HTN/HAN

Legal Standing Perkara Judicial Review Di Mahkamah Konstitusi

doktorhukum.com – Dalam mengajukan suatu permohonan judicial review di Mahkamah Konstitusi (MK), maka permasalahan pertama yang perlu diperhatikan adalah apakah pihak yang mengajukan permohonan judicial review tersebut memiliki legal standing atau tidak ? Dalam ilmu hukum, legal standing dapat diartikan sebagai kemampuan suatu pihak yang didasarkan kepentingan hukum mengajukan suatu gugatan ke Pengadilan. Dalam hukum …

Legal Standing Perkara Judicial Review Di Mahkamah Konstitusi Selengkapnya »

Jenis, Hirarki dan Asas Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

doktorhukum.com – Dalam Ilmu hukum, memahami jenis, hirarki dan asas dari suatu peraturan perundang-undangan sangatlah penting, sebab dengan memahami  jenis, hirarki dan asas dari suatu peraturan perundang-undangan, maka setiap orang akan mudah memahami sistem hukum di negara tersebut. Sebelum membahas bagaimana jenis, hirarki dan asas dari suatu peraturan perundang-undangan di Indonesia, maka penting untuk memahami teori …

Jenis, Hirarki dan Asas Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Selengkapnya »

Pengertian Warga Negara Indonesia Menurut Hukum

doktorhukum – Sebelum membahas lebih jauh mengenai siapa yang disebut warga negara Indonesia menurut hukum, maka penting untuk mengetahui asas-asas kewarganegaraan secara umum  yang diberlakukan, yaitu: IUS SOLI Ius Soli adalah asas kewarganegaraan yang ditentukan dari wilayah tempat lahir dari seorang warga negara. Artinya, apabila seorang anak lahir di negara Argentina, maka anak itu menjadi …

Pengertian Warga Negara Indonesia Menurut Hukum Selengkapnya »

Perbedaan Gugatan Fiktif Positif dan Fiktif Negatif di PTUN

doktorhukum.com – Pada dasarnya objek gugatan di  suatu Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) adalah surat keputusan (beschikking) yang dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara yang memiliki akibat hukum serta bersifat konkrit, individual dan final. Untuk mengetahui pengertian  keputusan (beschikking) tersebut, dapat dilihat dalam 2 (dua) peraturan perundang-undangan, yaitu : UU No. 5 Tahun1986 Jo. UU …

Perbedaan Gugatan Fiktif Positif dan Fiktif Negatif di PTUN Selengkapnya »