangan sepenuhnya bagi penerima fidusia (kreditur) untuk dapat melakukan eksekusi sendiri (parate eksekusi). Namun, apabila yang terjadi sebaliknya, di mana pemberi hak fidusia (debitur) tidak mengakui adanya “cidera janji” (wanprestasi) dan keberatan untuk menyerahkan secara sukarela benda yang menjadi objek dalam perjanjian fidusia, maka penerima hak fidusia (kreditur) tidak boleh melakukan eksekusi sendiri melainkan harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada pengadilan negeri. Dengan demikian hak konstitusionalitas pemberi hak fidusia (debitur) dan penerima hak fidusia (kreditur) terlindungi secara seimbang.”

Selain itu, MK juga menafsrikan terhadap Pasal 15 ayat (3) UU Jaminan Fidusia.

“Sementara itu, terhadap norma Pasal 15 ayat (3) UU 42/1999 khususnya frasa “cidera janji” hanya dapat dikatakan konstitusional sepanjang dimaknai bahwa “adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji.”

 

Putusan MK

Pada prinsipnya putusan MK mengabulkan permogonan pemohon untuk sebagian.

Inti Putusan MK adalah sebagai berikut :

  1. Menyatakan Pasal 15 ayat (2) UU Jaminan Fidusia sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” bertentangan dengan UUD 1945  dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”;
  2. Menyatakan Pasal 15 ayat (3) UU Jaminan Fidusia sepanjang frasa “cidera janji” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji”. 
  3. Menyatakan Penjelasan Pasal 15 ayat (2) UU Jaminan Fidusia sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” bertentangan dengan UUD 1945  dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”;

 

Editor : R. Indra

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Artikel Terkait