Jualan di Toko Online, Sekarang Wajib Miliki Izin Usaha

doktorhukum.com- Pemerintah keluarkan aturan mengenai kewajiban bagi para pelaku usaha yang berjualan di toko online wajib memiliki Izin Usaha. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sisem Elektronik.

“Pelaku Usaha wajib memiliki izin usaha dalam melakukan kegiatan usaha PMSE.” Bunyi Pasal 51 ayat (1).

Aturan ini muncul sebagai bagian dari pelaksanaan dari ketentuan dalam Pasal 66 UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang dimana diamanatkan untuk membuat untuk membuat pengaturan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur aktivitas perniagaan secara elektronik demi terselenggaranyasistem Perdagangan yang fair dan terpercaya serta melindungi kepentingan nasional.

Tidak dapat dipungkiri salah satu tujuan dari dibuatnya aturan ini adalah agar para pelaku usaha toko online dapat taat untuk membayar pajak.  Hal tersebut disampaikan oleh Agus Suparmoto,  Menteri Perdagangan (Mendag) usai menghadiri acara Penghargaan Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan 2019.

“PP itu untuk memberikan keseimbangan online dan offline. Macam macam, online dan offline ini. Salah satunya pajak dan beberapa seperti itu,” kata Agus di Balai Kartini, Jakarta, Rabu (4/12/2019).

Ignatius Untung selaku Ketua Umum Indonesia e-Commerce Association (idEA) mengatakan tidak masalah dengan lahirnya aturan ini asalkan pengurusan perizinannya idak sulit alias dimudahkan melalui sistem online.

“Sebenarnya nggak ada masalah selama untuk ngurus izinnya nggak sulit. Selama ngurus izin usahanya mudah apalagi bisa dilakukan online, nah nggak ada masalah,” jelas Untung, Rabu (4/12/2019).

Adapun hal-hal yang perlu diketahui dari aturan tersebut adalah sebagai berikut:

PENGERTIAN  PMSE

Pasal 1 angka 2:

Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) adalah Perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik. 

 

PELAKU USAHA PMSE

Pasal 5:

Pelaku Usaha pada PMSE meliputi:

  1. Pelaku Usaha Dalam Negeri yang meliputi:
    1. Pedagang dalam negeri;
    2. PPMSE dalam negeri; dan
    3. Penyelenggara Sarana Perantara dalam negeri.
  2. Pelaku Usaha Luar Negeri yang meliputi:
    1. Pedagang luar negeri;
    2. PPMSE luar negeri; dan
    3. Penyelenggara Sarana Perantara luar negeri.

 

KEWAJIBAN PELAKU USAHA PMES MEMILIKI IZIN USAHA

Pasal 15:

  1. Pelaku Usaha wajib memiliki izin usaha dalam melakukan kegiatan usaha PMSE.
  2. Penyelenggara Sarana Perantara dikecualikan dari kewajiban memiliki izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1)jika:
    1. Bukan merupakan pihak yang mendapatkan manfaat (beneftcialy) secara langsung dari transaksi; atau
    2. Tidak terlibat langsung dalam hubungan kontraktual para pihak yang melakukan PMSE.
  3. Dalam rangka memberikan kemudahan bagi Pelaku Usaha untuk memiliki izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengajuan izin usaha dilakukan melalui Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
  4. Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bagi PPMSE mengacu pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang diatur dengan Peraturan Menteri.

 

SANSKI YANG TIDAK MILIKI IZIN USAHA

Pasal 80 ayat (2):

Pada dasarnya pelaku usaha PMSE yang tidak memiliki izin usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 15 dapat dikenakan sanksi administratif berupa:

  1. Peringatan tertulis;
  2. Dimasukkan dalam daftar prioritas pengawasan;
  3. Dimasukkan dalam daftar hitam;
  4. Pemblokiran sementara layanan PPMSE dalam negeri dan/atau PPMSE luar negeri oleh instansi terkait yang berwenang; dan/atau
  5. Pencabutan izin usaha.

 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Artikel Terkait