Mengenal 4 Jenis Sengketa Yang Diadili Pengadilan Hubungan Industrial

doktorhukum.com – Tidak dapat dipungkiri dalam suatu hubungan kerja antara pengusaha dan pekerjanya sering mengalami suatu permasalahan yang berujung pada suatu sengketa. Sengketa tersebut timbul bisa dari pengusaha dan bisa juga dari pekerjanya.

Menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industial, sengketa dalam hukum ketenagakerjaan disebut dengan istilah “Perselisihan Hubungan Industrial” yang memiliki arti, yaitu :

“Suatu perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan.”

Dari uraian Pasal 1 angka 1 UU No. 2 Tahun 2004 diatas disimpulkan bahwa terdapat 4 (empat) jenis perselisihan yang diadili di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), yaitu:

  1. Perselisihan hak, merupakan perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama;
  2. Perselihan kepentingan, merupakan perselisihan yang timbul dalam hubungan kerja karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pembuatan, dan/atau perubahan syaratsyarat kerja yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, atau peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama;
  3. Perselisihan pemutusan hubungan kerja (PHK), merupakan perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak;
  4. Perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh, merupakan perselisihan antara serikat pekerja/serikat buruh dengan serikat pekerja/serikat buruh lain hanya dalam satu perusahaan, karena tidak adanya persesuaian paham mengenai keanggotaan pelaksanaan hak, dan kewajiban keserikatpekerjaan.

Ke-4 (empat) jenis perselisihan tersebut  diatas diselesaikan oleh Pengadilan Hubungan Industrial dengan jangka waktu  selambat-lambatnya 50 (lima puluh) hari kerja terhitung sejak sidang pertama. Artinya, dengan adanya limitatif waktu tersebut menunjukan jika pengadilan hubungan Industrial memiliki kewajiban untuk menyelesaikan perselisihan antara  pengusaha dan pekerja tersebut segera mungkin, mengigat pekerja-lah merupakan pihak yang paling dirugikan dari adanya sengketa tersebut.

Namun, yang perlu digaris bawahi dari proses penyelesaian di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) tersebut adalah para pihak yang bersengketa tidak dapat mengajukan gugatannya ke pengadilan sebelum menyelesaikan 2 (dua) proses yang penyelesaian yang telah ditetapkan oleh undang-undang, yaitu:

  1. Proses penyelesaian bipartit, merupakan suatu proses penyelesaian yang hanya melibatkan 2 (dua) pihak yaitu pengusaha dan pekerja. Artinya, dengan adanya proses bipartit tersebut diharapkan pengusaha dan pekerja dapat menyelesaikan masalahanya secara baik-baik dan menemukan suatu kesepakatan yang menguntukan semua pihak (win-win solution) tanpa harus masuk ke Pengadilan Hubungan Industrial;
  2. Proses penyelesaian tripartit, merupakan suatu proses penyelesaian yang melibatkan pihak ketiga untuk menengahi pengusaha dan pekerja dalam sengketa hubungan industrial yang dialaminya. Biasanya yang menjadi pihak menegah tersebut adalah orang-orang yang berada di dinas ketenagakerjaan. Adapun proses penyelesaian tripartit ini berupa:
    1. Konsoliasi adalah suatu bentuk penyelesaian sengketa untuk menyelesaikan sengketa hubungan industrial berupa : (a) perselisihan kepentingan, (b) perselisihan pemutusan hubungan kerja atau (c) perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan melalui musyawarah yang ditengahi oleh seorang atau lebih konsiliator yang netral;
    2. Mediasi adalah suatu bentuk penyelesaian sengketa untuk menyelesaikan sengketa hubungan industrial berupa : (a) perselisihan hak, (b) perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan (c) perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan melalui musyawarah yang ditengahi oleh seorang atau lebih mediator yang netral;
    3. Arbitrase adalah suatu bentuk penyelesaian sengketa untuk menyelesaikan sengketa hubungan industrial berupa: (a) perselisihan kepentingan, dan (b) perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan, di luar Pengadilan Hubungan Industrial melalui kesepakatan tertulis dari para pihak yang berselisih untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan kepada arbiter yang putusannya mengikat para pihak dan bersifat final.

Adapun jangka waktu penyelesaian tripartit ini adalah selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja.

 

Penulis :

R. Indra

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Artikel Terkait