Jangka Waktu Penyelesaian Gugatan Perdata di Pengadilan Negeri

doktorhukum.com – Dalam mengajukan suatu gugatan, maka pertanyaan pertama yang sering muncul adalah berapa lamakah jangka waktu penyelesaian suatu perkara perdata (PMH atau Wanprestasi) di Pengadilan Negeri ?

Jangka waktu penyelesaian perkara  sangatlah dipengaruhi oleh tahapan-tahapan serta seringnya pihak yang berperkara tersebut hadir dalam persidangan.

Terkait dengan tahapan, maka terdapat 11 (sebelas) tahapan yang harus dilewati oleh pihak-pihak yang berperkara di Pengadilan Negeri yaitu:

  1. Mediasi, yang merupakan tahapan dimana hakim akan menunjuk mediator untuk mendamaikan para pihak. Biasanya jangka waktu mediasi tersebut adalah 30 (tiga puluh) hari;
  2. Pembacaan Gugatan oleh Pihak Penggugat;
  3. Eksepsi dan Jawaban dari Pihak Tenggugat. Apabila diinginkan, Pihak Tergugat dapat mengajukan gugatan rekonvesi (gugatan balik) terhadap Penggugat;
  4. Replik dari Pihak Penggugat;
  5. Duplik dari Pihak Tergugat;
  6. Putusan Sela, apabila terdapat Eksepsi berkaitan dengan Kompetensi Absolut (Kewenangan Mengadili Suatu Pengadilan);
  7. Pemeriksaan Setempat (PS), apabila kasusnya  berkaitan dengan perkara tanah/lahan;
  8. Pembuktian dari Pihak Penggugat dengan mengajukan Bukti Tertulis, Keterangan Saksi atau Keterangan Ahli;
  9. Pembuktian dari Pihak Tergugat dengan mengajukan Bukti Tertulis, Keterangan Saksi atau Keterangan Ahli;
  10. Kesimpulan dari pihak Penggugat dan Tergugat;
  11. Putusan Pengadilan, merupakan tahapan dimana Hakim mengambil suatu putusan terhadap perkara yang diadili. Terdapat 4 (empat) kemungkinan putusan yaitu : (1) Putusan dikabulkan Keseluruhan, (2) Putusan dikabulkan Sebagian, (3) Putusan Tidak Dapat Diterima, dan (4) Putusan Ditolak.

Apabila mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2014, maka jangka waktu penyelesaian sengketa perdata di Pengadilan Negeri  dengan tahapan-tahapan sebagaimana disebutkan diatas adalah 5 (lima) bulan.

  1. Penyelesaian perkara pada tingkat pertama / Pengadilan Negeri paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan;
  2. Penyelesaian perkara pada tingkat banding / Pengadilan Tinggi paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan;
  3. Ketentuan waktu sebagaimana pada angka 1 dan 2 diatas termasuk penyelesaian minutasi;
  4. Ketentuan tenggang waktu di atas tidak berlaku terhadap perkara-perkara khusus yang sudah ditentukan peraturan perundang-undangan.

Namun, dalam prakteknya jangka waktu penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri tidak dapat ditentukan dan dipastikan sebagaimana yan tertulis dalam SEMA No. 2 Tahun 2014, sebab jangka waktu penyelesaian sangat ditentukan dari komitmen pihak-pihak yang berperkara (penggugat dan tergugat) untuk sering menghadiri sidang.

Apabila para pihak yang berperkara jarang menghadiri persidangan, maka dapat dipastikan penyelesaian perkara perdata tersebut lebih dari 5 (lima) bulan lamanya.

Editor : R. Indra

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Scroll to Top