6 Aspek Hukum Mendirikan Waralaba di Indonesia

doktorhukum.com – Mungkin kita pernah mendengar dan menikmati makanan siap saji seperti KFC atau Mcdonal’s. Tahukah kamu kalau mereka mempunyai model bisnis yang dikenal dengan  waralaba atau “franchise”. 

Dalam dunia bisnis,  waralaba atau “franchise” merupakan salah satu sistem bisnis yang cukup berkembang saat ini.

Munculnya media sosial seperti instagram, facebook, youtube dan twitter sebagai salah satu faktor penentu sehingga konsep bisnis waralaba (franchise) berkembang pesat termasuk di Indonesia.

Pada tahun 2019 lalu, Ketua Umum Perhimpulan Waralaba dan Lisensi Indonesia (Wali), Levita Ginting mengungkapkan konsep/ sistem bisnis waralaba akan berkembang pesat ditahun 2019 daripada tahun sebelumnya, sehingga ini merupakan hasil yang sangat positif. Pada 2018, bisnis waralaba di Tanah Air mengalami pertumbuhan sebesar 3% dengan omzet sebesar Rp150 triliun. Pada 2019 diprediksi bisnis waralaba bisa tumbuh 5%.

Jadi apabila dikaitkan dengan ditahun 2020 ini, maka bisa jadi pertumbuhan bisnis waralaba (franchise) ini akan bertumbuh lebih besar, apalagi tahun politik pemilihan umum telah selesai.

Ditengah-tengah pertumbuhan bisnis waralaba saat ini, tidak diikuti dengan pemahaman hukum yang memadai, sehingga masih banyak masyarakat yang ingin mengembangkan bisnisnya menjadi suatu bisnis waralaba (franchise) namun tidak mengetahui aturan hukumnya.

Oleh karena itu, doktorhukum.com akan menjelasan hal-hal yang perlu anda perhatikan dari segi hukum untuk membentuk bisnis waralaba (franchise) tersebut.

Untuk membentuk konsep bisnis waralaba di Indonesia, maka setiap orang perlu memperhatian 2 (dua) aturan dibawah ini, yaitu : 

  1. Peratuan Pemerintah No. 42 Tahun 2007 tentang Waralaba; dan
  2. Peraturan Menteri Perdagangan No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Waralaba.

Di dalam aturan-aturan tersebut, terdapat beberapa hal yang perlu anda ketahui dari aspek hukum ketika membentuk konsep bisnis waralaba tersebut, yaitu:

PIHAK DALAM WARALABA

Dalam memahai aturan main konsep bisnis waralaba, maka hal yang pertama yang harus anda ketahui adalah berkaitan dengan pihak-pihak yang terlibat dalam bisnis waralaba tersebut.

Mengetahui pihak-pihak yang terlibat dalam waralaba itu penting, sebab berkaitan dengan hubungan hukum yang terjadi antara para pihak dalam menjankan konsep bisnis waralaba.Hubungan hukum adalah berkaitan dengan hak dan kewajiban para pihak.

Setidaknya terdapat 5 (lima) pihak yang mungkin terlibat dalam membuat dan mengembangkan bisnis waralaba, yaitu :

  1. Pemberi Waralaba adalah orang perseorangan atau badan usaha yang memberikan hak untuk memanfaatkan dan/atau menggunakan Waralaba yang dimilikinya kepada Penerima Waralaba.
  2. Penerima Waralaba adalah orang perseorangan atau badan usaha yang diberikan hak oleh Pemberi Waralaba untuk memanfaatkan dan/atau menggunakan Waralaba yang dimiliki Pemberi Waralaba.
  3. Pemberi Waralaba Lanjutan adalah Penerima Waralaba yang diberi hak oleh Pemberi Waralaba untuk menunjuk Penerima Waralaba Lanjutan.
  4. Penerima Waralaba Lanjutan adalah orang perseorangan atau badan usaha yang menerima hak dari Pemberi Waralaba Lanjutan untuk memanfaatkan dan/atau menggunakan Waralaba.

 

KRITERIA WARALABA

Kriteria Waralaba dapat diartikan sebagai syarat untuk mendirikan waralaba. Artinya, tanpa memenuhi kriteria-kriteria yang disebutkan di dalam peraturan yang berlaku, maka bisnis tersebut belum dapat dikatakan sebagai waralaba (franchise).

Oleh karena itu, terdapat beberapa kriteria yang perlu dipenuhi untuk dapat dikatakan sebagai waralaba, yaitu : 

  1. Memiliki Ciri Khas Usaha;
  2. Terbukti sudah memberikan keuntungan;
  3. Memiliki standar atas pelayanan dan barang dan/atau jasa yang ditawarkan yang dibuat secara tertulis;
  4. Mudah diajarkan dan diaplikasikan;
  5. Adanya dukungan yang berkesinambungan; dan
  6. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang telah terdaftar.

 

PROSPEKTUS PENAWARAN WARALABA

Prospektus Penawaran Waralaba (PPW) adalah keterangan tertulis dari Pemberi Waralaba yang paling sedikit menjelaskan tentang identitas, legalitas, sejarah kegiatan, struktur organisasi, laporan keuangan, jumlah tempat usaha, daftar Penerima Waralaba, hak dan kewajiban Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba, serta Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Pemberi Waralaba.

Pemberi Waralaba atau Pemberi Waralaba Lanjutan harus menyampaikan Prospektus Penawaran Waralaba kepada calon Penerima Waralaba atau calon Penerima Waralaba Lanjutan paling lambat 2 (dua) minggu sebelum penandatanganan Perjanjian Waralaba.

 

PERJANJIAN WARALABA

Perjanjian Waralaba adalah perjanjian tertulis antara Pemberi Waralaba dengan Penerima Waralaba atau Pemberi Waralaba Lanjutan dengan Penerima Waralaba Lanjutan.

Dalam Perjanjian Waralaba paling sedikit membuat hal-hal sebagai berikut:

  1. Nama dan alamat para pihak;
  2. Jenis Hak Kekayaan Intelektual (HAKI);
  3. Kegiatan usaha;
  4. Hak dan kewajiban para pihak;
  5. Bantuan, fasilitas, bimbingan operasional, pelatihan dan pemasaran yang diberikan Pemberi Waralaba kepada Penerima Waralaba;
  6. Wilayah usaha;
  7. Jangka waktu perjanjian;
  8. Tata cara pembayaran imbalan;
  9. Kepemilikan, perubahan kepemilikan dan hak ahli waris;
  10. Penyelesaian sengketa; dan
  11. Tata cara perpanjangan, pengakhiran dan pemutusan perjanjian.
  12. Dapat memuat klausula pemberian hak bagi Penerima Waralaba untuk menunjuk Penerima Waralaba lain.

 

SURAT TANDA DAFTAR WARALABA (STDW)

Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) adalah bukti pendaftaran Prospektus Penawaran Waralaba bagi Pemberi Waralaba dan Pemberi Waralaba Lanjutan serta bukti pendaftaran Perjanjian Waralaba bagi Penerima Waralaba dan Penerima Waralaba Lanjutan yang diberikan setelah memenuhi persyaratan pendaftaran yang ditentukan dalam perundang-undangan yang berlaku.

Pemberi Waralaba, Pemberi Waralaba Lanjutan, Penerima Waralaba, dan Penerima Waralaba Lanjutan mengajukan permohonan STPW melalui Lembaga OSS (Online Single Sumbission).

 

LOGO WARALABA

Logo Waralaba adalah tanda pengenal berupa simbol atau huruf yang digunakan sebagai identitas kantor pusat dan gerai/tempat usaha milik Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba.

Penyelenggara Waralaba wajib menggunakan Logo Waralaba.

Untuk mendapatkan Logo Waralaba, penyelenggara Waralaba mengajukan permohonan Logo Waralaba secara tertulis kepada Direktur Bina Usaha dan Pelaku Distribusi.  Permohonan Logo Waralaba tersebut paling sedikit memuat jumlah dan lokasi gerai/tempat usaha serta rencana pendistribusiannya.

 

Editor : R. Indra

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Artikel Terkait