Baiq Nuril & Amnesti Presiden

doktorhukum.com – Salah satu isu hukum yang menjadi perhatian publik diminggu ini adalah Permohonan Baiq Nuril untuk mendapatkan amnesti dari Presiden sehubungan dengan adanya putusan pengadilan yang memidana Baiq Nuril pada tingkat MA. Pada prinsipnya presiden tidak keberatan terkait dengan permohonan Baiq Nuril tersebut. Hanya dikarenakan harus mendapatkan pertimbangan dari DPR RI, maka penting bagi presiden untuk mendapatkan pertimbangan dari DPR RI sebelum memberikan amnesti untuk Baiq Nuril.

Pada akhirnya DPR RI menyetujui untuk memberikan pertimbangan agar Baiq Nuril diberikan amnesti oleh Presiden, hal tersebut dikemukakan ketika DPR RI menggelar rapat paripurna penutupan masa persidangan V tahun sidang 2018-2019. Salah satu agenda rapat paripurna adalah mengesahkan persetujuan permohonan amnesti Baiq Nuril. Rapat yang digelar itu akhirnya menyetujui surat pertimbangan amnesti dari Presiden Jokowi untuk Baiq Nuril. Di sidang paripurna, semua anggota DPR menyepakati hasil rapat pleno soal pemberian amnesti ke Baiq Nuril oleh Komisi III DPR. 

Disisi lain, pihak MA mempersilahkan kepada pihak Baiq Nuril untuk mengajukan permohonan permintaan Amnesti kepada Presiden dikarenakan merupakan hak yang dimiliki oleh seorang terpidana. Hanya saja ditekankan sesuatu aturan,  pemberian amnesti harus mendapatkan pertimbangan dari DPR RI.

Kewenangan Presiden dalam memberikan Amnesti berdasarkan UUD 1945

Terlepas dari banyaknya pendapat yang mengemukakan jika Indonesia menganut sistem pemerintah quasi. Namun, menurut penulis, Indonesia tetaplah dikatakan negara yang menganut sistem pemerintahan presidensial. Salah satu ciri yang ada pada sistem pemerintahan presidensial adalah presiden memiliki wewenang yang besar dibadingkan dengan lembaga-lembaga negara lainnya yang disebutkan di dalam suatu konstitusi. Apabila mengacu pada UUD 1945, maka dapat dipastikan hanya presiden merupakan lembaga negara yang memiliki wewenang besar dan luas diberikan oleh UUD 1945.

Adapun alasan mengapa Presiden dapat dikatakan memiliki wewenang yang luas dan besar di dalam UUD 1945 dikarenakan presiden tidak hanya memiliki wewenang berkaitan dengan eksekutif (melaksanakan undang-undang), namun juga memiliki wewenang dalam bidang legeslatif (membentuk undang-undang besama-sama DPR ) dan yudikatif (memberikan grasi, amnesti, rehabilitasi dan abolisi). Oleh karena itu, banyak yang mengatakan apabila melihat keseluruhan pasal-pasal di dalam UUD 1945, maka terlihat jelas jika pusat kekuasaan (consentration of power) berada di Presiden. Namun, walaupun demikian, UUD 1945 tetap menganut prinsip-prinsip pemisahan kekuasaan yang pada dasarnya mengenal istilah“check and balance” serta prisip-prinsip negara hukum, sehingga dalam menjalakan kekuasaan atau kewenangannya, presiden tetap berdasarkan hukum yang berlaku.

Salah satu kekuasaan atau kewenangan Presiden yang saat ini yang akan dibahas berkaitan dengan kasus Baiq Nuril adalah dalam hal memberikan amnesi. Apabila mengacu pada UUD 1945 saat ini, pengaturan terkait pemberian amnesti diatur dalam Pasal 14 ayat (2) yang menyebutkan Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.” Dari ketentuan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa Presiden baru dapat memberikan amnesti setelah memperhatikan pertimbangan dari lembaga legeslatif yaitu DPR RI. Dengan demikian, pertimbangan dari DPR RI merupakan suatu alat ukur Presiden untuk memberikan suatu amnesti atau tidak. Namun, dikarenakan hanya bersifat “pertimbangan”, maka Presiden tidak memiliki kewajiban untuk mengikuti pertimbangan DPR RI. Oleh karena itu, pertimbangan DPR RI tidak dapat dijadikan dasar bagi Presiden untuk menggagalkan keinginan Presiden untuk memberikan amnesti.

Perkembangan pengaturan dan pemberian Amnesti di Indonesia

Amnesti  berasal dari bahasa Yunani “amnestia” yang berarti “melupakan “atau “suatu tindakan melupakan”. Amnesti juga dalam bahasa Inggris disebut dengan “law of forgetfulness” yang berarti “hukum melupakan”. Pada dasarnya, amnesti diberikan oleh pemerintah untuk memberikan pengampunan kepada orang-orang yang melakukan kejahatan politik. Artinya, pemerintah memberikan pengampunan dengan tujuan melupakan seluruh kejahatan politik yang dilakukan orang-orang tersebut. Jadi kejahatan yang dilakukan dianggap tidak pernah ada. Apabila dilihat dari aspek hukum pidana, maka amnesti dapat diketegorikan sebagai hapusnya hak negara untuk menuntut  tindak pidana dikarenakan pertanggungjawaban pidana seseorang tersebut hilang pasca pemberian amnesti. Oleh karena itu, pemberian amnesti bertujuan untuk mempercepat terciptanya suatu rekonsiliasi dan perdamaian kepada pihak-pihak yang selama ini dituduh melakukan kejahatan politik.

Apabila melihat sejarah perkembangan pengaturan dan pemberian amnesti di Indonesia, maka  pemberian amnesti diberikan pasca dibentuknya UU Darurat No. 11 Tahun 1954 tentang Amnesti dan Abolisi. Dalam diktum menimbangnya disebutkan bahwa lahirnya UU Darurat ini disebabkan adanya perintah dari Pasal 107 UUD Sementara 1950 (konstitusi Indonesia saat itu) serta untuk menyesuaikan Penpres No. 14 Tahun 1949 tentang pemberian Amnesti dan Abolisi. Menurut penulis, terdapat 2 (dua) Pasal yang krusial di dalam UU Darurat tersebut yaitu :

  1. Pasal 1 : “Presiden, atas kepentingan Negara, dapat memberi amnesti dan abolisi kepada orang-orang yang telah melakukan sesuatu tindakan pidana. Presiden memberi amnesti dan abolisi ini setelah mendapat nasihat tertulis dari Mahkamah Agung yang menyampaikan nasihat itu atas permintaan Menteri Kehakiman.”
  2. Pasal 2 :Amnesti dan abolisi diberikan kepada semua orang yang sebelum tanggal 27 Desember 1949 telah melakukan sesuatu tindak pidana yang nyata akibat dari persengketaan politik antara Republik Indonesia (Yogyakarta) dan Kerajaan Belanda.”

Ke-2 (dua) pasal diatas dikatakan krusial sebab berkaitan dengan penafsiran apakah pemberian amnesti yang dilakukan oleh Presiden hanya terbatas pada “kejahatan-kejahatan politik” atau dapat masuk keranah “kejahatan-kejahatan lainnya yang bersifat umum”. Jika melihat dari uraian Pasal 1 diatas, maka dapat dikatakan semua jenis tindak pidana dapat diberikan Amnesti oleh Presiden, dikarenakan di dalam Pasal 1 tersebut tidak menyebutkan jenis-jenis tindak pidana yang dapat diberikan amnesti. Disitu hanya tertulis “orang-orang yang telah melakukan sesuatu tindak pidana”. Dengan demikian, Presiden dapat memberikan amnesti kepada siapa saja yang melakukan tindak pidana tanpa ketegorisasi tindak pidana yang dilakukan sepajang mendapatkan nasehat tertulis dari Mahkamah Agung (MA). Terkait nasehat tertulis dari MA tersebut, saat ini sudah berbeda Pasca diberlakukannya Pasal 14 ayat (2) UUD 1945 yang menyebutkan Presiden hanya meminta pertimbangan DPR RI dalam pemberian amnesti.

Sedangkan, apabila melihat Pasal 2 diatas, maka dapat dikatakan mungkin saja pemberian amnesti tersebut hanya sebatas pada kejahatan-kejahatan politik, sebab UU Darurat No. 11 Tahun 1954 tersebut lahir disebabkan salah satu alasannya adalah memberikan amnesti terhadap kejahatan atau tindak pidana yang berhubungan dengan politik.

Oleh karena itu, masih menjadi perdebatan, apakah pemberian amnesti oleh Presiden tersebut hanya sebatas pada kejahatan (tindak pidana) yang berhubungan dengan politik atau dapat masuk dalam ranah kejahatan (tindak pidana) pada umumnya.

Kemudian, apabila dilihat dari aspek prakteknya di Indonesia, maka dapat terdapat 2 (dua) pandangan yang melihat pemberian amnesti ini, yaitu pertama, padangan yang menyatakan bahwa amnesti hanya dapat diberikan kepada kejahatan (tindak pidana) yang dilakukan berhubungan dengan politik, dan kedua, pandangan yang menyatakan bahwa amnesti dapat diberikan terhadap seluruh jenis kejahatan (tindak pidana) tanpa ada ketegorisasinya, sepanjang dengan pertimbangan yang matang, Presiden berkeinginan memberikan amnesti.

Pandangan pertama yang berkaitan dengan amnesti hanya dapat diberikan kepada kejahatan (tindak pidana) yang berhubungan dengan politik tersebut didsari dari praktek sejarah yang dimana ketika itu Presiden Soekarno memberikan Amnesti dan Abolisi kepada porang-orang yang melakukan pembeontakan di Daud Beureueh di Aceh berdasarkan Keppres No. 180 Tahun 1959. Kemudian berlanjut pemberian Amnesti dan Abolisi kepada Kahar Muzakar di Sulawesi Selatan yang berkaitan dengan DI/TII berdasarkan Keppres No. 303 Tahun 1959. Selanjutnya, pemberian amenesti dan abolisi kepada para anggota PRRI dan Premesta berdasarkan Keppres No. 322 Tahun 1961.

Pada masa orde baru, Presiden Soeharto juga pernah memberikan amnesti kepada gerakan Fretilin yang berdiam di dalam maupun luar negeri berdasarkan Keppres No. 63 Tahun 1977. Selanjutnya pasca orde baru, Presiden B.J. Habibie pernah memberikan amnesti kepada aktivis yang menjadi tahapan politik seperti Sri Bintang Pamungkas, Muchtar Pakpahan, dan Budiman Sudjatmiko. Sri Bintang Pamungkas dan Muchtar Pakpahan yang dipenjara dengan tuduhan subversif. Selain itu, memberikan amnesti pada 18 tahanan politik dari Papua, Aceh, dan Timor-Timur melalui Keppres No. 123 tahun 1998 dan memberikan amnesti kepada 20 tahanan politik Timor-Timur yang dituangkan dalam Keppres No. 202 tahun 1998. Sedangkan Budiman Sudjatmiko divonis 13 tahun penjara pada masa Orde Baru, tetapi ia hanya menjalani hukuman selama 3,5 tahun setelah memperoleh amnesti dari Presiden Abdurrahman Wahid pada 10 Desember 1999. Gus Dur juga pernah memberikan amnesti untuk 91 tahanan politik dari Timor-Timur, aktivis Islam, kasus 1965, dan sebagainya melalui Keppres No. 157-160 tahun 1999.

Sedangkan, untuk padangan kedua yang menyatakan bahwa  amnesti dapat diberikan terhadap seluruh jenis kejahatan (tindak pidana) tanpa ada ketegorisasinya berangkat dari praktek ketika Presiden Soekarno mengeluarkan Keppres No. 449/1961 tentang Pemberian Amnesti dan Abolisi Kepada Orang-orang Yang Tersangkut Dengan Pemberontakan. Yang menarik dari Keppres tersebut adalah adalah Diktum ke-2 (dua) nya yang menyatakan :

Amnesti dan abolisi diberikan kepada mereka yang tersebut dalam ketentuan pertama, mengenai tindak pidana yang mereka lakukan dan yang merupakan kejahatan:

  1. Terhadap keamanan Negara (Bab I Buku II Kitab Undang- undang Hukum Pidana);
  2. Terhadap martabat Kepala Negara (Bab II Buku II Kitab Undang undang Hukum Pidana);
  3. Terhadap kewajiban kenegaraan dan hak kenegaraan (Bab IV Buku II Kitab Undang-undang Hukum Pidana);
  4. Terhadap ketertiban umum (Bab V Buku II Kitab Undang- undang Hukum Pidana);
  5. Tterhadap kekuasaan umum (Bab VII Buku II Kitab Undang- undang Hukum Pidana);
  6. Terhadap keamanan Negara (Bab I Buku II Kitab Undang- undang Hukum Pidana Tentara);
  7. Terhadap kewajiban dinas (Bab III dan Bab V buku II Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tentara);
  8. Terhadap ketaatan (Bab IV Buku II Kitab Undangundang Hukum Pidana Tentara).
  9. Serta tindak pidana lain yang ada hubungan sebab akibat atau hubungan antar tujuan dan supaya dengan tindak pidana yang tersebut angka 1 sampai dengan 8 diatas.

Dengan adanya diktum kedua dalam Keppres No. 449/1961 tersebut ditas, maka hal ini menunjukkan jika  pemberian amnesti tidak terbatas pada pengertian untuk kejahatan (tindak pidana) berhubungan dengan politik, namun pemberiannya dapat juga menyangkut dengan kejahatan (tindak pidana umum  lainnya yang diatur dalam KUHP atau diluar KUHP, walaupun diketahui pemberian Keppres No. 449/1961 tersebut tetap berhubungan dengan hal-hal berkaitan dengan kejahatan (tindak pidana) politik. Selain itu, dengan dasar tidak adanya aturan yang sampai saat ini melarang Presiden untuk memberikan amnesti hanya sebatas kejahatan (tindak pidana) berkaitan dengan politik, maka sampai saat ini Presiden tetap memiliki wewenang memberikan amnesti untuk seluruh jenis kejahatan (tindak pidana) sepanjang tela mendapatkan pertimbangan dari DPR RI.

Pro Kontra Pemberian Amnesti ke Baiq Nuril

Pemberian amnesti kepada Baiq Nuril setidaknya akan menimbulkan pro dan kontrak, walaupun dari aspek kemanusiaan banyak yang berpandangan seharusnya Baiq Nuril tidak dihukum, namun hal tersebut berbeda pasca Mahkamah Agung (MA) menghukum Baiq Nuril selama 6 bulan penjara dan denda Rp. 500 Juta karena dianggap melanggar Pasal 27 ayat (1) Jo. Pasal 45 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 tentang UU ITE.

Pro-kontra yang dimaksud adalah pertama, terkait dengan apakah Presiden berwenang memberikan amnesti terhadap kejahatan (tindak pidana) yang tidak ada sama sekali kaitannya dengan politik seperti kejahatan makar atau kejahatan terkait dengan keamanan negara ?

Terkait hal tersebut, sudah dijawab oleh penulis diatas bahwa pada dasarnya Presiden berwenang memberikan amnesti kepada Baiq Nuril dengan dasar Pasal 14 ayat (2) UUD 1945 sepanjang telah mendapatkan pertimbangan dari DPR RI. Namun, pertimbangan dari DPR RI tersebut sifatnya tidak mengikat Presiden, dikarenakan Presiden tetap dapat memberikan amnesti kepada Baiq Nuril apabila DPR RI memiliki pandapangan yang berbeda seperti tidak sejutu dengan pemberian amnesti kepada Baiq Nuril. Akan tetapi, hal tersebut tidak terjadi, sebab pemberitaan dimedia bahwa DPR RI telah sepakat terkait pemberian amnesti kepada Baiq Nuril dengan berdasar aspek keadilan serta banyaknya solidaritas yang mendukung Baiq Nuril. Selain itu, dalam pelaksanaannya tidak ada peraturan perundang-undangan yang membatasi Presiden untuk memberikan amnesti terbatas kepada tindak pidana tertentu. Sehingga, Presiden sebagai pemegang kekuasan pemerintahan berdasarkan pasal 4 ayat (1) UUD 1945 memiliki diskresi untuk menentukan pihak-pihak yang dapat diberikan amnesti.

Walaupun memiliki dasar hukum yang kuat untuk memberikan amnesti. Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan pemberian amnesti tersebut menimbulkan ketidaksetujuan (kontra) oleh pihak-pihak yang menganggap bahwa pemberian amnesti kepada Baiq Nuril bertentangan dengan makna hukum yang terkandung dalam arti “amnesti” tersebut. Artinya, seharusnya amnesti hanya dapat diberikan terhadap kejahatan-kejahatan (tindak pidana) yang berhubungan dengan politik, sehingga tidak dapat masuk dalam ranah kejahatan (tindak pidana) pada umumnya seperti yang dialami oleh Baiq Nuril. Oleh karena itu, apabila atas rasa keadilan, Baiq Nuril tetap ingin diusahkan mendapatkan “pengampunan” atau “penghapusan” terhadap tindak pidana yang dilakukan berdasarkan Putusan MA tersebut, maka harusnya dipikirkan untuk memakai instrumen hukum lain yang paling tepat digunakan selain “amnesti” untuk diberikan kepada Baiq nuril.

Pro-kontrak kedua adalah terkait dengan sejauhmana Presiden dapat masuk dalam wewenang dibidang hukum dari Mahkamah Agung (MA) ?

Apabila dikaji dari aspek ketatanegaran, maka UUD 1945 saat ini menganut konsep pemisahan kekuasaan. Artinya, setiap lembaga negara yang disebutkan secara tegas di dalam UUD 1945 memiliki kedudukan yang setara atau seimbang yaitu antara eksekutif (Presiden dengan pembantunya), legeslatif (DPR, DPD dan MPR), dan Yudikatif (MA dan MK). Dengan adanya kedudukan yang setara dan seimbang tersebut, maka setiap lembaga negara memiliki wewenang masing-masing yang tidak dapat diganggu gugat antara kekuasaan Eksekutif, Legeslatif dan Yudikatif. Namun, dikarenakan di Indonesia menganut sistem “check and balances”, artinya setiap lembaga negara dapat saling mengawasi, maka tidak menutup kemungkinan setiap produk yang dihasilkan oleh lembaga tersebut dapat dikoreksi oleh lembaga lain. Sebagai contoh, DPR RI berwenang membuat undang-undang, namun undang-undang tersebut tidak dapat jadi sebelum adanya koreksi dalam bentuk persetujuan dari Presiden. Kemudian, Presiden bersama DPR berwenang membentuk undang-undang, namun dapat dikoreksi dalam bentuk pembatalan oleh MK apabila dinilai bertentangan dengan UUD 1945. Demikian juga, Presiden apabila membuat kebijakan seperti membuat peraturan pemerintah atau peraturan presiden dapat dikoreksi oleh MA dengan cara membatalkan peraturan tersebut apabila dinilai bertentangan dengan undang-undang atau Presiden dapat juga dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum (PMH) atau wanprestasi oleh MA apabila kalah melawan warga negaranya di pengadilan. Selain itu, produk hukum MA seperti putusan yang dihasilkan dapat dikoreksi oleh Presiden dalam bentuk amnesti, abolisi, grasi dan rehabilitasi. 

Apabila dilihat dari aspek negara hukum, maka sistem check and balances tersebut baik, sebab dapat meminimalir atau menghindari adanya tindakan sewenang-wenang yang dilakukan lembaga satu dengan lembaga lainnya. Namun, tetap menjadi suatu pertanyaan, sebab sebagai negara hukum yang cabang kehakimannya berada pada puncak MA, maka sebaiknya MA tidak dapat dicampuri kekuasaanya sebagai kekuasaan yang mandiri serta merdeka dalam memutus suatu perkara. Kemudian,  apabila dilihat dari aspek politik, maka cukup berpengaruh kepada kewibawaan lembaga. Artinya, tindakan koreksi yang dilakukan lembaga satu kepada lembaga lain dapat dinilai sebagai tindakan yang menciderai kewibawaan lembaga, sehingga hal tersebut dapat berpengaruh kepada hubungan yang terjadi antara lembaga tersebut.

Terkait dengan kasus Baiq Nuril, maka tidak dapat dipungkiri jika realitas ketatanegaraan kita saat ini memberikan hak kepada Baiq Nuril untuk memohon kepada Presiden untuk mendapatkan “amnesti”, sehingga hal tersebut tidak dapat dipersalahkan dan diperdebatkan, sebab telah menjadi haknya sebagai warga negara untuk melakukan permohonan yang dilindungi oleh UUD 1945. Kemudian disisi lain, sudah menjadi realitas ketatanegaraan juga jika Presiden memiliki wewenang untuk memberikan amnesti kepada Baiq Nuril, sebab hal tersebut dijamin di dalam UUD 1945, sehingga apabila Presiden mengabulkan permohonan amnesti dari Baiq Nuril, maka hal tersebut tetap harus disikapi secara positif sebagai realitas hukum dan ketatanegaraan yang terjadi saat ini.

 

Penulis :

R. Indra

 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Artikel Terkait