Pengertian Warga Negara Indonesia Menurut Hukum

doktorhukum – Sebelum membahas lebih jauh mengenai siapa yang disebut warga negara Indonesia menurut hukum, maka penting untuk mengetahui asas-asas kewarganegaraan secara umum  yang diberlakukan, yaitu:

IUS SOLI

Ius Soli adalah asas kewarganegaraan yang ditentukan dari wilayah tempat lahir dari seorang warga negara. Artinya, apabila seorang anak lahir di negara Argentina, maka anak itu menjadi warna negara Argentina walaupun orang tuanya merupakan berwarga negara Prancis.

Dalam kenyatannya, di beberapa negara banyak memperketat aturan seperti ini yaitu dengan memberikan ketentuan orang tua wajib memiliki izin tinggal dinegara.

Adapun negara-negara yang menerapkan asas kewarganegaraan ini adalah:

  1. Argentina,
  2. Meksiko,
  3. Brasil,
  4. Kanada,
  5. Amerika Serikat,
  6. Venezuela,
  7. Peru, dan
  8. Chili.

IUS SANGUINIS

Ius Sanguinis adalah  asas kewarganegaraan yang menentukan kewarganegaraan seseorang didasarkan pada hubungan darah dengan orangtuanya. Sebagai contoh,  apabila terdapat anak yang lahir di negara Indonesia Namun orang tuanya berwarga negara Italia, maka anak tersebut wajib berwarganegara Italia

Negara-negara yang menggunakan asas ini biasanya didasarkan pada tingginya rasa nasionalisme dari suatu negara serta memiliki sejarah yang panjang yang tidak gampang mempercayai orang lain.

Adapun negara-negara yang menggunakan asas kewarnageraan ini adalah:

  1. Indonesia,
  2. Turki,
  3. India,
  4. Belanda,
  5. Yunani,
  6. Republik Rakyat Cina (RRC),
  7. Jepang,
  8. Spanyol,
  9. Korea Selatan,
  10. Italia,
  11. Polandia,
  12. Malaysia, dan
  13. Brunei Darussalam.

Dalam prakteknya, penerapan kedua asas tersebut diatas menimbulkan permasalahan, sebab  terdapat negara-negara yang melakukan pencampuran asas Ius Soli dan asas Ius Sanguinis, sehingga muncullah istilah “dwi kewarganegaraan” atau orang-orang yang mempunyai 2 (dua) kewarganegaraan. Selain itu, muncul juga istilah orang-orang yang tidak memiliki kewarganegaraan.

Adapun istilah-istilah yang mencul tersebut adalah:

  1. Pengertian Bipatride adalah  anak yang memiliki kewarganegaraan ganda (dua kewarganegaraan) yang timbul karena anak lahir di negara A yang menganut asas kewarganegaraan ius soli (tempat kelahiran) namun orang tuanya warga negara B yang menganut asas ius sanguinis. Anak tersebut akan mendapat 2 kewarganegaraan dari negara A  berdasarkan tempat lahir dan dari negara B karena faktor keturunan.
  2. Pengertian Apatride adalah anak yang tidak memiliki kewarganegaraan. Bisa terjadi jika anak lahir di negara B yang menganut asas ius sanguinis sedangkan orang tua berasal dari negara A. Anak tersebut tidak mendapat kewarganegaraan negara B karena lahir dari orang tua yang bukan warga negara B. Anak juga tidak mendapat kewarganegaraan orang tuanya (negara A) karena tidak lahir di negara A (ius soli).
  3. Pengertian Multipatride adalah seseorang yang memiliki dua atau lebih kewarganegaraan. Hal ini bisa terjadi jika bipatride menerima juga pemberian status kewarganegaraan lain ketika dia telah dewasa, namun tidak melepaskan kewarganegaraan yang lama.

 

LALU BAGAIMANA DI INDONESIA ?

Salah satu dasar hukum yang dapat digunakan  untuk mengetahui asas kewarganegaraan yang nama dipakai di Indonesia yaitu dengan membuka UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Dalam Pembukaan Penjelasan UU No. 12 Tahun 2006 tersebut disebutkan:

“Warga negara merupakan salah satu unsur hakiki dan unsur pokok suatu negara. Status kewarganegaraan menimbulkan hubungan timbal balik antara warga negara dan negaranya. Setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban terhadap negaranya. Sebaliknya, negara mempunyai kewajiban memberikan perlindungan terhadap warga negaranya.”

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa Indonesia merupakan negara yang tidak main-main mengatur kewarganegaraan seseorang, sebab setiap orang yang memiliki warga negara Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang dilindungi oleh Negara.

Kemudian, dalam penjelasan berikutnya dijelaskan:

Adapun asas-asas yang dianut dalam Undang-Undang ini sebagai berikut:

  1. Asas ius sanguinis (law of the blood) adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan negara tempat kelahiran.
  2. Asas ius soli (law of the soil) secara terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat kelahiran, yang diberlakukan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.
  3. Asas kewarganegaraan tunggal adalah asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang.
  4. Asas kewarganegaraan ganda terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.

“Undang-Undang ini pada dasarnya tidak mengenal kewarganegaraan ganda (bipatride) ataupun tanpa kewarganegaraan (apatride).”

Apabila mencermati ketentuan diatas, maka Indonesia sangat mengedepankan Asas kewarganegaraan Ius Sanguinis atau seorang anak ditentukan kewarganegaraannya didasarkan pada keturunan dan bukan tempat tinggal. Walaupun terdapat pengecualian dimana asas Ius Soli dapat digunakan namun sifatnya terbatas sepanjang diatur dalam undang-undang tersebut.

Selain itu, Indonesia juga tidak menganut sistem Dua Kewarganegaraan  (bipatride) ataupun tanpa kewarganegaraan (apatride).”

Untuk mengetahui lebih jauh mengenai penggunaan asas kewarganegaran Ius Sanguinis serta pelarangan dua kewarganegaraan dan tanpa kewarganegaraan di Indonesia,  maka dapat dilihat dari ketentuan Pasal 4 UU No. 12 Tahun 2006 yang dimana ditentukan siapa-siapa saja yang dapat disebut dengan “warga negara Indonesia”.

Yang dapat disebut “warga negara Indonesia” adalah:

  1. Setiap orang yang berdasarkan peraturan perundangundangan dan/atau berdasarkan perjanjian Pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain sebelum UndangUndang ini berlaku sudah menjadi Warga Negara Indonesia;
  2. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia;
  3. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara Indonesia dan ibu warga negara asing; 
  4. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu Warga Negara Indonesia; 
  5. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia, tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut;
  6. Anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 (tiga ratus) hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya Warga Negara Indonesia;
  7. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia;
  8. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah Warga Negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin;
  9. Anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya;
  10. Anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui;
  11. Anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya;
  12. Anak yang dilahirkan di luar wilayah negara Republik Indonesia dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan;
  13. Anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.

 

Penulis:

R. Indra

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *