Mengenal Prospektus Penawaran Waralaba

doktorhukum.com – Salah satu instrumen penting yang perlu diperhatian dalam mengembangkan bisnis waralaba adalah adanya “Prospektus Penawaran Waralaba”.

Apabila mengacu pada aturan terkait, yaitu PP No. 42 Tahun 2007 tentang Waralaba dan Permendag No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Waralaba, maka pengaturan mengenai syarat dan prosedur prospektus penawaran waralaba diatur dalam bab secara tersendiri.

Pasal 1 angka 7 Permendag No.71/2019 menyebutkan :

“Prospektus Penawaran Waralaba adalah keterangan tertulis dari Pemberi Waralaba yang paling sedikit menjelaskan tentang identitas, legalitas, sejarah kegiatan, struktur organisasi, laporan keuangan, jumlah tempat usaha, daftar Penerima Waralaba, hak dan kewajiban Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba, serta Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Pemberi Waralaba.”

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa prospektus waralaba merupakan pernyataan tertulis dari pemberi waralaba/ pemberi waralaba lanjutan untuk menjelaskan bahwa bisnis waralaba (franchise) yang sedang dikembangkan telah memenuhi seluruh unsur-unsur administrasi, keuangan, managemen serta hukum. Oleh karenya, pihak dari penerima waralaba/ penerima waralaba lanjutan tidak perlu khawatir dalam melakukan kegiatan usahanya nantinya.

Apabila mengacu pada Pasal 7 ayat (1) PP No. 42 Tahun 2007, Pemberi waralaba memiliki kewajiban memberikan prospektus penawaran waralaba kepada calon penerima waralaba pada saat melakukan penawaran. Artinya, sebelum membuat “Perjanjian Waralaba”, pemberi waralaba/ pemberi waralaba lanjutan memiliki kewajiban untuk memberikan “Prospektus Penawaran Waralaba” kepada calon penerima waralaba/ penerima waralaba lanjutan.

Adapun jangka waktu pemberian prospektus waralaba dari pemberi waralaba/ pemberi waralaba lanjutan kepada penerima waralaba/ penerima waralaba lanjutan adalah paling lambat 2 minggu sebelum penandatangan perjanjian waralaba. (Lihat : Pasal 5 ayat (1) Permendag No. 71/2019).

Untuk mengetahui secara detail hal-hal yang dimuat dalam “Propektus Penawaran Waralaba”, maka dapat melihat dan memperhatikan Lampiran I Permendag No. 71 Tahun 2019, yang didalamya berisi :

  1. Data identitas Pemberi Waralaba atau Pemberi Waralaba Lanjutan, yaitu fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau paspor pemilik usaha apabila perseorangan dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau paspor para pemegang saham, komisaris, dan direksi apabila berupa badan usaha.
  2. Legalitas usaha Waralaba, yaitu izin teknis seperti Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Izin Tetap Usaha Pariwisata, Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan, atau izin usaha yang berlaku di negara Pemberi Waralaba.
  3. Sejarah kegiatan usahanya, yaitu uraian yang mencakup antara lain mengenai pendirian usaha, kegiatan usaha, dan pengembangan usaha.
  4. Struktur organisasi Pemberi Waralaba atau Pemberi Waralaba Lanjutan, yaitu struktur organisasi usaha Pemberi Waralaba atau Pemberi Waralaba Lanjutan mulai dari komisaris dan direksi sampai dengan ke tingkat operasionalnya.
  5. Laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir, yaitu laporan keuangan atau neraca keuangan Pemberi Waralaba atau Pemberi Waralaba Lanjutan 2 (dua) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik. Bagi Pemberi Waralaba atau Pemberi Waralaba Lanjutan yang termasuk dalam skala usaha mikro dan kecil, laporan keuangan dimaksud tidak perlu diaudit.
  6. Jumlah tempat usaha, yaitu gerai/tempat usaha Waralaba sesuai dengan kabupaten/kota domisili untuk Pemberi Waralaba atau Pemberi Waralaba Lanjutan berasal dari dalam negeri dan sesuai dengan negara domisili gerai/tempat usaha untuk Pemberi Waralaba atau Pemberi Waralaba Lanjutan berasal dari luar negeri.
  7. Daftar Penerima Waralaba atau Penerima Waralaba Lanjutan, yaitu daftar nama dan alamat Penerima Waralaba atau Penerima Waralaba Lanjutan, baik yang berdomisili di Indonesia maupun di luar negeri.
  8. Hak dan kewajiban Pemberi Waralaba atau Pemberi Waralaba Lanjutan dan Penerima Waralaba atau Penerima Waralaba Lanjutan, yaitu hak dan kewajiban yang meliputi:
    1. Pemberi Waralaba atau Pemberi Waralaba Lanjutan:
      1. Hak untuk menerima fee atau royalty dari Penerima Waralaba atau Penerima Waralaba Lanjutan; dan
      2. Kewajiban untuk memberikan pembinaan secara berkesinambungan kepada Penerima Waralaba dan Penerima Waralaba Lanjutan.
    2. Penerima Waralaba atau Penerima Waralaba Lanjutan:
      1. Hak untuk menggunakan Hak Kekayaan Intelektual atau Ciri Khas Usaha yang dimiliki Pemberi Waralaba; dan
      2. Kewajiban untuk menjaga kode etik/kerahasiaan Hak Kekayaan Intelektual atau Ciri Khas Usaha yang diberikan Pemberi Waralaba.
  9. Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) yang memuat informasi mengenai Hak Kekayaan Intelektual sebagai Ciri Khas Usaha yang diberikan Pemberi Waralaba, termasuk status pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual.

Setelah pembuatan Prospektus Penawaran Waralaba oleh pemberi waralaba/ pemberi waralaba lanjutan, maka terhadap Prospektus Penawaran Waralaba  serta Perjanjian Waralaba yang telah dibuat yang telah wajib didaftarkan  melalui permohonan Surat Tanda Daftar Waralaba (STDW).

 

Editor : R. Indra

 

 

 

 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Artikel Terkait