Advokat Pembela Hak

doktorhukum.com – Mengapa advokat membela tersangka, terdakwa atau terpidana ? Pertanyaan awal ini, penting dikemukakan. Sasarannya, agar kita menemukan jawaban atas hakikat pembelaan yang dilakukan oleh advokat terhadap kliennya, baik yang berstatus tersangka, terdakwa ataupun terpidana.

Makna Membela

Tersangka, terdakwa dan terpidana sama seperti manusia lainnya. Sekalipun mereka sedang terlibat dalam suatu perkara hukum akan tetapi mereka tetaplah manusia yang tetap memiliki harkat martabat kemanusian serta hak-hak hukum yang diberikan oleh undang-undang. Namun dalam praktek, sering kali kita temui hak-hak para pencari keadilan tersebut tersebut justru terabaikan. Penyebabnya beraneka ragam. Mulai dari kelemahan kecerdasan dan keterampilan teknis dari sebahagian pejabat penegak hukum, cara-cara pemeriksaan yang emosional hingga adanya kepentingan pribadi atau kelompok serta tekanan-tekanan dari luar yang dapat saja mempengaruhi kebijakan atau keputusan hukum sehingga berdampak melanggar hak asasi tersangka, terdakwa ataupun terpidana. Jelasnya, Penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dapat saja dilakukan dengan cara yang melanggar norma hukum.

Dalam kondisi seperti diatas tersebut, pembelaan hukum yang diterapkan oleh advokat menjadi sesuatu yang penting. Harapannya, agar hak-hak yang telah diberikan oleh undang-undang kepada tersangka, terdakwa maupun terpidana tidak dilalaikan oleh aparat penegak hukum maupun aparat negara. Jadi, makna membela hak tersangka, terdakwa dan terpidana merupakan ikhtiar hukum guna memperjuangkan melindungi hak-hak manusia terhadap potensi kekeliruan dan kesalahan dalam penerapan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. 

Prinsip Pembelaan

Tepatlah bila Pasal 5 ayat 1 Undang-undang No 18 Tahun 2003 Tentang Advokat menegaskan status Advokat sebagai penegak hukum. Mengapa ? sebab Advokat sebagai salah satu unsur sistem peradilan merupakan salah satu pilar dalam menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia. Oleh karena itu, melalui jasa hukum atau bantuan hukum yang diberikan, advokat diharapkan dapat menjalankan tugas profesinya untuk melindungi hak-hak tersangka, terdakwa maupun terpidana agar hak-hak yang telah diberikan oleh undang-undang tersebut dapat terpenuhi.

Pada hakekatnya pembelaan hukum yang dilakukan oleh setiap advokat dalam sistem peradilan pidana bukanlah terletak pada siapa yang ia bela akan tetapi terletak pada apa yang ia bela dan bagaimana cara ia membela. Ini berarti setiap advokat memiliki tanggung jawab untuk membela harkat dan martabat manusia tampa membeda-bedakan status hukum dari orang yang dibela apakah ia korban kejahatan ataukah ia seorang tersangka, terdakwa maupun terpidana. Dengan begitu, apa sesungguhnya yang dibela oleh advokat ? Yang dibela adalah hak. Karena itu, advokat dapat disebut sebagai pembela hak. Konsekuensinya, advokat memiliki tanggung jawab hukum guna membela hak-hak para pencari keadilan termasuk hak-hak hukum tersangka, terdakwa maupun terpidana agar tidak tercederai oleh prilaku sewenang-wenang penegak hukum.

Setelah membincangkan tentang apa yang dibela oleh advokat, kini marilah kita pada pembicaraan tentang bagaimana advokat dalam melakukan pembelaan hukum ? Tentulah, membela hak tersangka, terdakwa dan terpidana haruslah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip profesi advokat. Ada tiga prinsip utama dalam menjalankan profesi advokat sebagaimana yang dapat kita temukan dalam konsiderans Undang-undang No 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

Pertama, Prinsip Bebas. Bebas merupakan prinsip dasar bagi seorang advokat dalam menjalankan pembelaan hukum bagi pencari keadilan.  Didalam konteks pembelaan hukum, prinsip bebas ini lebih diartikan sebagai sebuah kemerdekaan bagi seorang advokat untuk mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya tampa adanya tekanan, ancaman ataupun perlakuan yang merendahkan harkat martabat seorang advokat dalam menjalankan profesi. Kalau begitu, apakah profesi advokat memiliki kebebasan tampa adanya larangan ? jawabnya tentu tidak. Mengapa ? sebab sesuai ketentuan Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, prinsip bebas dalam menjalankan profesi advokat tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan. Maksudnya seorang advokat mempunyai hak untuk bebas selama hak-hak tersebut tidak bertentangan dengan larangan yang ada didalam kode etik profesi dan peraturan-perundang-undangan. 

Kedua, prinsip mandiri. Prinsip ini merupakan kata kunci dari profesi advokat untuk melaksanakan fungsi dan perannya dalam rangka melakukan pembelaan hukum bagi pencari keadilan. Bersikap mandiri mengandung pengertian bahwa setiap advokat dalam melakukan pembelaan hukum harus terbebas dari campur tangan siapapun dan juga tidak berada dalam pengaruh orang lain. Dengan begitu setiap advokat dalam pembelaan hukumnya akan berusaha melakukan segala sesuatu dengan jujur dan benar sehingga melalui jasa hukum yang diberikan, advokat  dengan sungguh-sungguh akan memperjuangkan kepentingan masyarakat pencari keadilan yang berhadapan dengan masalah-masalah hukum.

Ketiga, prinsip tanggung jawab. Bertanggung jawab memiliki makna kesediaan seorang advokat dalam melaksanakan tugas profesinya untuk membela perkara dengan rasa penuh tanggung jawab. Artinya setiap advokat memberikan pelayanan hukum dengan penuh iktikad baik dan pengabdian serta tidak akan menyalahgunakan tugas atau kuasa yang di amanahkan kepadanya.

Prinsip kebebasan, kemandirian dan tangung jawab merupakan satu kesatuan sehingga tidak dapat dipisahkan. Oleh karena itu dalam pembelaan hukum yang dilakukan oleh setiap advokat haruslah selalu memperhatikan ketiga prinsip tersebut dan tidak diperkenankan dilakukan dengan cara-cara yang melanggar hukum. Dengan demikian, advokat sebagai pembela hak dalam membela hak tersangka, terdakwa dan terpidana haruslah menempuh proses pembelaan hukum melalui saluran hukum  dan cara-cara hukum yang diperkenankan oleh hukum.  

 

Windu Wijaya, SH.MH.

(Advokat, Peneliti hukum pada Pusat Studi Filsafat Hukum)

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Artikel Terkait