Jangka Waktu Penyelesaian Gugatan Perdata di Pengadilan Negeri

doktorhukum.com – Dalam mengajukan suatu gugatan, maka pertanyaan pertama yang sering muncul adalah berapa lamakah jangka waktu penyelesaian suatu perkara perdata (PMH atau Wanprestasi) di Pengadilan Negeri ?

Jangka waktu penyelesaian perkara  sangatlah dipengaruhi oleh tahapan-tahapan serta seringnya pihak yang berperkara tersebut hadir dalam persidangan.

Terkait dengan tahapan, maka terdapat 11 (sebelas) tahapan yang harus dilewati oleh pihak-pihak yang berperkara di Pengadilan Negeri yaitu:

  1. Mediasi, yang merupakan tahapan dimana hakim akan menunjuk mediator untuk mendamaikan para pihak. Biasanya jangka waktu mediasi tersebut adalah 30 (tiga puluh) hari;
  2. Pembacaan Gugatan oleh Pihak Penggugat;
  3. Eksepsi dan Jawaban dari Pihak Tenggugat. Apabila diinginkan, Pihak Tergugat dapat mengajukan gugatan rekonvesi (gugatan balik) terhadap Penggugat;
  4. Replik dari Pihak Penggugat;
  5. Duplik dari Pihak Tergugat;
  6. Putusan Sela, apabila terdapat Eksepsi berkaitan dengan Kompetensi Absolut (Kewenangan Mengadili Suatu Pengadilan);
  7. Pemeriksaan Setempat (PS), apabila kasusnya  berkaitan dengan perkara tanah/lahan;
  8. Pembuktian dari Pihak Penggugat dengan mengajukan Bukti Tertulis, Keterangan Saksi atau Keterangan Ahli;
  9. Pembuktian dari Pihak Tergugat dengan mengajukan Bukti Tertulis, Keterangan Saksi atau Keterangan Ahli;
  10. Kesimpulan dari pihak Penggugat dan Tergugat;
  11. Putusan Pengadilan, merupakan tahapan dimana Hakim mengambil suatu putusan terhadap perkara yang diadili. Terdapat 4 (empat) kemungkinan putusan yaitu : (1) Putusan dikabulkan Keseluruhan, (2) Putusan dikabulkan Sebagian, (3) Putusan Tidak Dapat Diterima, dan (4) Putusan Ditolak.

Apabila mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2014, maka jangka waktu penyelesaian sengketa perdata di Pengadilan Negeri  dengan tahapan-tahapan sebagaimana disebutkan diatas adalah 5 (lima) bulan.

  1. Penyelesaian perkara pada tingkat pertama / Pengadilan Negeri paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan;
  2. Penyelesaian perkara pada tingkat banding / Pengadilan Tinggi paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan;
  3. Ketentuan waktu sebagaimana pada angka 1 dan 2 diatas termasuk penyelesaian minutasi;
  4. Ketentuan tenggang waktu di atas tidak berlaku terhadap perkara-perkara khusus yang sudah ditentukan peraturan perundang-undangan.

Namun, dalam prakteknya jangka waktu penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri tidak dapat ditentukan dan dipastikan sebagaimana yan tertulis dalam SEMA No. 2 Tahun 2014, sebab jangka waktu penyelesaian sangat ditentukan dari komitmen pihak-pihak yang berperkara (penggugat dan tergugat) untuk sering menghadiri sidang.

Apabila para pihak yang berperkara jarang menghadiri persidangan, maka dapat dipastikan penyelesaian perkara perdata tersebut lebih dari 5 (lima) bulan lamanya.

Editor : R. Indra

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Artikel Terkait