Membuat Perjanjian Waralaba

doktorhukum.com – Salah satu pertanyaan yang sering muncul dibenak seseorang ketika ingin mengembangkan usaha dengan konsep waralaba adalah mempertanyakan terkait  apa yang dimaksud dengan “Perjanjian Waralaba”, bagaimana cara “membuatnya” serta “apa-apa saja yang diatur di dalamnya”.

Pertanyaan tersebut wajar muncul karena bagi penerima waralaba/pemerima waralaba lanjutan, “Perjanjian waralaba” adalah istrumen hukum yang didalamnya mengatur secara detail mengenai hak dan kewajiban para pihak yang melakukan perjanjian yaitu pemberi waralaba dengan penerima waralaba, atau pemberi waralaba lanjutan kepada penerima waralaba lanjutan.

Untuk mengetahui mekanisme dan tata cara perjanjian waralaba serta apa-apa saja yang diatur di dalamnya, maka kita dapat melihat dasar hukumnya dalam:

  1. Peratuan Pemerintah No. 42 Tahun 2007 tentang Waralaba; dan
  2. Peraturan Menteri Perdagangan No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Waralaba.

 

Pengertian Perjanjian Waralaba

Pasal 1 angka 8 Permendag No. 71/2019:

“Perjanjian Waralaba adalah perjanjian tertulis antara Pemberi Waralaba dengan Penerima Waralaba atau Pemberi Waralaba Lanjutan dengan Penerima Waralaba Lanjutan.”

Dari uraian tersebut, maka dapat disimpulkan perjanjian waralaba adalah perjanjian yang dibuat antara:

  1. Pemberi waralaba dan penerima waralaba;
  2. Pemberi Waralaba Lanjutan dan Penerima waralaba lanjutan.

Untuk mengetahui maksud dari pihak-pihak dalam mebuat perjanjian waralaba adalah sebagai berikut:

  1. Pemberi Waralaba adalah orang perseorangan atau badan usaha yang memberikan hak untuk memanfaatkan dan/atau menggunakan Waralaba yang dimilikinya kepada Penerima Waralaba.
  2. Penerima Waralaba adalah orang perseorangan atau badan usaha yang diberikan hak oleh Pemberi Waralaba untuk memanfaatkan dan/atau menggunakan Waralaba yang dimiliki Pemberi Waralaba.
  3. Pemberi Waralaba Lanjutan adalah Penerima Waralaba yang diberi hak oleh Pemberi Waralaba untuk menunjuk Penerima Waralaba Lanjutan.
  4. Penerima Waralaba Lanjutan adalah orang perseorangan atau badan usaha yang menerima hak dari Pemberi Waralaba Lanjutan untuk memanfaatkan dan/atau menggunakan Waralaba.

 

Prosedur Pembentukan Perjanjian Waralaba

Perjanjian Waralaba  harus disampaikan kepada calon Penerima Waralaba atau Penerima Waralaba Lanjutan paling lambat 2 (dua) minggu sebelum penandatanganan Perjanjian Waralaba.

Perjanjian waralaba dibuat dalam bahasa Indonesia.

Setelah perjanjian waralaba tersebut dibuat, maka tahap selanjutnya adalah mendaftarkan perjanjian tersebut yang dilakukan dengan mengajukan permohonan STPW (Surat Tanda Pendaftaran Waralaba).

 

Hal-Hal Yang Diatur Dalam Perjanjian Waralaba

Adapun hal-hal yang  dapat diatur dalam Perjanjian Waralaba sebagaimana diatur dalam Lampiran II Permendag No. 71 Tahun 2019, yaitu :

  1. Nama dan alamat para pihak, yaitu nama dan alamat jelas pemilik/penanggung jawab perusahaan yang mengadakan Perjanjian Waralaba, yaitu Pemberi Waralaba atau Pemberi Waralaba Lanjutan dan Penerima Waralaba atau Penerima Waralaba Lanjutan.
  2. Jenis Hak Kekayaan Intelektual (HAKI), yaitu jenis Hak Kekayaan Intelektual Pemberi Waralaba, seperti merk dan logo perusahaan, desain gerai/tempat usaha, sistem manajemen atau pemasaran atau racikan bumbu masakan yang diwaralabakan.
  3. Kegiatan usaha, yaitu kegiatan usaha yang diperjanjikan seperti perdagangan eceran/ritel, pendidikan, restoran, apotek, atau bengkel.
  4. Hak dan kewajiban Pemberi Waralaba atau Pemberi Waralaba Lanjutan dan Penerima Waralaba atau Penerima Waralaba Lanjutan, yaitu hak dan kewajiban yang meliputi:
    1. Pemberi Waralaba atau Pemberi Waralaba Lanjutan:
      1. Hak untuk menerima fee atau royalty dari Penerima Waralaba atau Penerima Waralaba Lanjutan; dan
      2. Kewajiban untuk memberikan pembinaan secara berkesinambungan kepada Penerima Waralaba dan Penerima Waralaba Lanjutan.
    2. Penerima Waralaba atau Penerima Waralaba Lanjutan:
      1. Hak untuk menggunakan Hak Kekayaan Intelektual atau Ciri Khas Usaha yang dimiliki Pemberi Waralaba; dan
      2. Kewajiban untuk menjaga kode etik/kerahasiaan Hak Kekayaan Intelektual atau Ciri Khas Usaha yang diberikan Pemberi Waralaba.
  5. Bantuan, fasilitas, bimbingan operasional, pelatihan, dan pemasaran yang diberikan oleh Pemberi Waralaba atau Pemberi Waralaba Lanjutan kepada Penerima Waralaba atau Penerima Waralaba Lanjutan, seperti bantuan fasilitas berupa penyediaan dan pemeliharaan komputer dan program IT pengelolaan kegiatan usaha.
  6. Wilayah usaha, yaitu batasan wilayah yang diberikan oleh Pemberi Waralaba atau Pemberi Waralaba Lanjutan kepada Penerima Waralaba atau Penerima Waralaba Lanjutan untuk mengembangkan bisnis Waralaba seperti wilayah Sumatra, Jawa, dan Bali atau di seluruh wilayah Indonesia.
  7. Jangka Waktu Perjanjian Waralaba, yaitu batasan mulai dan berakhir Perjanjian Waralaba terhitung sejak surat perjanjian ditandatangani oleh Pemberi Waralaba dengan Penerima Waralaba atau Pemberi Waralaba Lanjutan dengan Penerima Waralaba Lanjutan.
  8. Tata cara pembayaran imbalan, yaitu tata cara atau ketentuan, termasuk waktu dan cara perhitungan besarnya imbalan, seperti fee atau royalty apabila disepakati dalam Perjanjian Waralaba yang menjadi tanggung jawab Penerima Waralaba atau Penerima Waralaba Lanjutan.
  9. Kepemilikan, perubahan kepemilikan, dan hak ahli waris, yaitu kepemilikan atas Waralaba dan peralihan Waralaba apabila terjadi perubahan kepemilikan karena pengalihan kepemilikan atas Waralaba atau meninggalnya pemilik Waralaba.
  10. Penyelesaian sengketa, yaitu penetapan forum penyelesaian sengketa dengan menggunakan pilihan hukum Indonesia.
  11. Tata cara perpanjangan dan pengakhiran Perjanjian Waralaba, seperti pengakhiran Perjanjian Waralaba tidak dapat dilakukan secara sepihak atau Perjanjian Waralaba berakhir dengan sendirinya apabila jangka waktu yang ditetapkan dalam Perjanjian Waralaba berakhir. Perjanjian Waralaba dapat diperpanjang kembali apabila dikehendaki oleh kedua belah pihak dengan ketentuan yang ditetapkan bersama.
  12. Jaminan dari Pemberi Waralaba atau Pemberi Waralaba Lanjutan untuk tetap menjalankan kewajibannya kepada Penerima Waralaba atau Penerima Waralaba Lanjutan sesuai dengan isi Perjanjian Waralaba hingga jangka waktu Perjanjian Waralaba berakhir.
  13. Jumlah gerai/tempat usaha yang akan dikelola oleh Penerima Waralaba atau Penerima Waralaba Lanjutan dalam jangka waktu Perjanjian Waralaba.

 

Editor : R. Indra

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Artikel Terkait