Kewenangan KPK Menyita Harta Benda Milik Pelaku (T.Pid.Sus) Berstatus Kredit/Belum Jelas Serta Perlindungan Hukum Bagi Pihak Ketiga Yaitu Lembaga Pembiayaan (Leasing) Saat Terjadi Perampasan Oleh Negara

MENGENAL KPK BERSERTA SALAH SATU KEWENANGANNYA

Komisi Pemberantasan Korupsi atau yang disingkat KPK adalah lembaga negara yang melaksanakan tugas dan kewenangan bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun (Pasal 3 Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi). Tujuan dibentuknya lembaga negara ini ialah buat meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi (Pasal 4 UU KPK). Tugasnya sendiri menurut Pasal 6 UU KPK adalah:

  1. Berkoordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
  2. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi;
  3. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi;dan
  4. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

Selaku pegawai lembaga negara bernama KPK tentunya setiap tindakan atau perbuatan harus linear dengan prinsip-prinsip yang dianut dalam UU KPK, karena hal tersebut merupakan pengejawantahan nilai-nilai praktik lapangan sekaligus bentuk ketaatan atau kepatuhan terhadap sumpah/janji jabatan seorang pejabat KPK. Berikut asas-asas yang dianut KPK berdasarkan Pasal 5 UU KPK dalam melaksanakan tugas, kepastian hukum; keterbukaan; akuntabilitas; kepentingan umum; dan proporsionalitas. Sekedar tambahan informasi agar semakin memperluas cakrawala pengetahuan perlu diketahui bahwasanya terdapat beberapa hal teknis yang diatur dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana berdasarkan Pasal 38 UU KPK, utamanya ialah pasal 1 ayat (1), (2), (16) and more than. Kewenangan KPK dalam melakukan penyitaan secara eksplisit termakzul dalam Pasal 47 UU KPK:

  1. Atas dasar dugaan yang kuat adanya bukti permulaan yang cukup, penyidik dapat melakukan penyitaan tanpa izin Ketua Pengadilan Negeri berkaitan dengan tugas penyidikannya.
  2. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur mengenai tindakan penyitaan, tidak berlaku berdasarkan Undang-Undang ini.
  3. Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membuat berita acara penyitaan pada hari penyitaan yang sekurang-kurangnya memuat:
      1. Nama, jenis, dan jumlah barang atau benda berharga lain yang disita;
      2. Keterangan tempat, waktu, hari, tanggal, bulan, dan tahun dilakukan penyitaan;
      3. Keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai barang atau benda berharga lain tersebut;
      4. Tanda tangan dan identitas penyidik yang melakukan penyitaan; dan
      5. Tanda tangan dan identitas dari pemilik atau orang yang menguasai barang tersebut.

Berbeda dengan tindak penyitaan yang biasanya dilakukan oleh penyidik kepolisian ketika ingin melakukan penyitaan (Pasal 38 ayat (1) “harus atas izin Ketua Pengadilan Negeri) jika dirasa keadaannya tidak begitu perlu, dan berikut adalah definisi penyitaan menurut Pasal 1 ayat (16) KUHAP:

“Serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.”

Penyitaan sendiri merupakan salah satu bentuk upaya paksa (dwang middelen) pada hukum pidana yang berbeda dengan sita jaminan (Conservatoir Beslag) pada hukum perdata. Adanya perbedaan tersebut dikarenakan adanya keharusan yang wajib diutamakan, tidak dihalang-halangi dan/atau tidak dipersulit oleh siapapun saat Negara melalui representasinya (penyidik/Penuntut Umum) ingin melakukan penyitaan buat sementara waktu terhadap benda/barang kepunyaan tersangka, terdakwa, termasuk benda/barang yang masih menjadi objek jaminan fidusia pada salah satu lembaga pembiyaan seperti leasing. Prinsip demikian mengenyampingkan prinsip-prinsip yang dianut oleh perundang-undangan lainnya secara otomatis, seperti contoh prinsip “hak mendahuli (Pasal 27)” pada Undang-Undang No.42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Secara tindakan yang dilakukan penyidik KPK saat melakukan penyitaan terhadap benda atau barang ada dua bentuk, pertama adalah mengambil alih suatu benda/barang dan kedua menyimpan di bawah penguasaan. Perbuatan mengambil alih harus dimaknai berbeda dengan perbuatan menyimpan di bawah penguasaan semata-mata karena undang-undang menyatakan demikian. Apabila perbuatan menyimpan di bawah penguasaan termaktub dalam makna perbuatan mengambil alih, semestinya pembuat undang-undang tidak akan mencantumkan perbuatan di bawah penguasaan secara tersendiri. Perbuatan mengambil alih harus dimaknai sebagai sebuah perbuatan hukum sedangkan perbuatan menyimpan dibawah penguasaan harus dimaknai sebagai suatu perbuatan materil/fisik. Perbuatan mengambil alih juga harus dimaknai sebagai mengambil alih dari pemilik benda, sedangkan perbuatan menyimpan di bawah penguasaan harus dimaknai sebagai perbuatan merampas dari pemilik maupun bukan pemilik benda melainkan juga orang yang menguasai benda tersebut. hal ini sejalan dengan prinsip penyitaan yang tidak harus menyita dari seorang pemilik benda tapi juga dari seorang penguasa benda yang bukan pemilik, dengan pemaknaan ini, mengambil alih dapat diterjemahkan sebagai perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan pemilik benda yang disita kehilangan kekuasaan hukum atas benda yang dimilikinya, sedangkan mengambil alih tidak harus disertai dengan merampas benda tersebut. Berikut ini adalah benda-benda atau barang-barang yang dapat di kenakan sita oleh KPK setelah kepentingan pembuktian selesai dan vonis hakim sudah jatuh, sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) KUHAP:

Bahwa yang dapat dikenakan penyitaan ialah:

  1. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
  2. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
  3. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
  4. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
  5. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan serta dilakukan tanpa rambu-rambu terkait.

Benda atau barang yang dikenakan penyitaan sebagaimana dimaskud Pasal 39 ayat (1) diatur lebih lanjut oleh pasal 46 ayat (1) dan (2) KUHAP, bunyinya adalah:

  1. Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila:
  2. Kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
  3. Perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
  4. Perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dari suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana.
  5. Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau, jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lainnya.

Sayangnya dalam kenyataan tidak semua dapat diaplikasikan sebagaimana ketentuan perundang-undangan, contoh kasusnya adalah harta/benda milik Hakim Syarifudin yang tidak memiliki hubungan langsung dengan tindak pidana namun tetap disita oleh Negara, lebih lengkapnya silahkan baca: Putusan Mahkamah Agung RI No. 2580 K/Pdt.G/2013 tanggal 13 Maret 2014. Jika ada diantara pembaca disini mengalami masalah serupa lalu merasa keberatan atas ketetapan putusan yang merampas harta benda untuk negara (Terpidana/bukan pihak ke 3 berkepentingan), maka dapat menempuh beberapa jalan keluar yang telah disediakan berdasarkan saluran hukum yang ada dan menurut ketentuan hukum yang berlaku:

  1. Mengajukan Upaya Hukum Banding pada Pengadilan Tinggi atas putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang memeriksa, mengadili dan memutus dengan salah satu materi dalam putusan antara lain “menetapkan harta benda sitaan dirampas oleh negara dan untuk negara”.
  2. Jika masih belum mendapatkan hasil silahkan menempuh upaya Kasasi pada Mahkamah Agung selaku badan peradilan yang berwenang menangani perkara/gugatan berdasarkan penerapan hukum judex juris dari peradilan dibawahnya selaku pemangku kewenangan berbeda yaitu menangani perkara berdasarkan judex facti atau fakta dan bukti.
  3. Terpidana atau ahli warisnya (Pasal 263 ayat 1 KUHAP) dan/atau kuasa hukum mengajukan Peninjauan Kembali (PK) atas putusan majelis hakim pengadilan negeri yang telah berkekuatan hukum tetap karena terdapat kekeliruan, kesalahan penerapan pasal/pertimbangan hukum atau adanya bukti baru (novum) oleh hakim yang bersangkutan.
  4. Jika tidak juga ada hasilnya segera layangkan gugatan Perbuatan Melawan Hukum oleh “Pejabat Negara” (onrechmatige overheiddaad) disingkat PMH Tuntutan Ganti Kerugian pada Peradilan Perdata karena ketetapan putusan Hakim peradilan pidana yang menyatakan perampasan terhadap harta benda yang tidak mempunyai relevansi sama sekali dengan tindak pidana yang dilakukan menegasikan eksistensi Pasal 39 ayat (1) dan Pasal 46 KUHAP.

 

MENGENAL BENDA SITAAN, PENYIDIK, PENYELIDIK DAN MASING-MASING TUGASNYA

Terhadap benda/barang yang disita sementara waktu oleh penyidik/penuntut umum disebut sebagai benda sitaan dengan definisi seperti berikut “Benda yang disita oleh negara karena memiliki hubungan langsung dengan tindak pidana yang terjadi lewat representasinya yang memiliki wewenang berdasarkan undang-undang untuk keperluan penyidikan penuntutan dan peradilan agar menemukan kebenaran materil dari sebuah persitiwa tindak pidana, berbeda dengan perdata kebenaran formil yang dicari”, representasi negara sebagai subjek hukum sebagaimana yang Penulis maksud pada definisi benda sitaan ialah Penyelidik dan Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penyelidik KPK mempunyai tugas penyelidikan yang sama dengan Penyelidik Kepolisian yaitu mengungkap “bagaimana rangkaian-rangkaian peristiwa hukum (beyond reasonable doubt) itu bisa terjadi”,[1] sementara penyidik KPK “menemukan bukti-bukti yang nantinya akan membuat terang suatu tidak pidana supaya mengetahui tersangkanya”,[2]  penyidikan pada bahasa Belanda sama dengan opsporing dan investigation sedangkan Bahasa Inggrisnya ialah De Pinto[3]. Bukti-bukti yang ditemukan dalam tahap penyidikan itu bisa barang bukti (corpus delicti) atau bisa juga alat bukti. Guna memahami detailnya apa itu barang bukti dan alat bukti Penulis mengutip bukunya Hari Sangsaka dan Lily Rosita berjudul Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana: Untuk Mahasiswa dan Praktisi, menurut buku ini barang bukti (corpus delicti) adalah serangkaian tindakan penyidik dan/atau penggeledahan dan/atau pemeriksaan surat untuk mengambil alih dan/atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan, sedangkan alat bukti menurut KUHAP adalah bukti-bukti yang dapat memberikan kejelasan pada suatu tindak pidana dengan sendirinya tergantung porsi atau peran masing-masing pada sebuah pembuktian, seperti keterangan-keterangan dan bukti elektronik berupa screenshoot chat dan lain-lain. Pembuktian yang menitik beratkan pada alat bukti terlimitatif oleh undang-undang masuk dalam kualifikasi (positive wetteljik bewijstheorie), Simons menerangkan bahwa sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif (positif wettelijke bewijstheorie) memiliki tujuan untuk menyingkirkan semua pertimbangan subjektif hakim dan mengikat hakim secara ketat menurut peraturan pembuktian yang keras.[4] Dalam Pasal 184 KUHAP ada banyak macam-macam bentuk alat bukti, secara jumlah keseluruhan ada 5:

  1. Keterangan Saksi;
  2. Keterangan Ahli;
  3. Surat;
  4. Petunjuk;dan
  5. Keterangan Terdakwa.

Kemana barang bukti hasil penyidikan yang berbentuk benda saat disita oleh KPK masuk kualifikasinya? Tentu saja jawabannya tergantung kesesuainnya sama peristiwa hukum serta temuan fakta-fakta yang relevan.

 

TAHAPAN PROSES MENJADI TERSANGKA MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA

            Dalam hal ingin mentersangkakan seseorang dalam stelsel hukum acara pidana Indonesia tidak harus semua barang bukti temuan penyidikan dan 5 alat bukti menurut Pasal 184 KUHAP harus dimiliki penyidik, melainkan cukup menggunakan 2 bukti sebagai bukti permulaan yang terdiri dari 1 laporan polisi dan 1 alat bukti dari 5 sebagaimana yang termakzul pada Pasal 184 KUHAP. (Baca Keputusan Bersama Mahkamah Agung, Menteri Kehakiman, Kejaksaan Agung, dan Kapolri No. 08/KMA/1984, No. M.02-KP.10.06 Tahun 1984, No. KEP-076/J.A/3/1984, No. Pol KEP/04/III/1984 tentang Peningkatan Koordinasi dalam Penanganan Perkara Pidana (Mahkejapol) dan pada Peraturan Kapolri No. Pol. Skep/1205/IX/2000 tentang Pedoman Administrasi Penyidikan Tindak Pidana di mana diatur bahwa bukti permulaan yang cukup merupakan alat bukti untuk menduga adanya suatu tindak pidana dengan mensyaratkan minimal satu laporan polisi ditambah dengan satu alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP).

 

MENGETAHUI SEJAUH MANA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PIHAK KETIGA BERKEPENTINGAN SELAKU KREDITOR DARI PERJANJIAN KREDIT PELAKU T.PID.SUS EXTRA ORDINARY CRIME (KORUPSI, T.P. PENCUCUIAN UANG) YANG MEMBELI BARANG MENGGUNAKAN HASIL UANG KOSUPSI

Masih dalam konteks penyitaan oleh penyidik KPK yang kerap sekali menjadi sorotan publik atas penangkapan terhadap seseorang atau lebih pelaku TIPIKOR, SUAP, TPPU yang kemudian diikuti oleh tindakan hukum berupa penyitaan atas harta benda berharga (bergerak/tidak atau berwujud/tidak) milik dari terduga pelaku tindak pidana kejahatan “Tersangka” supaya tidak hilang, dimusnahkan, dilarikan, dikaburkan dan/atau disamarkan ini akan betul-betul bisa dikatakan SAH atau Sewajarnya atau Tidak Melanggar Hak Siapapun apabila harta benda sitaan/rampasan tersebut memang benar-benar milik seutuhnya tersangka, terdakwa atau terpidana, tapi jika tidak demikian, seperti harta benda milik tersangka, terdakwa, terpidana diketahui ternyata didapatkan dengan cara membelinya mengenakan perjanjian kredit disalah satu lembaga pembiayaan menggunakan uang hasil korupsi kemudian terkena penyitaan/perampasan sehingga menimbulkan kerugian pada sisi kreditor maka terhadap peristiwa hukum demikian ini tindakan perampasan yang dilakukan oleh negara untuk negara atas dasar kepentingan umum dan untuk mengembalikan keuangan negara berdasarkan prinsip yang dianut seperti “asset recovery” yang termaktub dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi tahun 2003 (United Nation Convention Against Corruption) atau UNCAC[5] yang dibenarkan perundang-undangan dengan tanpa mempertimbangkan atau memasukkan hak Pihak berkepentingan tersebut secara kasat mata dan gamblang telah melanggar Hak Pihak Yang Berkepentingan.

Jika dihitung-hitung kerugian materil yang diderita pihak ketiga ini banyak sekali mulai dari macetnya pembayaran angsuran (Pasal 65 Undang-Undang No.8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang) lalu kerugian yang timbul saat benda/barang terkena sitaan oleh penyidik KPK untuk kepentingan penyidikan dan pembuktian tindak pidana (proses non-litigasi sampai litigasi) yang memakan waktu cukup lama dengan mana kita tahu nilai (value) jual sebuah benda bergerak (mobil, motor, kapal, alat berat eksavator dsbgnya) itu akan menyusut saat saat terlalu lama di sita.

Sejauh ini sependek dan sedangkal pengetahuan Penulis belum ada aturan hukum yang telah mengakomodir mekanisme penyelesaian masalah bagi pihak ketiga berkepentingan (leasing) beritikad baik untuk meminimalisir kerugian atau mengembalikan kerugian sebagaimana yang disebutkan diatas. Kalaupun ada pastinya berbeda subjek hukum yang diberikan perlindungan hukum oleh hukum acara (formil) dalam sistem peradilan pidana, seperti upaya hukum “Praperadilan” yang memberikan peluang kesempatan bagi pihak ketiga berkepentingan beritikad baik dapat mengajukan permohonan keberatan atas putusan majelis hakim yang menetapkan perampasan atas benda sitaan dengan cara mengajukan permohonan ganti kerugian, namun subjek dalam hal ini itu terbatas hanya bagi pihak ketiga pemegang Hak Waris dari terpidana (Pasal 95 KUHAP tentang ganti kerugian).

Menelisik aturan hukum lain yang memberikan perlindungan hukum bagi pihak ketiga lewat kalimat deklaratifnya bisa kita lihat Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) yang menyatakan, “bahwasanya terhadap putusan pengadilan mengenai perampasan barang-barang bukan kepunyaan terdakwa tidak dijatuhkan, apabila hak-hak pihak ketiga yang beritikad baik akan dirugikan, lalu dalam ayat (2) nya kembali menegaskan “dalam hal putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) termasuk juga barang pihak ketiga yang mempunyai itikad baik, maka pihak ketiga tersebut dapat mengajukan surat keberatan kepada pengadilan yang bersangkutan, dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah putusan pengadilan diucapkan disidang terbuka untuk umum”, dilihat dari bunyi pasal tersebut sudah dapat diketahui siapa pihak ketiga yang dimaksud dan diberikan perlindungan hukum oleh undang-undang untuk mengajukan permohonan keberatan kepada pengadilan yang menangani case tersebut, “Pihak Ketiga beritikad baik yang mempunyai”, artinya pihak ketiga berkepentingan dan beritikad baik seperti leasing yang tidak memiliki hak atas benda tersebut menurut Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia tidak dapat menempuh jalur hukum demikian.

Selanjutnya menurut aturan hukum lain yang termaktub dalam Undang-Undang No.8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, Pasal 67 ayat (1) yang bunyinya ialah “bahwa dalam hal tidak ada orang dan/atau pihak ketiga yang mengajukan keberatan dalam waktu 20 (dua puluh) hari sejak tanggal penghentian sementara Transaksi, PPATK menyerahkan penanganan Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana tersebut kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan. Dengan fakta durasi waktu hingga jatuhnya putusan majelis hakim lebih dari 20 hari mengakibatkan secara otomatis tidak dimungkinkannya bagi pihak ketig untuk bisa menempuh saluran hukum berdasarkan pasal ini. Lalu Pasal 79 ayat (6)Setiap orang yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan yang telah menjatuhkan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3). Berikut bunyi dari setiap ayat yang termakzul dalam Pasal 79 diatas:

ayat (5) Penetapan perampasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dimohonkan upaya hukum.

ayat (4) Dalam hal terdakwa meninggal dunia sebelum putusan dijatuhkan dan terdapat bukti yang cukup kuat bahwa yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana pencucian uang, hakim atas tuntutan penuntut umum memutuskan perampasan Harta Kekayaan yang telah disita.

ayat (3) Putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran terdakwa diumumkan oleh penuntut umum pada papan pengumuman pengadilan, kantor pemerintah daerah, atau diberitahukan kepada kuasanya.

Menyadari kekosongan hukum acara (formil) terkait dengan Pasal 67 UU TPPU, maka Mahkamah Agung berdasarkan Pasal 32 ayat (4) dan penjelasan Pasal 79 Undang-Undang No.14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 Tentang perubahan atas UU 14/1985 tentang MA  dan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas UU 14/1985 tentang MA berwenang untuk memberi petunjuk, teguran, atau peringatan pengadilan disemua badan peradilan yang dibawah kewenangannya serta membuat peraturan sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum dalam jalannya peradilan, Mahkamah Agung langsung membuat terobosan norma hukum baru lewat PERATURAN MAHKAMAH AGUNG No.1 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan dalam Tindak Pidana Pencucuian Uang atau Tindak Pidana Lain, agar harapannya mengentaskan masalah terkait keberatan pihak ketiga beritikad baik tersebut, namun ternyata belum efektif, sebab adanya disharmonisasi tentang ketentuan waktu pengajuan keberatan (Pasal 19 ayat (1) UU TIPIKOR 2 (dua) bulan) sama kompetensi relatif pengadilan berdasarkan Pasal 5 ayat (1) PERMA 1/2013, lagi juga PERMA ini diperuntukkan hanya buat penanganan harta kekayaan yang diajukan penyidik dalam hal yang diduga sebagai pelaku tindak pidana tidak ditemukan (Pasal 67 ayat (2)), berbeda dengan akar masalah yang dibahas pada topik ini.

Mengingat dan mempertimbangkan adanya kekosongan aturan mengenai perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang berkepentingan serta beritikad baik dan untuk memberikan solusi aternatif yang mudah-mudahan solutif guna mengembalikan kerugian yang diderita oleh pihak leasing akibat putusan pengadilan negeri dalam perkara pidana yang pada intinya menyatakan bahwa benda atau barang milik terpidana yang diperoleh dari hasil tindak pidana kejahatan khusus tersebut “dirampas oleh negara dan untuk negara” karena terbukti memiliki hubungan langsung dengan tindak pidana, adalah sebagai berikut:

  1. Leasing atau lembaga pembiyaaan lewat perwakilannya berdasarkan ADRT atau orang yang diberi kuasa selaku pihak ketiga saat mengetahui adanya penyitaan terhadap benda/barang yang menjadi objek perjanjian mengirimkan surat pemberitahuan disertai lampiran-lampiran lainnya (Tergantung bendanya, jika bergerak seperti mobil maka BPKB serta perjanjian kredit) kepada DIRJEN KEUANGANq Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL selaku penyelenggara lelang menurut PERMENKEU NO.27/PMK.06/2016 PETUNJUK PELAKSANAAN LELANG dengan tembusan kepada Pengadilan Negeri bersangkutan bahwa atas benda/barang yang disita tersebut terdapat perikatan dengan badan usaha yang diwakilinya dan belum selesai sehingga apabila benda/barang tersebut nantinya dirampas dan ditaro di RUMPABASAN lalu ingin dilelang atas persetujuan dari Terpidana supaya hasil lelang terhadap benda/barang tersebut sebagian dibagi kepada badan usahanya.
  2. Leasing atau lembaga pembiyaaan lewat perwakilannya berdasarkan ADRT atau yang diberi kuasa selaku pihak ketiga saat mengetahui adanya penyitaan terhadap benda/barang yang menjadi objek perjanjian mengirimkan surat pemberitahuan disertai lampiran-lampiran lainnya (Tergantung bendanya, jika bergerak seperti mobil maka BPKB serta perjanjian kredit) kepada KPK c.q Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) selaku penyelenggara lelang menurut PERMENKEU NO.27/PMK.06/2016 PETUNJUK PELAKSANAAN LELANG dengan tembusan kepada Pengadilan Negeri bersangkutan bahwa atas benda/yang dirampas negara dan ditaro di RUMPABASAN karena terbukti diperoleh terpidana dari hasil korupsi yang kemudian dicuci sehingga berubah bentuknya agar dialihkan tanggung jawab kreditnya kepada pemenang lelang yang menjadi pemilik baru lewat perjanjian jual-lelang antara panitia peyelenggara lelang dengan pemenang lelang.
  3. Mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan “Pejabat Negara” (onrechmatige overheiddaad) lewat kekuasaan kehakiman yang melekat padanya dengan Tuntutan Ganti Kerugian ke Peradilan Perdata yang dikeluarkan Hakim peradilan pidana yang pada pokoknya menyatakan “harta benda milik terpidana dirampas negara” untuk asset recovery, karena terbukti memiliki hubungan langsung dengan tindak pidana corruption, dengan tergugatnya adalah hakim pengadilan yang memutus perkara pidana tersebut.[6]

Terakhir Penulis berharap para pemangku kewenangan mulai dari yudikatif seperti Mahkamah Agung untuk betul-betul memperhatikan kekosongan hukum ini dengan serius supaya Perlindungan Hukum bagi Kreditor penerima fidusia dan pemegang objek jaminan fidusia dari pemberi fidusia yaitu Terpidana (Debitor) tidak hanya sebatas idea, gagasan, atau cita melainkan ada manifestasinya, kemudian juga kepada DPR selaku legislator agar dapat serius mengentaskan persoalan ini dengan cara secepatnya mengeluarkan produk hukum yang relevan terhadap kebutuhan yang diinginkan oleh industry pembiayaan.

 

Sendi Phangestu P Nagara.,S.H

(Putra Bengkulu di Jakarta)

 

 

[1] Pasal 1 angka 5, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

[2] Pasal 1 angka 2, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

[3] Hamid Hamrat dkk, 1992, pembahasan permasalahan KUHAP

[4] Andi Sofyan, Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar, hal 245.

[5] Eka Iskandar, Prinsip Gugatan Perdata Untuk Pengembalian Keuangan Negara, http://gagasanhukum.wordpress.com, diunduh tanggal 29 April 2015, jam 13.30 WIB.

[6] http://www.google.com/amp/302184/mahfud-md-jika-putusan-mengandung-pidana-gugat-hakumnya

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Artikel Terkait