Menuntut Hak Meminta Ganti Kerugian dalam Hukum Pidana

doktorhukum.com – Hak atas ganti kerugian dalam perkara pidana pertama-tama muncul dalam Pasal 9 UU No.14 Tahun 1970 (sekarang UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman), pada Pasal 9 yang berbunyi :

  1. Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut atau diadili tanpa berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi;
  2. Pejabat yang dengan sengaja melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  3. Ketentuan mengenai tata cara penuntutan ganti kerugian, rehabilitasi dan pembebanan ganti kerugian diatur dalam undang-undang.

Menurut Andi Hamzah bahwa usaha menciptakan peraturan di bidang ini (hak meminta ganti kerugian) telah sejak beberapa tahun dilakukan. Ketika Oemar Seno Adji menjabat Ketua Mahkamah Agung telah dikeluarkan Perma No. 1 Tahun 1980 yang memperkenalkan kembali lembaga herziening yakni bagaimana meminta ganti kerugian setelah dibebaskan atau lepas dari segala tuntutan hukum sebagai putusan herziening, tidak diatur. Walaupun ada ketentuan lama dalam Reglemen op de Strafvordering dahulu, namun itu tidak dapat diterapkan, karena selain tidak berlaku lagi, juga diperuntukkan untuk golongan Eropa.

Dalam perkembangannya, hak untuk meminta ganti kerugian  akhirnya ada pasca KUHAP diberlakukan, hal tersebut tercantum dalam Pasal 95 dan Pasal 96 KUHAP. Namun, ketentuan dalam KUHAP ini dianggap masih kurang sempurna, karena masih perlu dijabarkan dalam peraturan pelaksanaan (peraturan pemerintah), antara lain ketentuan yang tegas mengenai dalam hal apa ganti kerugian itu dapat diberikan dan bagaimana hakim menilai besarnya ganti kerugian tersebut. Sedangkan untuk ganti kerugian bagi korban diatur dalam Pasal 98 sampai dengan Pasal 102 KUHAP.

Dengan adanya hak atas ganti kerugian diatur dalam KUHAP, maka perlindungan hak asasi tersangka, terdakwa dan terpidana yang telah dikenakan tindakan upaya paksa oleh aparat penegak hukum telah terwujud sebagaimana digambarkan juga oleh Martiman Prodjohamidjojo yang menyatakan bahwa asas ganti kerugian dan rehabilitasi merupakan jaminan perlindungan hak asasi tersangka, terdakwa dan terpidana, karena tindakan melawan hukum atau tindakan tanpa alasan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan, menimbulkan kerugian bagi tersangka, terdakwa maupun terpidana.

Selain Pasal 95 dan 96 KUHAP yang digambarkan diatas, ketentuan lain dalam KUHAP yang berkaitan dengan ganti kerugian adalah Pasal 1 butir 10 c, Pasal 1 butir 22, Pasal 68, Pasal 77 huruf b, Pasal 81, Pasal 82 ayat (3) c, Pasal 82 ayat (4) KUHAP. Jadi sebenarnya istilah ganti kerugian tidak ditemukan dalam hukum pidana materil. Istilah tersebut baru muncul pada hukum pidana formil. Istilah ganti kerugian merupakan istilah yang digunakan dalam hukum perdata yang timbul karena wanprestasi dalam perikatan dan karena perbuatan melanggar hukum.

Pasal 1 butir 22 KUHAP memberikan pengertian tentang ganti kerugian dalam perkara pidana adalah hak seseorang untuk mendapatkan pemenuhan atas tuntutannya yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Dari rumusan Pasal 1 butir 22 tersebut ,maka yang dimaksud ganti kerugian dalam hukum acara pidana adalah ganti kerugian karena perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh oknum aparat penegak hukum yang telah melakukan penangkapan, penahanan, menunut ataupun mengadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena terjadi kekeliruan mengenai orang (error inpersona), atau kekeliruan mengenai hukum yang diterapkan.

Sedangkan pengertian ganti kerugian menurut Pasal 99 KUHAP adalah meliputi biaya yang telah dikeluarkan. Pengertian ini termasuk meliputi diantaranya biaya pengobatan, biaya pemulihan cacat yang langsung diderita oleh korban tindak pidana.

Jadi, ganti kerugian yang diatur dalam KUHAP ada dua jenis, pertama, yakni ganti kerugian karena perbuatan aparat penegak hukum dan kedua,  ganti kerugian karena perbuatan tersangka/terdakwa. Pengertian ganti kerugian yang disebutkan pada Pasal 1 butir 22 tersebut di atas hanya ganti kerugian karena perbuatan aparat penegak hukum, sedangkan ganti kerugian karena perbuatan terdakwa dapat dilihat pada Pasal 98 ayat (1) yang menyatakan bahwa jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu.

Perkara tuntutan ganti kerugian merupakan hak keperdataan yang dilanggar dalam rangka melaksanakan hukum acara pidana oleh pejabat negara dalam hal ini penyidik, penuntut umum dan hakim, namun di dalam KUHAP memungkinkan perkara ganti kerugian diperiksa oleh pengadilan pidana yang meliputi:

  1. Ganti kerugian menurut Pasal 77 jo Pasal 95 ayat (2);
  2. Ganti kerugian menurut Pasal 81 akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
  3. Ganti kerugian karena adanya benda yang disita yang tidak termasuk alat pembuktian (Pasal 82 ayat (1);
  4. Ganti kerugian karena tindakan lain, yaitu kerugian yang ditimbulkan oleh pemasukan rumah, penggeledahan dan penyitaan yang tidah sah menurut hukum;
  5. Ganti kerugian kepada korban dalam penggabungan gugatan dengan perkara pidana (Pasal 98 ayat (1);
  6. Ganti kerugian karena telah terjadi selisih mengenai lamanya penahanan melebihi lamanya pidana perampasan kemerdekaan badan yang dijatuhkan, diperiksa dengan acara praperadilan Penjelasan Pasal 95 ayat (1);
  7. Ganti rugi berdasarkan Pasal 95 ayat (5) KUHAP diadili dengan mengikuti acara praperadilan atas halhal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1).

Proses pemeriksaan permintaan ganti kerugian ini meliputi pula permintaan ganti rugi karena telah diputus bebas atau  lepas dari segala tuntutan hukum, yang putusannya telah memperoleh kekuatan hukum tetap, baik melalui penggunaan upaya hukum biasa atau upaya hukum luar biasa/peninjauan kembali.

Penggolongan ganti kerugian yang dimaksudkan dalam KUHAP adalah :

  1. Ganti kerugian yang dituntut tersangka, terdakwa, terpidana atau ahli warisnya hanyalah mengenai kerugian yang dimaksud Pasal 95 ayat (1) dan (2) yang menurut Pasal 1 butir 22 KUHAP berupa imbalan sejumlah uang. Termasuk kerugian yang terjadi akibat selisih penahanan yang melebihi pidana yang dijatuhkan sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Pasal 95 ayat (1).
  2. Ganti kerugian atas permintaan orang lain adalah permintaan yang dimohonkan oleh korban dan pihak ketiga lainnya yang berkepentingan yang hak miliknya dilanggar oleh penyidik dengan melawan hukum sehingga timbul kerugian.

 

Referensi  selain peraturan perundang-undangan :

Dr. Haeranah, SH, MH, Ganti Kerugian Bagi Tersangka, Terdakwa, Terpidana dalam Persepektif Hak Asasi Manusia dan Tanggungjawab Negara, Makassar: Pustaka Pena Press, 2016.

 

Penulis :

R. Indra

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Artikel Terkait