Darurat Kesehatan Yes, Darurat Sipil No

doktorhukum.com – Sekarang ini, tak ada yang lebih mencemaskan selain semakin meningkatnya angka penularan covid 19 atau virus corona. Jumlah kasus infeksi virus corona di Indonesia masih terus bertambah. Guna menghadapinya, Presiden Jokowi telah menetapkan status kedaruratan kesehatan masyarakat atas dampak pandemi virus corona. Pembatasan Sosial Berskala Besar dijadikan pilihan dalam merespon kedarutan kesehatan masyarakat ini. Namun, tak hanya itu, Presiden pun telah menyiapkan opsi untuk membuka peluang menetapkan status darurat sipil apabila terjadi keadaan abnormal.

Darurat Kesehatan

“Pemerintah menetapkan status kedaruratan kesehatan masyarakat” kata Presiden Joko Widodo di Istana Bogor, Selasa (31/03). Sekali pun terlambat, akhirnya, Pemerintah Pusat menetapkan kedaruratan kesehatan masyarakat atas dampak pandemi virus corona. Kewenangan menetapkan status ini memang mutlak berada digengaman pemerintah pusat sebagaimana di amanahkan oleh Pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan. Walhasil, Indonesia darurat kesehatan. Virus Corona adalah penyebabnya.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan lahir di era Presiden Jokowi. Norma hukum di dalam UU Kekarantinaan Kesehatan inilah kemudian yang menjadi pedoman yuridis bagi pemerintah didalam menyusun kebijakan guna mencegah dan menangkal penyebaran penyakit menular, seperti virus corona. Jika begitu, langkah apa saja yang ditawarkan oleh UU Kekarantinaan Kesehatan dalam menghadapi situasi kasus kedarutan kesehatan ? Pasal 49 ayat 1 UU Kekarantinaan Kesehatan memberikan jawabannya. Ada 4 penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan di suatu wilayah yang di perkenankan secara yuridis dalam menghadapi penyebaran penyakit menular virus corona, yakni Karantina Rumah, Karantina Wilayah, Karantina Rumah Sakit, dan pembatasan Sosial Berskala Besar.

Lantas dari empat pilihan tersebut, opsi apakah yang diambil oleh pemerintah pusat untuk mengatasi dampak wabah tersebut ? saya telah memutuskan dalam rapat kabinet bahwa opsi yang kita pilih adalah pembatasan sosial berskala besar” kata Jokowi. Dengan demikian Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) telah ditetapkan sebagai upaya pemerintah dalam merespon kedaruratan kesehatan masyarakat yang ditimbulkan akibat penyebaran virus corona ini.

Dampaknya, sesuai kehendak yuridis didalam pasal 59 ayat 3 UU Kekarantinaan Kesehatan maka akan ada pembatasan sosial dalam skala besar meliputi peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan dan pembatasan kegiatan ditempat umum. Sebetulnya, secara empiris, PSBB ini telah diterapkan hanya saja masih mengandung kelemahan yuridis sebab masih bersifat himbauan semata. Karenanya, keputusan jokowi patut diapresiasi sekalipun tak luput dari kritik. Setidaknya, kini keputusan pemerintah pusat yang telah menetapkan status kedaruratan kesehatan masyarakat dan PSBB sebagai jalan yang ditempuh  telah  memberikan kepastian hukum dalam penanganan guna mencegah meluasnya penyebaran Covid 19 di Indonesia.

Kalau begitu, jika keputusan status kedaruratan kesehatan masyarakat dan PSBB sebagai mekanisme yang ditempuh telah dinilai tepat secara yuridis dan diterima secara sosiologis, pertanyaann kini, bagaimana bila PSBB disertai kebijakan darurat sipil ?

Darurat Sipil

“Darurat sipil itu kita siapkan apabila terjadi keadaan yang abnormal” ujar Jokowi. Pernyataan Jokowi, memberi sinyal tajam, bahwa penanganan pencegahan penyebaran virus corona tak hanya akan ditempuh dengan menetapkan status kedaruratan kesehatan masyarakat tapi dalam keadaan tertentu akan di ikuti dengan darurat sipil. Jika keadaan darurat sipil diberlakukan untuk penanganan pandemi  covid-19, jelas, ini adalah kebijakan yang keliru dan berbahaya.

Tampaknya, pemerintah, bukan saja gagab dalam dalam menangani cegah dan tangkal terhadap penularan virus corona ini akan tetapi juga terlihat tak mampu membedakan fungsi darurat kesehatan dengan darurat sipil. Status kedaruratan kesehatan masyarakat diterapkan untuk memberikan perlindungan kesehatan. Pedoman yuridisnya mengacu pada UU Kekarantinaan Kesehatan. Adapun falsafah dari darurat kesehatan adalah melindungi setiap individu didalam negara dari penyebaran penyakit menular seperti virus corona. Prosedur kerjanya, bisa melalui karantina rumah, karantina rumah sakit, PSBB atau dapat juga ditempuh secara ekstrim melalui karantina wilayah. Targetnya, hak kesehatan warga terpenuhi.

Sebaliknya, status keadaan bahaya dengan tingkatan darurat sipil diterapkan apabila keamanan dan ketertiban negara terancam karena pemberontakan, kerusuhan, bencana alam atau adanya kondisi perang di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.  Pedoman yuridisnya berpijak pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959 Tentang Keadaan Bahaya. Adapun Falsafah dari darurat sipil adalah untuk menjaga keamanan negara. Tahapan kerjanya, dimulai dari darurat sipil dapat disusul dengan pernyataan darurat militer atau keadaan perang. Targetnya, keamanan dan ketertiban negara terjaga.

Dalam lensa historis kepemimpinan nasional dari era Soekarno hingga presiden SBY, tidak ada satu pun presiden menetapkan darurat sipil dengan alasan memerangi wabah penyakit menular. Logikanya, penyakit menular tidak akan bisa dicegah dengan senjata. Sebab itu, tidak relevan bila penangulangan penyebaran virus corona di ikuti dengan darurat sipil.

Patut untuk di renungkan kembali oleh jokowi, bahwa persoalannya kini adalah telah terjadinya penularan virus corona antar individu yang terjadi di beberapa wilayah indonesia. Atas persoalan medis itu, jawabannya, cukup menetapkan status kedaruratan kesehatan masyarakat tampa diikuti darurat sipil. Cukup berpijak pada petunjuk normatif yang ditentukan di dalam UU Kekarantinaan kesehatan tampa harus mengunakan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959 Tentang Keadaan Bahaya.

Keberadaan Virus corona memang bersembunyi. Tak dapat dilihat tetapi bahaya yang ditimbulkannya nyata telah didepan mata. Karena itu, bila upaya memutus mata rantai penularan covid 19 melalui PSBB dalam merespon kedarutan kesehatan masyarakat tidak berjalan efektif atau sampai pada keadaan yang lebih buruk maka tak perlu diikuti dengan melaksanakan status darurat sipil. Cukup menempuh kebijakan yang lebih keras, yakni karantina wilayah yang merupakan bagian dari tindakan penyelenggaran kekarantinaan kesehatan. Pijakan hukum nya pun jelas, sehingga bila PSBB dalam merespon kedarutan kesehatan masyarakat tidak berjalan optimal maka karantina wilayah adalah solusi paling logis yang harus ditempuh dan sah secara yuridis sebagaimana yang diatur dalam Pasal 53, 54 dan 55 UU Kekarantinaan kesehatan.

Lebih dari itu, prosedur kerja didalam melaksanakan karantina wilayah tetap berpegang pada prinsip perikemanusian, serta dalam falsafahnya, berkeinginan menyelamatkan yang sehat agar tidak tertular dan menyehatkan yang sakit agar memperoleh bantuan medis secara maksimal. Sedangkan darurat sipil lebih menekankan pada tindakan represif sehingga tidak tepat dijadikan pilihan untuk memerangi virus corona.  Oleh sebab itu, keputusan pemerintah menetapkan status kedarutan kesehatan masyarakat guna melakukan upaya cegah dan tangkal penularan corona adalah tindakan tepat namun akan menjadi keliru bila upaya tersebut di ikuti dengan darurat sipil.  Tegasnya, darurat kesehatan yes, darurat sipil No.

 

Penulis:

Windu Wijaya, S.H.,M.H.

(Advokat, Peneliti Hukum Pada Pusat Studi Filsafat Hukum)

 

 

 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Artikel Terkait