Masa Jabatan Presiden Hanya 2 Periode, Simak Perdebatannya Ketika Dibuat

doktorhukum.com – Masa jabatan presiden dan wakil presiden saat ini saat ini menjadi suatu perdebatan pasca adanya keinginan melakukan perubahan UUD 1945. Dari berbagai media menyebutkan bahwa masa jabatan presiden dan wakil presiden yang diusulkan adalah 3 (tiga) periode. Artinya apabila terealisasi, maka presiden dan wakil presiden di Indonesia bisa menjabat selama 15 (lima belas) tahun.

Isu tersebut akhirnya dijawab oleh Presiden Joko Widodo yang mengatakan kalau ada yang ingin mengusulkan 3 (tiga) periode, maka sama saja dengan ingin menamparnya.

“Kalau ada yang usulkan itu, ada tiga (motif) menurut saya, ingin menampar muka saya, ingin cari muka, atau ingin menjerumuskan. Itu saja,” Ungkap Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (2/12/2019).

Oleh karena itu, Presiden mengingatkan agar isu/ wacana mengenai perubahan terhadap UUD 1945 tidak melabar kepada persoalan haluan negara.

“Sekarang kenyataannya begitu kan, (muncul usul) presiden dipilih MPR, presiden tiga periode. Jadi lebih baik enggak usah amendemen. Kita konsentrasi saja ke tekanan eksternal yang tidak mudah diselesaikan,” Lanjutnya.

 

Ditolak Berbagai Pengamat

Isu menganai jabatan presiden dan wakil presiden 3 (tiga) periode ditanggapi oleh beberapa pengamat termasuk ahli hukum tata negara.

Fahri Bachmid, ahli hukum tata negara mengatakan masa jabatan presiden dan wakil presiden 2 periode dengan masing-masing periode hanya selama 5 tahun masilah sangat relevan untuk diterapkan.

“Mengenai masa jabatan presiden, konsep pembatasan yang diatur norma Pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hasil amandemen pertama masih sangat relevan, serta sejalan dengan konsep negara demokrasi konstitusional,” kata Fahri, Minggu (24/11/2019).

Sedangkan Juanda, ahli hukum tata negara juga menilai usulan masa jabatan Presiden dan wakil presiden selama tiga periode tendensius dan diwacanakan untuk kepentingan kelompok tertentu. “

Soal wacana masa jabatan Presiden tiga periode itu argumentasinya apa? Saya melihat ada yang tendensius dari kelompok. Ini (melihat) dua periode (masa jabatan Presiden) tidak cukup lalu ingin lagi (ditambah),” ujar Juanda saat mengisi diskusi bertajuk “Membaca Arah Amandemen UUD 1945” di Gondangdia, Jakarta Pusat, Sabtu (30/11/2019).

 

Perdebatan dalam Risalah UUD 1945, Ternyata Terdapat Usul Lain

Masa jabatan Presiden, sebelum dan sesudah perubahan, diatur di dalam Pasal 7 UUD 1945. Sebelum perubahan, pasal tersebut tidak mengatur secara tegas berapa kali seseorang bisa dipilih sebagai Presiden sehingga menimbulkan tafsiran yang beragam antara pendapat yang menyatakan bahwa Presiden dapat menjabat berkali-kali dan pendapat lain yang menyatakan bahwa Presiden hanya dapat menjabat dua kali.

Dalam praktiknya ternyata tafsiran pertama yang dipakai oleh Presiden yang menjabat ketika itu sehingga semua Presiden yang menjabat sebelum dilakukan perubahan pada Pasal 7 menjabat lebih dari dua kali periode.

Agar tidak terulang hal yang serupa, pada Sidang Istimewa MPR tahun 1998, diputuskan TAP MPR No. XIII/MPR/1998 tentang Pembatasan Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Republik. Ketetapan tersebut hanya berisikan satu pasal yang berbunyi: “Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.”

Namun, apabila mencermati perdebatan yang ada di Rapat PAH III BP MPR Ke-4, 11 Oktober 1999 yang dikemukakan oleh Harun Kamil sebagaimana tertulis dalam Naskah Komperehensif Perubahan UUD 1945 Buku 4 Jilid I Terbitan Sekjen dan Kepaniteraan MK (2010), maka ternyata terdapat alternatif lain yang diusulkan selain yang telah diatur dalam Pasal 7 UUD 1945 saat ini.

“Kita teruskan saja Pasal 7. Naskah Undang-Undang Dasar 1945 aslinya berbunyi: Pasal 7: ”Presiden dan wakil Presiden memegang jabatannya selama masa lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali.” Yang kita tafsirkan bersama artinya kalau secara konstitusional lima tahun sudah selesai, boleh dipilih terus sampai dia mampu memimpin. Kemudian hasil naskah kompilasi ada dua alternatif. Alternatif pertama: ”Presiden dan wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya satu kali masa jabatan.” Alternatif dua: ”Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali setelah tenggang waktu tertentu dapat dipilih lagi.” Jadi, yang melatarbelakangi dua alternatif ini adalah ada dua pendapat yang katakanlah tidak sama. Yang pertama, sesudah Presiden menjabat satu periode, boleh menjabat sekali lagi, kemudian tidak boleh selamanya. Yang kedua adalah Seorang Presiden menjabat satu periode atau masa jabatan, kemudian boleh dipilih sekali lagi, kemudian tidak boleh dipilih lagi, tapi satu kesempatan berikutnya dia boleh dipilih lagi. Nah, itu dua alternatif yang menyebabkan adanya rumusan ini. Baik, tadi kita mulai dari PDI, sekarang kami mulai dari Fraksi TNI, kami persilahkan.”

Namun, dalam kenyataannya seluruh fraksi ketika itu menyetujui alternatif yang pertama, seperti:

F-TNI/Polri dengan juru bicaranya, Hendi Tjaswadi, menyampaikan:

“Jadi Pasal 7 ini adalah yang alternatif itu merupakan pembatasan dari masa jabatan Presiden. Dan kami kira pembatasan masa jabatan Presiden ini sudah ada di dalam Tap MPR ‘98, dan kami kira rumusan ini sudah bagus. Oleh karena itu, kami setuju untuk yang alternatif pertama. Jadi hanya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya satu masa jabatan, sesuai dengan Tap MPR 98.”

F-UG dengan juru bicaranya, Valina Singka Subekti, mengatakan:

“Ya… kami juga menganggap alternatif pertama ini bisa menegaskan mengenai masa jabatan seorang Presiden. Jadi, artinya di sini sebetulnya mengandung makna, prinsipnya dua kali masa jabatan. Jadi, ini bisa dua kali berturutturut atau bisa tenggang waktu ini. Jadi prinsipnya dua kali masa jabatan.”

F-PBB melalui juru bicaranya, Hamdan Zoelva mengatakan sebagai berikut:

“Kami langsung saja Pak. Sama alternatif yang pertama, dengan berbagai alasannya.

F-KB dengan juru bicaranya, Khofifah Indar Parawansa, juga mengemukakan:

“Saya pikir, alternatif satu itu akan lebih menjamin sirkulasi elit itu.”

Fraksi Reformasi melalui juru bicaranya, Hatta Rajasa, setuju dengan alternatif pertama.

“Kami sama alternatif satu. Cuma kata-kata dalam jabatan yang sama itu dihilangkan. ”Jadi Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan.” Jadi, tidak perlu ditekankan dalam jabatan yang sama. Wong ini memilih soalnya yang sama.”

Sementara itu, F-PDIP melalui juru bicaranya, Aberson Marle Sihaloho, pada kesempatan tersebut tetap berusaha menjelaskan kenapa dirinya mengusulkan sebagaimana yang terdapat dalam alternatif kedua. Namun, pada akhirnya fraksi ini pun sependapat dengan alternatif pertama.

“Bukan, ada tadinya, ada tadinya pemikiran kami itu yang saya cari. Apakah tertampung di dalam alternatif kedua. Jadi maksudnya, kalau dia sudah dua kali berturut-turut, itu dia tidak boleh lagi dipilih, tapi kalau ada tenggang waktu, satu periode misalnya, dia bisa lagi. Ini untuk mengantisipasi siapa tahu pada suatu saat bisa terjadi ada, entah karena suatu hal yang kita tidak bisa perkirakan, sumber daya manusia itu entah karena sesuatu apa, itu kan tidak bisa kita ramalkan apa saja yang terjadi. Jangan sampai itu terhambat, sedangkan orang itu dibutuhkan, dalam sesuatu hal itu.

Nah, apakah itu dapat diartikan sudah tertampung tidak di dalam alternatif kedua. ”Presiden dan Wakil Presiden memegang selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali, setelah tenggang waktu tertentu dapat dipilih lagi”.

Oh, satu periode, wah kalau itu ndak memang, itu memang lebih memberikan pemerataan, memberikan kesempatan untuk orang lain jadi Presiden. Memang itu lebih adil, tetapi ya satu periode memang mantap kepemimpinannya, kenapa tidak diberikan satu periode lagi, kan gitu.

Apalagi kita dalam situasi masa pembangunan, memang agak diperlukan suatu kontinuitas penggarapan daripadasatu program, begitu. Nah ini, tetapi itu pun ya karena ini prinsipnya kan sekali setiap lima tahun kita bisa tinjau kembali, ya tentu dari karena bapak-bapak dari TNI/Polri juga sekarang sudah mau. Ya memang dari dulu ini yang memang bikin sulit, dan Pak Harto kan Pak Harto terus mau main gebuk aja kan dulu itu, tapi oke sudah dapat.

Lho, lho, ini ndak benar, ndak ini supaya kita jangan dalam masa yang akan datang, ini masa transparansi, saya juga bukan karena marah atau benci kepada bapak TNI tidak … ini justru karena kecintaan saya menginikan, itu jelas karena kecintaan. Nah, ini maksudnya, jadi oke kalau memang demikian kami sudah bisa menerima alternatif pertama.

Setelah semua fraksi menyampaikan pendapatnya, Harun Kamil selaku ketua rapat menyimpulkannya bahwa dengan demikian Pasal 7 diterima adalah alternatif ke-satu (pertama).

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *