Alasan Diberatkannya Hukuman Pidana Seorang Terdakwa

doktorhukum.com – Secara umum, suatu rumusan tindak pidana, setidaknya memuat rumusan tentang :

  1. Subyek hukum yang menjadi sasaran norma tersebut (addressaat norm);
  2. Perbuatan yang dilarang (strafbaar), baik dalam bentuk melakukan sesuatu (commission), tidak melakukan sesuatu (omission) dan menimbulkan akibat (kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan);
  3. Ancaman pidana (strafmaat).

Dasar pemberatan pidana umum ialah dasar pemberatan pidana yang berlaku untuk segala macam tindak pidana, baik yang ada di dalam kodifikasi maupun tindak pidana diluar KUHP. Dasar pemberatan pidana khusus dirumuskan dan berlaku pada tindak pidana tertentu saja, dan tidak berlaku untuk tindak pidana yang lain. Undang – undang mengatur tentang tiga dasar yang menyebabkan diberatnya pidana umum, ialah:[1]

1. Dasar pemberatan pidana karena jabatan

Pemberatan karena jabatan ditentukan dalam Pasal 52 KUHP yang rumusan lengkapnya adalah: “Bilamana seorang pejabat karena melakukan tindak pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya, atau pada waktu melakukan tindak pidana memakai kekuasaan, kesempatan dan sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, pidananya ditambah sepertiga”. Dasar pemberat pidana tersebut dalam Pasal 52 ini adalah terletak pada keadan jabatan dari kualitas si pembuat (pejabat atau pegawai negeri) mengenai 4 hal, yaitu dalam melakukan tindak pidana dengan :

  1. Melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya;
  2. Memakai kekuasaan jabatannya;
  3. Menggunakan kesempatan karena jabatannya;
  4. Menggunakan sarana yang diberikan karena jabatannya.

Subjek hukum yang diperberat pidananya dengan dapat ditambah sepertiga, adalah bagi seorang pejabat atau pegawai negeri (ambtenaar) yang melakukan tindak pidana dengan melanggar dan atau menggunakan 4 keadaan tersebut di atas.[2]

 

2. Dasar pemberatan pidana dengan menggunakan sarana bendera kebangsaan

Melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana bendera kebangsaan dirumuskan dalam Pasal 52 (a) KUHP yang berbunyi bilamana pada waktu melakukan kejahatan digunakan Bendera Kebangsaan Republik Indonesia, pidana untuk kejahatan tersebut ditambah sepertiga.Pasal 52 (a) disebutkan secara tegas penggunaan bendera kebangsaan itu adalah waktu melakukan kejahatan, maka tidak berlaku pada pelanggara, ini berlaku pada kejahatan manapun, termasuk kejahatan menurut perundang – undangan diluar KUHP.

 

3. Dasar pemberatan pidana karena pengulangan

Ada 2 (dua) arti pengulangan yang satu menurut masyarakat dan yang satu menurut hukum pidana. Menurut masyarakat (sosial), masyarakat menganggap bahwa setiap orang yang setelah dipidana yang kemudian melakukan tindak pidana lagi, disini ada pengulanngan tanpa memperhatikan syarat-syarat lainnya. Sedangkan pengulangan menurut hukum pidana, yang merupakan dasar pemberat pidana ini, tidaklah cukup hanya melihat berulangnya melakukan tindak pidana tetapi juga dikaitkan pada syarat – syarat tertentu yang ditetapkan oleh undang-undang. Adapun rasio dasar pemberatan pidana pada pengulangan ini adalah terletak pada 3 faktor yaitu:

  1. Faktor lebih dari satu kali melakukan tindak pidana;
  2. Faktor telah dijatuhkan pidana terhadap si pembuat oleh negara karena tindak pidana yang pertama;
  3. Pidana itu telah dijalankan oleh yang bersangkutan.

Selain dasar pemberatan pidana umum, undang – undang juga menyebutkan juga beberapa dasar alasan pemberatan pidana khusus. Disebut dasar pemberatan pidana khusus, karena hanya berlaku pada tindak pidana tertentu yang dicantumkan alasan pemberatan itu saja, dan tidak berlaku pada tindak pidana lain.[3]

Pemberatan pidana meliputi aspek kualitas maupun kuantitas pidana. Yang dimaksud dengan kualitas di sini apabila pemberatan terjadi karena perubahan dari satu jenis pidana yang lebih ringan kepada jenis pidana lain yang lebih. berat, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 69 KUHP. Sedangkan pemberatan dari aspek kuantitas di sini adalah apabila jumlah pidana bertambah dari jumlah pidana yang diancamkan sebelumnya. Pemberatan juga dapat terjadi apabila dalam Hukum Pidana Khusus terjadi spesialitas yang logis apabila dibandingkan dengan rumusan tindak pidana lain yang lebih umum sifatnya, yang diatur dalam suatu Undang-Undang Pidana Khusus. Dalam hal ini, terjadi perubahan jenis dan jumlah ancaman pidana yang ditentukan dalam suatu delik yang satu yang bersifat generalis, apabila dibandingkan dengan delik lain yang dalam suatu perbuatan yang dilarang dan ditambahkan hal – hal lain akan menjadi ketentuan pidana yang bersifat spesialis.[4]

Pola pemberatan pidana merupakan bagian dari pola pemidanaan. Menurut Barda N. Arief, pola pemidanaan merupakan pedoman pembuatan atau penyusunan pidana bagi pembentuk undang-undang, yang dibedakan dengan pedoman pemidanaan yang merupakan pedoman bagi hakim dalam menjatuhkan pidana.[5] Pola pemidanaan (termasuk pola pemberatan pidana) pada dasarnya merupakan suatu gejala yang tersirat dari ancaman pidana yang terdapat dalam rumusan tindak pidana dalam perundang-undangan, yang dapat diketahui kehendak pembentuk undang-undang berkenaan dengan jumlah dan jenis pidana yang semestinya dijatuhkan terhadap seorang yang terbukti melakukan suatu tindak pidana. 

Dengan demikian, pola pemberatan pidana adalah pedoman (yang telah digunakan) pembentuk Undang-Undang dalam menentukan pemberatan pidana terhadap pelaku yang terbukti melakukan tindak pidana, antara rumusan ancaman pidana yang terdapat dalam Hukum Pidana Khusus apabila dibandingkan dengan rumusan delik umum yang mirip dalam KUHP (generic crime) atau kejahatan umum.

 

POLA PEMBERATAN ANCAMAN PIDANA DALAM UNDANG-UNDANG PIDANA KHUSUS 

1. Pemberatan umum

Umumnya dalam Undang-Undang Pidana Khusus, delik percobaan, pembantuan dan permufakatan jahat suatu tindak pidana diperberat ancaman pidananya, apabila dibandingkan dengan umumnya delik serupa yang diancamkan dalam KUHP. Perbuatan yang masih dalam tingkat percobaan atau pembantuan dalam KUHP umumnya diancamkan pidana lebih rendah yaitu dikurangi sepertiga (kecuali dalam tindak pidana makar), apabila perbuatan tersebut dilakukan dengan sempurna (vooltoid), yang dalam tindak pidana korupsi dan tindak pidana terorisme hal ini diperberat dengan mengancamkan pidana yang sama seperti jika kejahatan selesai atau diwujudkan oleh pembuat (dader).

 

2. Pemberatan kualitas pidana

Pada dasarnya pemberatan ancaman pidana dengan meningkatkan kualita pidana dalam UU Pidana Khusus, dapat dibedakan kedalam dua bagian. Pertama, pemberatan apabila dibandingkan dengan kejahatan yang mirip seperti yang terdapat dalam KUHP. Kedua, pemberatan pidana dalam Undang-Undang Pidana Khusus, karena kekhususan deliknya.[6] Dalam tindak pidana korupsi pemberatan pidana dilakukan karena keadaan tertentu, yang menurut Andi Hamzah, seharusnya keadaan tertentu ini dimuat dalam rumusan delik (Pasal 2 ayat (2) dan tidak ditempatkan dalam penjelasannya.[7]

Pemberatan kuantitas pidana dalam Undang-Undang Pidana Khusus cukup banyak ditemukan apabila dibandingkan antara delik umumnya dalam KUHP dan delik khususnya.

 

3. Pemberatan dengan Perubahan Model Ancaman Pidana

KUHP hanya mengenal model pengancaman pidana tunggal atau ancaman pidana alternatif.[8] Artinya, hanya dimungkinkan penjatuhan satu pidana pokok untuk satu delik (single penalty). Namun beberapa Undang – Undang diluar KUHP telah menyimpangi pola umum ini dengan menggunakan model pengancaman kumulatif. Dengan pengancaman kumulatif maka hakim terikat untuk menjatuhkan pidana kedua jenis pidana tersebut sekaligus (double penalties), yang dapat dipandang sebagai pemberatan pidana.

 

4. Pemberatan dengan Pengancaman Minimum Khusus

Beberapa undang-undang di luar KUHP menggunakan minimum khusus dalam ancaman pidana, sementara sistem ini tidak dikenal dalam KUHP. Penggunaan model demikian juga dapat dipandang sebagai pemberatan pidana. Dengan sistem ini, undang – undang bukan hanya menentukan ancaman pidana maksimum yang dapat dijatuhkan hakim, tetapi juga minimumnya.[9]  Berlawanan dengan sistem KUHP yang tidak memperkenankan minimum khusus, Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memperkenankan penjatuhan pidana minimum khusus, baik pidana penjara maupun pidana denda.[10] Berdasarkan hal tersebut di atas maka suatu pemberatan pidana dapat dijatuhkan kepada seseorang yang melakukan suatu tindak pidana baik itu umum maupun khusus dan diatur berdasarkan undang-undang yang berlaku. Alasan-alasan penjatuhan pidana berat yang dijatuhkan oleh hakim dalam suatu perkara berdasarkan kepada perbuatan yang dilakukan oleh orang yang melakukan suatu tindak pidana. 

 

Referensi selain peraturan perundang-undangan :

[1] Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana; Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Pemidanaan, Pemberatan & Peringanan, Kejahatan Aduan, Perbarengan & Ajaran Kausalitas, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2002, hlm.73.

[2] Ibid, hlm.73

[3] Ibid, hlm.88.

[4] Moeljatno, Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana,  Jakarta, Bina Aksara, 1993, hlm. 59

[5] Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Bandung, Citra Adtya Bhakti, 1996, hlm.167.

[6] Chairul Huda, Pola Pemberatan Pidana dalam Hukum Pidana Khusus, Jurnal Hukum No. 4 Vol. 18 Oktober 2011: 508 – 524, hlm.518.

[7] Andi Hamzah, Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional, Jakarta, Pusat Studi Hukum Pidana Universitas Trisakti, 2004, hlm.103.

[8] Barda Nawawi Arief, Op.Cit , hlm.180.

[9] Chairul Huda, Op.Cit, hlm.52.

[10] Bambang Waluyo, Pidana dan Pemidanaan, Jakarta, Sinar Grafika, 2014, hlm. 100.

 

Penulis :

Lordamanu Bolqi

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Scroll to Top