Keabsahan Penggunaan Uang Elektronik (e-money) Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi

doktorhukum.com – Ide penggunaan uang elektonik (e-money) telah berlangsung lama, namun di Indonesia beberapa tahun terakhir ini terjadi suatu pergeseran paradigma pembayaran yang dahulunya memakai uang kertas atau logam menjadi uang elektornik.

Pada awalnya penggunaan uang elektronik tidaklah wajib, hal tersebut dapat dilihat dengan tidak adanya kewajiban bagi konsumen untuk memilih membayar dengan menggunakan uang elektronik, namun pasca adanya aturan yang dikeluarkan pemerintah yang mewajibkan membayar  menggunakan elektonik ketika memasuki jalan tol, akhirnya membuat seluruh masyarakat tidak ada pilihan lain untuk tidak memilih mengunakan uang elektronik ketika ingin memasuki jalan tol.

Akibat adanya kewajiban menggunakan uang elektronik di dalam tol, membuat banyak masyarakat keberatan dikarenakan tidak diberikan kesempatan memilih menggunakan uang elektronik atau uang kertas atau logam. Oleh karena itu, akhirnya kewajiban penggunaan uang elekronik di tol tersebut dibawa ke Pengadilan Mahkamah Konstitusi untuk dibatalkan.

Pokok Permohonan Pemohon di MK

Dalam permohonannya, pemohon tetap mendalilkan jika kemajuan dan perkembangan sebuah teknologi merupakan sebuah keniscayaan yang tidak dapat dihindari, termasuk Indonesia sebagai negara berkembang.

Namun, setiap transaksi yang diperuntukan dengan tujuan pembayaran, penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang, dan/atau transaksi keuangan lainnya, turut disesuaikan oleh Pemerintah guna menyediakan cara pembayaran yang lebih mudah, efektif dan efisien.

Kemajuan dan perkembangan teknologi tidaklah dapat serta-merta menyingkirkan penggunaan uang dalam bentuk kertas atau logam dalam setiap transaksi yang diperuntukkan dengan tujuan pembayaran dan tujuan transaksi keuangan lain-lainnya.

Oleh karenanya, maka transaksi yang diperuntukkan dengan tujuan pembayaran dan transaksi keuangan lainnya, tidak boleh dibatasi hanya dengan penggunaan uang yang nilainya tersimpan secara elektronik pada sebuah media kartu, tetapi juga dapat menggunakan uang dalam bentuk kertas atau logam, atau media lainnya yang mempunyai atau menyimpan nilai uang dengan jumlah tertentu.

Kewajiban penggunaan uang elektronik di tol saat ini telah melanggar hak konstitusional pemohon yang diatur dalam UUD 1945, yaitu :

  1. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.
  2. Pasal 28I ayat (2) UUD 1945: “Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang diskriminatif itu”.

Setidaknya terdapat 2 (dua) aturan hukum yang mengatur mengenai adanya hak dari pemohon untuk memilih menggunakan uang kertas atau logam dan tidak menggunakan uang elektronik, yaitu :

  1. Pasal 4 huruf b UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, menyatakan: “Hak konsumen adalah hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan”.
  2. Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 21 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yang disebutkan :

Pasal 2 atat (2) “ Macam Rupiah terdiri atas Rupiah kertas dan Rupiah logam. Artinya, tidak ada kata “uang elektronik sebagai salah sau macam mata uang rupiah Indonesia”.

Pasal 21ayat (1) “Rupiah wajib digunakan dalam:

      1. Setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran;
      2. Penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang; dan/atau
      3. Transaksi keuangan lainnya yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bahwa menurut pemohon, terdapat suatu kekuarang dari penggunaan uang elektronik tersebut yaitu tanpa memperhitungkan akan adanya suatu keadaan memaksa (force majeur), seperti: kedaruratan, kealpaan, hingga terjadinya suatu keadaan yang menyebabkan error pada mesin pembaca chip dalam e-money, telah mengenyampingkan keberadaan uang dalam bentuk kertas atau logam yang digunakan pada saat sebelum atau sesudah menggunakan jalan berbayar (tol), yang mempunyai kesamaan fungsi, yaitu sama-sama merupakan media yang mempunyai atau menyimpan nilai uang dengan jumlah tertentu.

Oleh karena itu, dalam permohonannya, pemohon memohon ke Mahkamah Konstitusi agar Pasal 4 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen  yang menyatakan, “Hak konsumen adalah hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai memberikan hak kepada konsumen untuk melakukan pembayaran dengan menggunakan uang elektronik, uang kertas, uang logam atau media lainnya yang mempunyai atau menyimpan nilai uang dengan jumlah tertentu atas pembelian barang dan/atau jasa yang hendak dimiliki dan/atau digunakan.

Putusan dan Pertimbangan Hukum MK

Pada dasarnya permohonan pemohon ditolak oleh MK, namun MK memberikan pertimbangan hukumnya sebagaimana tertuang dalam Putusan No. 91/PUU-XV/2017 tertanggal 28 Februari 2018 pada halaman 16 s/d 18 yaitu sebagai berikut :

  1. Bahwa merujuk ketentuan Pasal 4 huruf b UU 8/1999 tersebut di atas yang menyatakan, “Hak konsumen adalah hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan”, maka hal ini telah dengan tegas memberikan pilihan kepada konsumen untuk menggunakan hak konstitusionalnya di dalam menentukan pilihan barang dan/atau jasa yang dikehendakinya termasuk pilihan untuk mendapatkan barang dan/atau jasa yang dikehendakinya tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Dengan kata lain, bahwa pilihan yang menjadi kehendak antara konsumen dengan pelaku usaha adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pemenuhan dari sebuah adanya komitmen atau perjanjian yang secara diam-diam sebenarnya telah disepakati. Lebih jauh lagi dapat dijelaskan bahwa terhadap konsumen boleh memilih tidak bersepakat dan menghindari untuk tidak melakukan transaksi untuk mendapatkan barang dan/atau jasa yang disediakan oleh pelaku usaha apabila konsumen merasa keberatan untuk itu.
  2. Berkaitan dengan dalil Pemohon yang berargumentasi bahwa ketentuan yang mewajibkan para pengguna jalan tol dalam hal ini termasuk Pemohon yang untuk membayar jasa jalan tol harus dengan menggunakan uang elektronik (e-money) yang dipandang Pemohon memberatkan dan merugikan hak konstitusionalnya, menurut Mahkamah tanpa bermaksud untuk menilai kasus konkrit yang dialami Pemohon atau konsumen lainnya yang mempunyai pengalaman sejenis, hal tersebut adalah semata-mata persoalan penerapan praktik yang kalaupun harus dikaitkan dengan konstitusionalitas norma Pasal yang dilakukan pengujian oleh Pemohon adalah justru hal tersebut sebagai bukti atau jawaban bahwa norma pasal yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon tersebut adalah memberi ruang pilihan kepada para konsumen sebebas-bebasnya (the right to choose) di dalam memilih barang atau jasa atau produk yang diinginkan atau yang akan dikonsumsinya dengan melakukan pembayaran yang telah secara diam-diam sebenarnya telah disepakati secara wajar tanpa diliputi unsur paksaan (dwang), kekhilafan (dwaling), dan tipu daya (bedrog) dari pelaku usaha terhadap konsumen, sebagaimana unsur-unsur tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan sebagai bagian dari syarat sahnya sebuah perjanjian/ kesepakatan.
  3. Lebih lanjut penting bagi Mahkamah untuk menjelaskan bahwa aturan yang ditujukan kepada pengguna/konsumen jasa jalan tol yang mewajibkan penggunanya untuk membayar dengan menggunakan uang elektronik (e-money), hal tersebut menurut Mahkamah merupakan sebuah kebijakan dari Pemerintah untuk memberikan pelayanan kepada pengguna jalan tol agar lebih mudah dan cepat serta tidak mengantri terlalu lama di gerbang tol guna mengurangi kemacetan yang hakikatnya adalah juga bentuk peningkatan kualitas pelayanan dan hal tersebut menegaskan bahwa tidak ada korelasinya dengan norma yang diuji oleh Pemohon. Terlebih kebijakan tersebut bukanlah sebuah bentuk diskriminasi perlakuan kepada konsumen, karena konsumen tidak dipaksa dalam penggunaan jalan tol, melainkan konsumen diberikan kebebasan untuk memilih apakah konsumen akan menggunakan jasa jalan tol atau tidak. Namun jika konsumen memilih ingin mengunakan jasa jalan tol, maka konsumen diwajibkan untuk membayarnya dengan cara menggunakan e-money yang bertujuan agar lebih mudah dan cepat dalam membayarnya serta tidak mengantri terlalu lama di gerbang tol.
  4. Apabila dalam hal pengguna jalan tol ada kekhawatiran akan terjadinya keadaan memaksa (force majeur) yaitu kedaruratan, kealpaan hingga terjadi suatu keadaan yang menyebabkan kerusakan (error) pada mesin pembaca chip dalam e-money, yang seharusnya keadaan tersebut dapat menggantikan uang elektronik dengan uang dalam bentuk kertas atau logam seperti yang didalilkan oleh Pemohon, menurut Mahkamah, hal tersebut sekali lagi juga bukanlah menyangkut masalah inkonstitusionalitas suatu norma melainkan persoalan yang bersifat teknis di lapangan yang dapat diatasi para pengguna tol dengan meminta petugas pintu tol yang kebetulan sedang bertugas pada saat itu untuk mengatasinya. Begitupula dengan dalil Pemohon yang mengkaitkan permasalahan penggunaan uang elektronik dalam membayar jalan tol dengan Pasal 21 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, yang mewajibkan menggunakan rupiah pada setiap transaksi pembayaran. Terhadap dalil tersebut Mahkamah berpendapat, bahwa dalam setiap uang elektronik terdapat jumlah uang dalam bentuk rupiah bukan dalam bentuk mata uang negara lain. Oleh karena itu pembayaran dengan menggunakan uang elektronik sama dengan membayar dengan rupiah yang telah dikonversi ke dalam bentuk uang elektronik. Dengan demikian penggunaan uang elektronik yang digunakan untuk membayar jasa jalan tol sama sekali tidak mengesampingkan rupiah, sehingga aturan yang mewajibkan pengguna jalan tol untuk membayarnya dengan menggunakan uang elektronik tidak ada relevansinya dengan norma yang diuji oleh Pemohon;
  5. Namun demikian, kendatipun penggunaan uang elektronik (e-money) untuk pembayaran tol bukan persoalan konstitusionalitas norma, penting bagi Mahkamah untuk mengingatkan kepada pelaku usaha, dalam hal ini penyedia jasa jalan tol, untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya keadaan memaksa (force majeur) yaitu kedaruratan, kealpaan hingga terjadi suatu keadaan yang menyebabkan kerusakan (error) pada mesin pembaca chip dalam e-money, termasuk kemungkinan adanya pengguna jalan tol yang tidak mengetahui keharusan penggunaan uang elektronik (e-money), sehingga pengguna jasa jalan tol tidak terjebak disebabkan oleh kemungkinan-kemungkinan tersebut.

 

 

Penulis :

R. Indra

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Artikel Terkait