Alasan PK terhadap Perkara Perdata Hanya 1 (Satu) Kali Menurut Mahkamah Konstitusi

doktorhukum.com – Masih banyak yang tidak terima mengapa perkara pidana dapat mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) lebih dari sekali (berkali-kali), sedangkan dalam perkara lainnya termasuk perkara perdata, upaya PK hanya dapat dilakukan sekali.

Apabila merujuk kebelakang, terdapat Putusan MK No. 34/PUU-XI/2013 yang pernah membatalkan Pasal 286 ayat (3) KUHAP. Akibat hal tersebut, saat ini banyak yang mengajukan PK terhadap perkara pidana berkali-kali walaupun dalam perkembangannya Mahkamah Agung (MA) berpendapat PK terhadap perkara pidana tetaplah hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali berdasarkan SEMA No. 7 Tahun 2014 tentang Pengajukan Permohonan PK dalam Perkara Pidana yang dikeluarkannya.

Terlepas dari adanya SEMA No. 7 Tahun 2014 tersebut, terdapat pihak yang mencoba juga mengajukan pengujian Undang-Undang (judicial review) di MK terhadap Pasal 66 Ayat (1) UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (“UU MA”) dan Pasal 24 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (“UU Kekuasaan Kehakiman) yang pada pokoknya memohon agar PK dalam perkara perdata dapat juga dilakukan lebih dari sekali  (berkali-kali) sebagaimana dengan perkara pidana yang telah pernah diputus MK dalam Putusan No. 34/PUU-XI/2013. Namun, permohonan  tersebut ditolak oleh MK berdasarkan Putusannya No. 108/PUU-XIV/2016  dengan alasan hanya di perkara pidana yang dapat mengajukan PK lebih dari sekali (berkali-kali) sedangkan untuk perkara lainnya termasuk perkara perdata tidak dimungkinkan.

Adapun pertimbangan hukum hakim MK mengapa PK terhadap perkara perdata hanya dapat dijukan sekali  berdasarkan Putusan No. 108/PUU-XIV/2016 tertanggal 26 Juli 2017 adalah sebagai berikut:

Bahwa konstruksi hukum Pasal 66 ayat (1) UU MA dan Pasal 24 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman ruang lingkupnya meliputi peninjauan kembali perkara pidana dan perkara selain pidana. Artinya, ketentuan peninjauan kembali dalam  kedua UU a quo tidak hanya berlaku untuk perkara pidana, tetapi juga berlaku untuk perkara selain pidana. Sementara itu untuk peninjauan kembali perkara pidana telah dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah sehingga memungkinkan untuk diajukan lebih dari satu kali. Dengan demikian, jika Mahkamah membatalkan ketentuan peninjauan kembali dalam Pasal 66 ayat (1) UU MA dan Pasal 24 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman secara keseluruhan maka akan membawa dampak secara langsung bagi pengajuan peninjauan kembali terhadap jenis perkara selain pidana. Sebab norma a quo juga menjadi dasar ketentuan peninjauan kembali bagi perkara-perkara selain pidana.

Selain itu, untuk perkara di luar perkara pidana termasuk perkara perdata yang dimohonkan para Pemohon pemberlakuan peninjauan kembali tetap perlu dibatasi. Hal ini didasarkan pendapat Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-VIII/2010, bertanggal 15 Desember 2010 tentang pengujian konstitusionalitas Pasal 66 ayat (1) UU MA dan Pasal 24 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman. Dalam pertimbangan putusan tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

 “…jika ketentuan permohonan peninjauan kembali sebagai upaya hukum luar biasa tidak dibatasi maka akan terjadi ketidakjelasan dan ketidakpastian hukum sampai berapa kali peninjauan kembali dapat dilakukan.

 Keadaan demikian akan menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil kapan suatu perkara akan berakhir yang justru bertentangan dengan ketentuan UUD 1945 yang harus memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil terhadap setiap orang. Benar bahwa hak setiap orang untuk mencari dan mendapat keadilan dijamin oleh konstitusi. Hak tersebut tidaklah bersifat mutlak melainkan dapat dibatasi menurut ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 yang menentukan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat demokratis.

Oleh karena itu, menurut Mahkamah pembatasan yang ditentukan dalam pasal Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam perkara a quo tidak bersifat diskriminatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, karena pembatasan tersebut berlaku secara objektif kepada semua warga negara dalam penegakan hukum di pengadilan. Pembatasan ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum atas penyelesaian suatu perkara, sehingga seseorang tidak dengan mudahnya melakukan upaya hukum peninjauan kembali secara berulang-ulang. Lagi pula pembatasan ini sejalan dengan proses peradilan yang menghendaki diterapkannya asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Dengan pembatasan itu pula akan terhindarkan adanya proses peradilan yang berlarut-larut yang mengakibatkan berlarut-larutnya pula upaya memperoleh keadilan yang pada akhirnya justru dapat menimbulkan pengingkaran terhadap keadilan itu sendiri sebagaimana dilukiskan dalam adagium “justice delayed justice denied.” [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-VIII/2010, bertanggal 15 Desember 2010]

Dengan merujuk pertimbangan hukum tersebut, Mahkamah berpendapat apabila dibuka keleluasaan untuk mengajukan peninjauan kembali lebih dari satu kali untuk perkara selain pidana maka akan mengakibatkan penyelesaian perkara menjadi panjang dan tidak akan pernah selesai yang pada akhirnya menimbulkan ketidakpastian hukum. Keadaan demikian bertentangan dengan asas litis finiri oportet (bahwa setiap perkara harus ada akhirnya) serta justru menimbulkan kerugian bagi para pencari keadilan (justice seeker). Terlebih lagi apabila tidak dibatasi adanya peninjauan kembali dalam perkara selain pidana justru potensial digunakan oleh pihak-pihak yang berperkara untuk mengulur-ngulur waktu penyelesaian perkara dengan mencari-cari novum baru yang tujuannya untuk menunda pelaksanaan eksekusi. Jika hal ini yang terjadi maka dapat dipastikan pemberian rasa keadilan bagi para pencari keadilan dalam perkara selain pidana akan menjadi ancaman yang serius, sebab keadaan demikian akan menimbulkan ketidakpastian hukum sekaligus ketidakadilan yang justru bertentangan dengan UUD 1945.

Berbeda halnya dengan peninjauan kembali dalam perkara pidana yang tujuannya adalah untuk mencari kebenaran materiil serta perlindungan HAM dari kesewenang-wenangan negara terutama yang menyangkut hak hidup dan hak-hak fundamental lainnya, sehingga Mahkamah melalui Putusan a quo menegaskan bahwa untuk perkara pidana harus ada perlakuan yang berbeda dengan peninjauan kembali bagi perkara lainnya. Berdasarkan hal tersebut, Mahkamah berpendapat, pembatasan peninjauan kembali hanya satu kali dalam perkara selain pidana, termasuk perkara perdata, sebagaimana yang diatur Pasal 66 ayat (1) UU MA dan Pasal 24 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman adalah konstitusional.

 

Penulis :

R. Indra

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Artikel Terkait