Menolak Gagal Paham Tentang Outsorching

doktorhukum.com – Sesuai ketentuan sebagaimana diatur Pada Pasal 64 UU Nomor 13  Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan : “Perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja/buruh yang dibuat secara tertulis”

1. Pemborongan Pekerjaan (Job Supply)

Pemborongan Pekerjaan (Job Supply) hanya dapat dilakukan apabila memenuhi syarat-syarat Materiil sebagaimana diatur pada Pasal 65 (ayat 1) UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan: “Penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain dilaksanakan melalui perjanjian pemborongan pekerjaan yang dibuat secara tertulis” , yang sekurang kurangnya memuat :

  1. Hak dan kewajiban masing-masing pihak,
  2. Menjamin terpenuhinya perlindungan kerja dan syarat-syarat kerja bagi pekerja/buruh,
  3. Memiliki tenaga kerja yang mempunyai kompetensi di bidangnya.

Selanjutnya, Pasal 65 (ayat 2) UU Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan : “Pekerjaan yang dapat diserahkan kepada perusahaan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

  1. Dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama,
  2. Dilakukan dengan perintah langsung atau tidak langsung dari pemberi pekerjaan,
  3. Merupakan kegiatan penunjang perusahaan secara keseluruhan,
  4. Tidak menghambat proses produksi.

Dijelaskan lebih lanjut di dalam Pasal 3 (ayat 2) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi RI Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Syarat-syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain : “ Pekerjaan yang dapat diserahkan kepada perusahaan penerima pemborongan pekerjaan sebagaimana dimaksud ayat 1 harus memenuhi syarat sebagai berikut :

  1. Dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama baik manajemen maupun kegiatan pelaksanaan pekerjaan,
  2. Dilakukan dengan perintah langsung atau tidak langsung dari pemberi pekerjaan, dimaksudkan untuk memberi penjelasan tentang cara melaksanakan pekerjaan agar sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh perusahaan pemberi pekerjaan,
  3. Merupakan kegiatan penunjang perusahaan secara keseluruhan, artinya kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang mendukung dan memperlancar pelaksanaan kegiatan utama sesuai dengan alur kegiatan proses pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan oleh asosiasi sektor usaha yang dibentuk sesuai peraturan perundang-undangan,
  4. Tidak menghambat proses produksi secara langsung, artinya kegiatan tersebut merupakan kegiatan tambahan yang apabila tidak dilakuak oleh perusahaan pemberi pekerjaan, proses pelaksanaan pekerjaan tetap berjalan sebagaimana mestinya.

Selanjutnya, Pasal 65 (ayat 5) UU Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan : “Hubungan kerja dalam pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diatur dalam perjanjian kerja secara tertulis anatara perusahaan lain dan pekerja buruh/yang dipekerjakannya”.

Selanjutnya, Pasal 65 (ayat 6) UU Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan : “Hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 dapat didasarkan pada perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau pekerjaan waktu tertentu apabila memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59”.

Di samping itu, diharuskan juga memenuhi syarat-syarat formiil sebagaimana diatur secara jelas pada peraturan pelaksana UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan , yakni Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi RI Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Syarat-syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain dan Surat Edaran Manteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi RI Nomor :SE.04/MEN/VIII/2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi RI Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Syarat-syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain :

  1. Membuat alur kegiatan proses pelaksanaan pekerjaan sesuai sektor usaha masing-masing sebagai dasar bagi perusahaan pemberi pekerjaan dalam penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan melalui pemborongan pekerjaan
  2. Jenis pekerjaan penunjang, termasuk perubahannya, yang akan diserahkan kepada perusahaan lain harus dilaporkan oleh pemberi pekerjaan kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota tempat pemborongan pekerjaan dilaksanakan
  3. Pendaftaran Perjanjian pemborongan Pekerjaan oleh perusahaan lain (penerima pemborongan pekerjaan) di instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota tempat pemborongan pekerjaan dilaksanakan
  4. Perusahaan lain (penerima pemborongan pekerjaan) harus memenuhi persyaratan:
    1. Berbentuk badan hukum ; PT, Koperasi, Yayasan;
    2. Memiliki Tanda Daftar Perusahaan;
    3. Memiliki Izin Usaha;
    4. Memiliki bukti wajib lapor;
    5. Memiliki izin lain yang terkait dengan pelaksanaan pekerjaan penunjang;
    6. Memiliki Perjanjian kerja Pemborongan Pekerjaan antara perusahaan penerima pemborongan pekerjaan dengan pekerja/buruh sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

2. Penyedia Jasa Tenaga Kerja (Labour Supply)

Penyedia Jasa Tenaga Kerja (Labour Supply) hanya dapat dilakukan apabila memenuhi syarat-syarat materiil sebagaimana diatur pada Pasal 64 UU Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Pasal 17 (ayat 1)  Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi RI Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Syarat-syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain : ” Perusahaan pemberi pekerjaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan penyedia jasa pekerja melalui perjanjian penyediaan jasa pekerja yang dibuat secara tertulis” sekurang-kurangnya memuat :

  1. Jenis Pekerjaan yang akan dilakukan oleh pekerja dari perusahaan penyedia jasa pekerja,
  2. Penegasan bahwa perusahaan penyedia jasa pekerja bersedia menerima pekerja dari perusahaan penyedia jasa sebelumnya untuk jenis pekerjaan yang terus menerus ada diperusahaan pemberi pekerjaan dalam hal terjadi pergantian perusahaan penyedia jasa pekerja (Transfer Undertaking Protection Of Employment/TUPE), terkait Putusan MK Nomor : 27-PUU/IX/2011 atas UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan,
  3. Hubungan kerja antara perusahaan penyedia jasa dengan pekerja dapat didasarkan atas pekerja waktu tertentu (PKWT) atau pekerja waktu tidak tertentu (PKWTT).

Selanjutnya, Pasal 66 ayat 1 UU Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan : “Pekerja/buruh dariperushaan penyedia jasa pekerja/buruh tidak boleh digunakan oleh pemberi kerja untuk melaksanakan kegiatan pokok atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan proses produksi, kecuali untuk kegiatan jasa penunjang atau kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi”.

Kegiatan jasa penunjang tersebut dibatasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat 3 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi RI Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Syarat-syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain :”Kegiatan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat 2 meliputi :

  1. Usaha pelayanan kebersihan (cleaning service),
  2. Usaha penyediaan makanan bagi pekerja/buruh (catering),
  3. Usaha tenaga pengamanan (security/satuan pengamanan),
  4. Usaha jasa penunjang di pertambangan dan perminyakan,
  5. Usaha penyediaan angkutan bagi pekerja.

Selanjutnya, Pasal 66 (ayat 2) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan:”Penyedia jasa pekerja untuk kegiatan penunjang atau kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi harus memenuhi syarat sebagai berikut :

  1. Adanya hubungan kerja antara pekerja dan perusahaan penyedia jasa,
  2. Perjanjian Kerja yang berlaku dalam hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf a adalah perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dan/atau perjanjian kerja waktu tidak tertentu yang dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh kedua belah pihak,
  3. Perlindungan upah dan kesejahteraan, syarat kerja serta perselisihan ayang timbul menjadi tanggung jawab perusahaan penyedia jasa pekerja,
  4. Perjanjian antara perusahaan pengguna jasa pekerja dan perusahaan lain yang bertindak sebagai perusahaan penyedia jasa pekerja dibuat secara tertulis dan wajib memuat pasal-pasal sebagaimana dimaksud dalam undang undang ini.

Selanjutnya, Pasal 18 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi RI Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Syarat-syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain : “Perusahaan penyedia jasa pekerja dialarang menyerahkan pelaksanaan sebagian atau seluruh pekerjaan yang diperjanjikan kepada perusahaan penyedia jasa pekerja lain”

Di samping itu, diharuskan juga memenuhi syarat-syarat formiil sebagaimana diatur secara jelas pada peraturan pelaksana UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan , yakni Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi RI Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Syarat-syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain dan Surat Edaran Manteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi RI Nomor: SE.04/MEN/VIII/2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi RI Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Syarat-syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain :

  1. Pendaftaran perjanjian penyedia jasa pekerja antara perusahaan pemberi pekerjaan dengan perusahaan penyedia jasa pekerja di instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota tempat pemborongan pekerjaan dilaksanakan
  2. Perusahaan penyedia jasa pekerja harus memenuhi persyaratan :
    1. Berbentuk badan hukum Perseroan terbatas;
    2. Memiliki tanda daftar perusahaan;
    3. Memiliki izin usaha;
    4. Memiliki bukti wajib lapor ketenagakerjaan diperusahaan;
    5. Memiliki izin operasional;
    6. Mempunyai kantor dan alamat tetap;
    7. Memiliki Nomor Pokok Wajib pajak Atas Nama Perusahaan.
  3. Perjanjian Kerja Penyedia Jasa Pekerja dicatatkan di instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota tempat pemborongan pekerjaan dilaksanakan.

 

Masykur Isnan

(Industrial Relation Analyst)

 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Artikel Terkait