Mengenal Hak-Hak Tersangka & Terdakwa Dalam Perkara Pidana

doktorhukum.com – Dalam Pasal 1 angka 14 KUHAP disebutkan bahwa tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Sedangkan Pasal 1 angka 15 KUHAP menyebutkan terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan.

Apabila mengacu kepada KUHAP, maka setiap tersangka ataupun terdakwa memiliki hak-hak hukum yang wajib dilindungi. Perlindungan tersebut penting, dikarenakan seseorang yang telah ditetapkan tersangka oleh penyidik atau menjadi terdakwa dipengadilan tidak dapat dikatakan sebagai pihak yang bersalah melakukan tindak pidana sebelum adanya putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijde). Oleh karena itu, penting bagi penegak hukum untuk tetap menghargai hak-hak seorang tersangka atau terdakwa.

Kemudian selain itu, diaturnya hak-hak tersebut KUHAP dapat dikatakan sebagai bagian dari upaya memberikan perlindungan terhadap HAM (human right)  dari seorang tersangka dan terdakwa yang harus berhadapan dengan penegak hukum. Oleh karena itu, dengan dipenuhinya hak-haknya, maka dapat dikatakan telah tercipta suatu peradilan yang adil (fair trial), peradilan yang independen (indepence judiciary), dan pemulihan secara efektif (effective remedies) dalam suatu perkara pidana.

Salah satu hak tersangka atau terdakwa yang perlu diketahui diawal adalah hak untuk mendapatkan bantuan hukum dari seorang advokat/pengacara. Artinya, bantuan hukum penting, sebab dengan didampingi oleh seorang advokat/pengacara, maka seorang tersangka dan terdakwa dapat diberikan penjelasan mengenai hak-hak hukumnya secara Indepenten. Selain itu, menurut hukum apabila diancam hukuman mati atau pidana penjara diatas 5 (lima) tahun, maka seorang tersangka atau terdakwa wajib diberikan bantuan hukum dengan didampingi oleh seorang advokat/pengcara (penasehat hukum).

Pada dasarya hak untuk mendapatkan bantuan hukum dengan didampingi seorang advokat/pengacara merupakan konsep yang diadopsi dari “miranda rule” yang kemudian  diakomodir di dalam UU No.8 tahun 1981 (KUHAP). Indonesia sebagai negara  hukum p menghormati konsep miranda rule ini. Komitmen terhadap penghormatan miranda rule telah dibuktikan dengan mengadopsinya ke dalam Pasal 56 Ayat (1) KUHAP:

“Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat bagi mereka.”

Apabila dalam proses penyidikan, penuntutan atau pengadilan seorang tersangka/ terdakwa tidak didampingi oleh advokat/pengacara (penasehat hukum), maka berdasarkan konsep miranda rule ini hasil penyidikan, penyidikan dan pengadilan dapat dianggap  tidak sah (illegal) atau batal demi hukum (null and void). Namun untuk di Indonesia sendiri, apabila terdapat seorang yang ditetapkan tersangka atatau terdakwa yang ancaman hukumannya diatas 5 (lima) tahun atau pidana mati, maka penyidik, penuntut umum atau pengadilan dapat membantu menyiapkan bantuan hukum kepada tersangka atau terdakwa sebagai bentuk perwujudan dari pelaksanaan Pasal 56 ayat (1) KUHAP tersebut.

Untuk mengetahui lebih jauh hak tersangka dan terdakwa, maka dapat dilihat dalam KUHAP yang diatur dari Pasal 50 s/d Pasal 68. Hak-hak itu meliputi berikut ini:

  1. Hak untuk segera diperiksa, diajukan ke pengadilan dan diadili (Pasal 50 ayat (1), (2), (3) KUHAP).
  2. Hak untuk mengetahui dengan jelas dan bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan dan apa yang didakwaakan (Pasal 51 butir a dan b KUHAP).
  3. Hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik dan hakim Pasal 52).
  4. Hak untuk mendapat juru bahasa (Pasal 53 ayat 1).
  5. Hak untuk mendapat bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan (Pasal 54 KUHAP). Ini berarti bahwa. Oleh karena hanya merupakan hak, mendapatkan bantuan hukum masih tergantung kepada kemauan tersangka atau terdakwa. Dia dapat mempergunakan hak tersebut, tapi bisa juga tidak mempergunakan hak itu. Konsekuensinya, tanpa didampingi oleh penasihat hukum, tidak menghalangi jalannya.
  6. Tersangka atau tersangka berhak untuk memilih sendiri penasihat hukumnya.
  7. Hak tersangka atau terdakwa yang berkebangsaan asing untuk menhubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya (Pasal 57 ayat 2).
  8. Hak menghubungi dokter bagi yang ditahan (Pasal 58).
  9. Hak untuk diberitahu kepada keluarganya atau orang lain yang serumah (Pasal 59 dan 60 ).
  10. Hak untuk dikunjungi sanak keluarga, untuk kepentingan pekerjaan atau keluarga (Pasal 61)
  11. Hak untuk berhubungan surat menyurat dengan penasihat hukumnya (Pasal 62).
  12. Hak untuk menghubungi atau menerima kunjungan rohaniawan (Pasal 63)
  13. Hak untuk mengajukan saksi dan ahli yang menguntungkan (a de charge) (Pasal 65).
  14. Hak untuk minta banding, kecuali putusan bebas dan lepas dari segala tuntutan hukum (Pasal 67).
  15. Hak menuntut ganti kerugian (Pasal 68).
  16. Hak untuk ingkar terhadap hakim yang mengadili (Pasal 27 (1) UU No. 48 Tahun 2009).
  17. Hak keberatan atau penahan atau jenis penahanan.
  18. Hak keberatan atas perpanjangan penahanan (Pasal 29 ayat 7).

 

Referensi selain peraturan perundang-undangan :

Lilik Mulyadi, Hukum Acara Pidana Indonesia Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Ekssepsi Putusan Hakim, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012.

 

Penulis :

R. Indra 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Artikel Terkait