Mengenal Jaminan Fidusia serta Akibat Hukumnya Pasca Putusan MK

doktorhukum.com – Salah satu isu hukum yang menjadi perbincangan minggu kemarin adalah Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 tanggal 6 Januari 2020. Pada prinsipnya putusan MK tersebut menyatakan penerima fidusia (kreditur) tidak dapat melakukan eksekusi jaminan fudusia secara sendiri (parate eksekusi), kecuali pemberi fidusia (debitur) mengakui dirinya telah wanprestasi serta secara sukarela menyerahkan benda yang menjadi objek dalam perjanjian fidusia.

Putusan ini pastinya akan menjadi polemik, sebab untuk pihak kreditur (penerima fidusia), hal ini cukup memberatkan. Sedangkan untuk pihak debitur (pemberi fidusia), hal ini bentuk perlindungan hukum yang diberikan negara kepada warganya.

Oleh karena itu, untuk membahas akibat hukum yang ditimbulkan pasca putusan MK ini, maka penting untuk membahas terlebih dahulu hal-hal berkaitan dengan pengertian serta pengaturan hukum dari  fidusia itu sendiri.

 

Pegertian Fidusia

Fidusia merupakan salah satu jenis metode menjaminan suatu barang untuk mendapatkan pinjaman.

Salah satu kelebihan dari fidusia ini adalah karena diatur di dalam undang-undang tersendiri yaitu UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia  (“UU Jaminan Fidusia”).

Dalam Pasal 1 angka 1 UU Jaminan Fidusia disebutkan pengertian dari jaminan fudisia adalah :

“Hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.”

Dari pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa :

  1. Objek jaminan fidusia adalah benda bergerak baik itu berwujud atau tidak berwujud;
  2. Objek jaminan fidusia dapat berupa benda tidak bergerak tapi terkhusus kepada bangunan yang tidak dijaminkan hak tanggungan;
  3. Objek jaminan fidusia tetap berada pada pemberi fidusia (debitur);
  4. Objek jaminan fidusia digunakan untuk pelunasan hutang kepada penerima fidusia (kreditur);
  5. Penerima fidusia (kreditur) memiliki kedudukan yang diutamakan untuk menerima objek jaminan fidusia dari kreditur lainnya.

Dari uraian diatas, maka timbul beberapa pertanyaan, yaitu :

Apa yang dimaksud benda bergerak berwujud dan tidak berwujud ? 

Benda bergerak berwujud seperti motor atau mobil. Sedangkan benda tidak berwujud seperti Wesel, Sertifikat Deposito, Saham, Obligasi atau Konosemen.

Mengapa  objek jaminan fidusia tetap berada pada pemberi fidusia (debitur), apakah ini dapat menimbulkan kerugian terhadap penerima fidusia (kreditur) ?

Salah satu prinsip hukum yang terkandung dalam pelaksanaan jaminan fidusia adalah “kepercayaan”. Artinya, Penerima fidusia  (kreditur) benar-benar mempercayakan barang bergerak yang menjadi objek jaminan fidusia tetap dipegang dan dipergunakan oleh Pemberi fidusia (kreditur).

Perlu diketahui, apabila ditinjau dari sudut istilah, maka fidusia itu berasal dari kata “fiduciair” atau “fides” yang memiliki makna “kepercayaan”.

 

Jaminan Fidusia Dibuat Dalam Akta Notaris, Setelah Itu Didaftarkan Ke Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Dengan Tujuan Mendapatkan Setifikat Jaminan FIdusia

Salah satu prosedur yang harus dilalui untuk mengesahkan proses perjanjian jaminan fidusia antara pemberi fidusia (debitur) dan penerima fidusia (kreditur) adalah sebagai berikut :

  1. Jaminan Fidusia dibuat dengan akta notaris dalam Bahasa Indonesia, sehingga disebut dengan “Akta Jaminan Fidusia”. (Vide: Pasal 5 ayat (1) UU Jaminan Fidusia)
  2. Benda yang telah dibebani jaminan fidusia wajib didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia yang berada di bawah Kementerian Hukum dan HAM. Kemudian, Kantor Pendaftaran Fidusia mencatat Jaminan Fidusia dalam Buku Daftar Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran. (Vide : .Pasal 11 s/d Pasal 13 UU Jaminan Fidusia);
  3. Setelah melakukan pendaftaran, maka selanjutnya Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan dan menyerahkan kepada Penerima Fidusia Sertifikat Jaminan Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran. Dalam Sertifikat Jaminan Fidusia tercantum kata-kata “DEMI KEADlLAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” yang dapat dikatakan sebagai dasar penerima fidusia (kreditur) melakukan eksekusi sendiri. (Vide : Pasal  15)

 

Hak Penerima Fidusia Melakukan Eksekusi Sendiri

Sebelum adanya Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 tanggal 6 Januari 2020, salah satu hak dari penerima fidusia (kreditur) adalah melakukan eksekusi sendiri (parate eksekusi) terhadap barang milik pemberi fidusia (debitur) yang dinyatakan telah wanprestasi tanpa harus terlebih dahulu menunggu putusan pengadilan.

Adapun dasar hukumnya adalah Pasal 29 ayat (1) dan (2) yang menyebutkan :

(1) Apabila debitor atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara:

  1. Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia;
  2. Penjualan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;
  3. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

(2) Pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh Pemberi dan Penerima Fidusia kepada pihak-pibak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan.

Dalam melakukan eksekusi,  Pemberi Fidusia (debitur) wajib menyerahkan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia kepada Penerima Fidusia (kreditur).

Ketika dilakukan eksekusi  dan ternyata melebihi nilai penjaminan,  Penerima Fidusia (kreditur)wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada Pemberi Fidusia.

 

Jaminan Fidusia Setelah Adanya Putusan MK

Pasca adanya putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 tanggal 6 Januari 2020, maka dapat dipastikan para kreditur (Pemberi Fidusia) pasti sangat berhati-hati dalam memberikan pinjaman kepada debitur (Pemberi Fidusia).

Namun perlu juga dipahami bahwa putusan MK tidak secara imperatif mengatakan setiap eksekusi jaminan fidusia wajib melalui pengadilan.

Menurut MK dalam pertimbangannya bahwa tidak ingin menghilangkan karateristik dari pelaksanaan pelaksanaan eksekusi dari jaminan fidusia itu yang dapat dilakukan dengan cara eksekusi sendiri (parate eksekusi). Oleh karena itu, MK mengatakan terdapat 2 (dua) syarat yang harus dipenuhi oleh penerima fidusia (kreditur) untuk melakukan eksekusi sendiri, yaitu :

  1. Pemberi fidusia (debitur) harus mengajui dirinya telah wanprestasi (cidera janji), dan
  2. Pemberi fidusia (debitur) harus secara sukarela menyerahkan benda yang menjadi objek dalam perjanjian fidusia,

Sebaliknya, apabila pemberi fidusia (debitur) tidak mengakui telah melakukan wanprestasi (cidera janji) dan keberatan untuk menyerahkan secara sukarela objek jaminan fidusia kepada kreditur, maka eksekusi terhadap objek jaminan hanya dapat dilakukan melalui prosedur pelaksanaan eksekusi di pengadilan negeri.

Pertimbangan MK :

“Bahwa dengan demikian telah jelas dan terang benderang sepanjang pemberi hak fidusia (debitur) telah mengakui adanya “cidera janji” (wanprestasi) dan secara sukarela menyerahkan benda yang menjadi objek dalam perjanjian fidusia, maka menjadi kewenangan sepenuhnya bagi penerima fidusia (kreditur) untuk dapat melakukan eksekusi sendiri (parate eksekusi). Namun, apabila yang terjadi sebaliknya, di mana pemberi hak fidusia (debitur) tidak mengakui adanya “cidera janji” (wanprestasi) dan keberatan untuk menyerahkan secara sukarela benda yang menjadi objek dalam perjanjian fidusia, maka penerima hak fidusia (kreditur) tidak boleh melakukan eksekusi sendiri melainkan harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada pengadilan negeri. Dengan demikian hak konstitusionalitas pemberi hak fidusia (debitur) dan penerima hak fidusia (kreditur) terlindungi secara seimbang.”

Dari uraian pertimbangan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa eksekusi terhadap jaminan fidusia hanya dapat  dilakukan melalui pengadilan negeri apabila pemberi fidusia (debitur) mengakui dirinya telah wanprestasi dan secara sukarela menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Sedangkan apabila pemberi fidusia (debitur) tidak ingin mengakui dirinya wanprestasi serta tidak ingin benda yang dijadikan objek jaminan fidusia tersebut diberikan kepada penerima fidusia (kreditur), maka penerima fidusia (kreditur) hanya dapat melakukan eksekusi objek jaminan fidusia melalui prosedur pengadilan.

Namun timbul sebuah pertanyaan, bagaimana jika penerima fidusia (kreditur) dan pemberi fidusia (debitur) bersepakat di dalam perjanjian/ akta jaminan fidusia yang dibuat dinotaris memasukkan klausula yang berbunyi bahwa apabila dalam jangka waktu ditentukan pemberi fidusia (debitur) tidak mampu melunasi hutangnya kepada penerima fidusia (kreditur), maka pemberi fidusia (debitur) menyatakan dirinya telah wanprestasi dan secara sukarela wajib memberikan objek jaminan fidusia tersebut kepada penerima fidusia (kreditur).  Apakah dengan dasar tersebut penerima fidusia (kreditur) dapat melakukan eksekusi sendiri (parate eksekusi) tanpa harus melalui prosedur pengadilan ? 

Menurut kami kemungkinan itu dapat terjadi dalam prakteknya, namun dalam pelaksanannya akan menimbulkan multitafsir, karena bisa jadi terdapat pihak yang menafsirkan bahwa memasukkan klausula tersebut dalam perjanjian sama dengan  memasukkan klasula yang dilarang dalam suatu perjanjian, sehingga bertentangan dengan Pasal 1320 KUHPerdata. Namun, hal tersebut juga dapat ditafsirkan sebaliknya apabila menurut majelis hakim di pengadilan negeri memasukkan klausula tersebut di dalam suatu perjanjian tidak bertentangan dengan Pasal 1320 KUHPerdata karena adanya asas kebebasan berkontrak.

Oleh karena itu,  dampak Putusan MK kemarin  bisa jadi  akan membuat para penerima fidusia (kreditur)  mencari solusi agar tetap dapat melakukan hal-hal agar dapat melakukan eksekusi sendiri (parate eksekusi) terhadap jaminan fidusia dengan cara dibenarkan oleh hukum.

 

Editor : R. Indra

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Artikel Terkait