Hukum Bisnis & Investasi

Jenis Kontrak Pengadaan Barang / Jasa Kontruksi Pemerintah

doktorhukum.com – Terdapat 5 (lima) jenis kontrak pengadaan barang atau jasa kontruksi dengan pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yaitu:   KONTRAK LUMSUM Kontrak Lumsum merupakan kontrak dengan ruang lingkup pekerjaan dan jumlah harga yang pasti dan tetap dalam batas waktu tertentu, dengan ketentuan sebagai berikut: Semua risiko sepenuhnya ditanggung …

Jenis Kontrak Pengadaan Barang / Jasa Kontruksi Pemerintah Selengkapnya »

Jenis Izin Usaha Perikanan Tangkap

doktorhukum.com – Kegiatan usaha perikanan tangkap adalah kegiatan usaha yang fokus pada kegiatan penangkapan ikan dilaut dan pengangkutan ikan untuk dijual dan dipasarkan. Setidaknya terdapat 3 (tiga) jenis perizinan yang perlu diketahui untuk melakukan kegiatan usaha perikanan tangkap tersebut sesuai UU No. 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan (“UU …

Jenis Izin Usaha Perikanan Tangkap Selengkapnya »

Mengenal Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW)

doktorhukum.com- Setiap kegiatan usaha yang menggunakan sistem waralaba (franchise) di Indonesia memiliki kewajiban memiliki Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW). Pasal 1 angka 10 menyebutkan pengertian STPW , yaitu : “Surat Tanda Pendaftaran Waralaba yang selanjutnya disingkat STPW adalah bukti pendaftaran Prospektus Penawaran Waralaba bagi Pemberi Waralaba dan Pemberi Waralaba Lanjutan serta bukti pendaftaran Perjanjian Waralaba bagi …

Mengenal Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) Selengkapnya »

Aturan Penggunaan Logo Waralaba / Franchise

doktorhukum.com – Dalam Pasal 1 angka 9 Permendag No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Waralaba yang menyebutkan pengertian logo waralaba tersebut adalah : “Logo Waralaba adalah tanda pengenal berupa simbol atau huruf yang digunakan sebagai identitas kantor pusat dan gerai/tempat usaha milik Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba.” Dari uraian pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa Logo …

Aturan Penggunaan Logo Waralaba / Franchise Selengkapnya »

Membuat Perjanjian Waralaba

doktorhukum.com – Salah satu pertanyaan yang sering muncul dibenak seseorang ketika ingin mengembangkan usaha dengan konsep waralaba adalah mempertanyakan terkait  apa yang dimaksud dengan “Perjanjian Waralaba”, bagaimana cara “membuatnya” serta “apa-apa saja yang diatur di dalamnya”. Pertanyaan tersebut wajar muncul karena bagi penerima waralaba/pemerima waralaba lanjutan, “Perjanjian waralaba” adalah istrumen hukum yang didalamnya mengatur secara detail mengenai …

Membuat Perjanjian Waralaba Selengkapnya »

Mengenal Prospektus Penawaran Waralaba

doktorhukum.com – Salah satu instrumen penting yang perlu diperhatian dalam mengembangkan bisnis waralaba adalah adanya “Prospektus Penawaran Waralaba”. Apabila mengacu pada aturan terkait, yaitu PP No. 42 Tahun 2007 tentang Waralaba dan Permendag No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Waralaba, maka pengaturan mengenai syarat dan prosedur prospektus penawaran waralaba diatur dalam bab secara tersendiri. Pasal 1 angka …

Mengenal Prospektus Penawaran Waralaba Selengkapnya »

Memahami Kriteria Waralaba Menurut Hukum

doktorhukum.com – Salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan dalam membentuk waralaba (franchise) adalah masalah “kriteria waralaba.” “Kriteria Waralaba” disebutkan langsung dalam Pasal 3 PP No. 42 Tahun 2007 tentang Waralaba dan Pasal 2 ayat (2) Permendag No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Waralaba.  Apabila melihat kriteria-kriteria tersebut, maka terdapat 4 (empat) aspek didalamnya, yaitu aspek …

Memahami Kriteria Waralaba Menurut Hukum Selengkapnya »

Daftar Negatif Investasi (DNI) di Indonesia

doktorhukum.com –  Daftar Negatif Investasi  (DNI) adalah suatu pemberitahuan atau pengetahuan mengenai bidang/jenis kegiatan usaha yang dapat diusahakan dan tidak dapat diusahakan bagi investor asing di Indonesia. Apabila mengacu pada UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (“UU Penanaman Modal”) serta Peraturan Presiden No. 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan …

Daftar Negatif Investasi (DNI) di Indonesia Selengkapnya »

6 Aspek Hukum Mendirikan Waralaba di Indonesia

doktorhukum.com – Mungkin kita pernah mendengar dan menikmati makanan siap saji seperti KFC atau Mcdonal’s. Tahukah kamu kalau mereka mempunyai model bisnis yang dikenal dengan  waralaba atau “franchise”.  Dalam dunia bisnis,  waralaba atau “franchise” merupakan salah satu sistem bisnis yang cukup berkembang saat ini. Munculnya media sosial seperti instagram, facebook, youtube dan twitter sebagai salah satu …

6 Aspek Hukum Mendirikan Waralaba di Indonesia Selengkapnya »

Ayo Kenali Sistem Online Single Submission (OSS)

Pasca Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik diberlakukan, maka terjadi suatu perubahan sistem permohonan perizinan pelaksanaan kegiatan usaha di Indonesia yang dimana saat ini wajib memakai sistem yang yang dinamakan “Online Single Submission (OSS”) atau “Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.” Adapun hal-hal yang perlu diketahui dari sistem OSS ini adalah sebagai …

Ayo Kenali Sistem Online Single Submission (OSS) Selengkapnya »