Akibat hukum Bila Perseroan Terbatas Didirikan Hanya 1 Orang

doktorhukum.com – Dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT) disebutkan pengertian “Perseroan Terbatas” adalah :

“Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.”

Dari uraian pasal diatas, terdapat penegasan jika PT dibuat berdasarkan perjanjian. Artinya, PT hanya dapat terbentuk apabila lebih dari 1 (satu) orang saling berjanji.

Selain itu di dalam Pasal 7 ayat (1) disebutkan :“Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia.”

Dengan adanya Pasal 7 ayat (1), maka dengan tegas pendirian PT hanya dapat didirikan apabila terdapat 2 (dua) subjek hukum yang saling melakukan perjanjian yang dituangkan dalam bentuk akta notaris.

Namun timbul pertanyaan, apakah UU No. 40 Tahun 2007 tidak memungkinkan untuk membuat PT dengan cukup 1 (satu) subjek hukum saja ?

Sebenarnya UU No. 40 Tahun 2007 tidak menegaskan mengenai pelarangan mendirikan suatu PT dengan cukup 1 (satu) subjek hukum, sebab masih terdapat beberapa pasal (norma hukum) yang memungkinkan dibuatnya suatu PT dengan cukup 1 (satu) subjek hukum.

Namun, apabila PT tetap dibentuk/dibuat dengan 1 (satu) subjek hukum, maka diwajibkan terhadap subjek hukum tersebut untuk mengalihkan sahamnya kepada pihak lain dengan jangka waktu yang telah ditentukan, sehingga subjek hukum yang ada dalam sebuah PT tidak tunggal, akan tetapi lebih dari 1 (satu) pihak.

Pasal 7 ayat 5 :

“Setelah Perseroan memperoleh status badan hukum dan pemegang saham menjadi kurang dari 2 (dua) orang, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak keadaan tersebut pemegang saham yang bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain atau Perseroan mengeluarkan saham baru kepada orang lain.”

Apabila subjek hukum tersebut tetap tidak mengalihkan sahamnya kepada pihak lain agar menghindari pemegang saham tunggal dalam sebuah PT, maka pemegang saham yang tidak mengalihkan sahamnya tersebut diwajibkan bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan dan kerugian PT, dan atas permohonan pihak yang berkepentingan, pengadilan negeri dapat membubarkan PT tersebut.

Pasal 7 ayat 6 :

“Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah dilampaui, pemegang saham tetap kurang dari 2 (dua) orang, pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan dan kerugian Perseroan, dan atas permohonan pihak yang berkepentingan, pengadilan negeri dapat membubarkan Perseroan tersebut.”

Dengan demikian tidak menutup kemungkinan adanya pemegang saham tunggal dalam sebuah PT, namun tidak menurut kemungkinan juga pemegang saham tunggal tersebut bertanggungjawab secara pribadi terhadap seluruh kerugian yang dialami oleh PT baik itu disengaja ataupun tidak disengaja, serta dapat dibubarkan di Pengadilan Negeri atas permintaan pihak yang berkepentingan.

 

Penulis ;

R. Indra

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Artikel Terkait