Ilmu Hukum

Izin Usaha Cafe dan Bar di Indonesia

Ketika anda ingin menjalankan usaha dibidang cafe dan bar, maka hal yang pertama yang harus diketahui adalah apa-apa saja perizinan yang harus dilengkapi untuk menjalankan kegiatan usaha cafe dan bar. Untuk mengetahui hal tersebut, maka perlu melihat aturan yang mengaturnya yaitu  Peraturan Menteri Pariwisata No. 18 tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata. Dibawah ini doktorhukum.com merangkum …

Izin Usaha Cafe dan Bar di Indonesia Selengkapnya »

Actio Pauliana Dalam Kepailitan

Actio Pauliana adalah hak yang diberikan kreditur oleh undang-undang untuk mengajukan permohonan ke pengadilan dengan tujuan membatalkan segala tindakan hukum yang dilakukan oleh debitur terhadap harta kekayaannya sebelum putusan pernyataan pailit atau setelah putus pernyataan pailit. Pada dasarnya harta kekayaan debitur  dilarang untuk dialihkan atau dipindahkan apabila diketahui terdapat permohonan pailit atau putusan permohonan pailit …

Actio Pauliana Dalam Kepailitan Selengkapnya »

Eksepsi dan Jenisnya Dalam Hukum Acara Perdata

doktorhukum.com – Setelah melangsungkan sidang pembacaan gugatan oleh pihak Penggugat, maka tahap selanjutnya Tergugat diberikan kesempatan oleh hakim untuk mengajukan bantahan dalam bentuk jawaban dan eksepsi untuk membantah dalil-dalil Penggugat. Jawaban merupakan bantahan Tergugat terkait aspek materiil gugatan yang diajukan Penggugat, sedangkan Eksepsi merupakan bantahan dari aspek formil gugatan yang diajukan Penggugat. Terkait dengan eksepsi, …

Eksepsi dan Jenisnya Dalam Hukum Acara Perdata Selengkapnya »

Jenis Kontrak Pengadaan Barang / Jasa Kontruksi Pemerintah

doktorhukum.com – Terdapat 5 (lima) jenis kontrak pengadaan barang atau jasa kontruksi dengan pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yaitu:   KONTRAK LUMSUM Kontrak Lumsum merupakan kontrak dengan ruang lingkup pekerjaan dan jumlah harga yang pasti dan tetap dalam batas waktu tertentu, dengan ketentuan sebagai berikut: Semua risiko sepenuhnya ditanggung …

Jenis Kontrak Pengadaan Barang / Jasa Kontruksi Pemerintah Selengkapnya »

Jenis Nafkah Untuk Mantan Isteri Ketika Cerai

doktorhukum.com – Tidak ada perkawinan/pernikahan yang ingin berujung pada perceraian. Namun apabila hal tersebut terjadi, maka terdapat Jenis-jenis Nafkah yang berhak didapatkan oleh isteri ketika terjadi suatu perceraian. Pada dasarnya permintaan nafkah tersebut dapat dilakukan di pengadilan ketika suami mengakukan permohonan cerai. Untuk yang beragama islam, terdapat beberapa jenis nafkah yang dapat dituntut isteri di pengadilan …

Jenis Nafkah Untuk Mantan Isteri Ketika Cerai Selengkapnya »

Jenis Izin Usaha Perikanan Tangkap

doktorhukum.com – Kegiatan usaha perikanan tangkap adalah kegiatan usaha yang fokus pada kegiatan penangkapan ikan dilaut dan pengangkutan ikan untuk dijual dan dipasarkan. Setidaknya terdapat 3 (tiga) jenis perizinan yang perlu diketahui untuk melakukan kegiatan usaha perikanan tangkap tersebut sesuai UU No. 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan (“UU …

Jenis Izin Usaha Perikanan Tangkap Selengkapnya »

Memahami Hak Gadai

doktorhukum.com – Hak gadai dapat diartikan sebagai satu jenis hak jaminan suatu barang yang digunakan untuk mendapatkan pinjaman guna melunasi suatu hutang. Untuk mengetahu pengertian hak gadai, maka dapat melihat Pasal 1150 KUHPerdata yang menyebutkan : “ Gadai adalah suatu hak yang diperoleh penerima gadai atas suatu barang bergerak, yang diberikan kepadanya oleh pemberi gadai …

Memahami Hak Gadai Selengkapnya »

Memahami Gugatan Rekonvensi

doktorhukum.com – Dalam mengajukan suatu gugatan perdata, terdapat istilah hukum yang sering kita dengar yaitu “Gugatan Rekonvensi”.  Oleh karena itu dibawah ini kami akan jelaskan mengenai gugatan rekonvensi tersebut. Secara sederhana, apabila terdapat suatu gugatan perdata yang diajukan oleh seorang Penggugat terhadap Tergugat ke Pengadilan Negeri, maka gugatan yang diajukan Penggugat dapat disebut dengan “Gugatan …

Memahami Gugatan Rekonvensi Selengkapnya »

Syarat Mengajukan Gugatan Kepailitan ke Pengadilan Niaga

doktorhukum.com – Untuk mengetahui syarat mengajukan gugatan kepailitan terhadap debitur (pihak berhutang) di pengadilan niaga, maka seorang kreditur (pihak berpiutang) perlu memperhatikan Pasal 2 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU (“UU K-PKPU”) yang menyebutkan : “Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang …

Syarat Mengajukan Gugatan Kepailitan ke Pengadilan Niaga Selengkapnya »