Prosedur Pendaftaran Perkara di Pengadilan

Pengadilan adalah badan atau instansi resmi yang melaksanakan sistem peradilan berupa memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Bentuk dari sistem Peradilan yang dilaksanakan di Pengadilan adalah sebuah forum publik yang resmi dan dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 4 ayat (1) menjelaskan bahwa, “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.” Pada pasal 4 ayat (2) dijelaskan pula bahwa “ Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.”

Ketika seorang pencari keadilan bermaksud untuk menyelesaikan perkara yang sedang dihadapinya maka perkara tersebut dapat didaftarkan di pengadilan, namun harus dipahami lebih dahulu pengadilan mana yang berwenang untuk menangani perkara tersebut. Apakah masuk dalam lingkungan Peradilan Umum ataukah masuk dalam lingkungan Peradilan Agama.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama pada pasal 1 dijelaskan bahwa Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang- orang yang beragama Islam dan dalam pasal 49 dijelaskan bahwa wewenang dan tugas Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pada tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang:

  1. Perkawinan;
  2. Waris;
  3. Wasiat;
  4. Hibah;
  5. Waqaf;
  6. Zakat;
  7. Infaq;
  8. Shadaqah;
  9. Ekonomi syariah.

Apabila perkara yang didaftarkan diluar dari bidang tersebut dan pihak yang berperkara bukanlah pihak yang beragama Islam (dengan sebelumnya melihat pada asas personalitas keislaman dalam Pengadilan Agama), maka perkara tersebut bukanlah perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama untuk mengadili melainkan masuk dalam lingkup Pengadilan Negeri.

Ketika seseorang ingin mendaftarkan perkaranya baik di Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri, tertunya harus dipahami setiap prosedurnya. Untuk pelayanan pendaftaran perkara baik di Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri dilakukan di Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau yang dikenal dengan “PTSP”. Setiap orang yang hendak mendaftarkan perkaranya harus mengambil nomor antrian untuk mengajukan gugatan atau permohonan terlebih dahulu sebelum dilayani oleh petugas pengadilan. Untuk mendaftarkan perkara sendiri baik di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri, terdapat beberapa prosedur dan yang harus dijalani seperti:

  1. Menyiapkan dokumen berupa Surat Gugatan atau Permohonan terkait perkara. Umumnya untuk dokumen ini akan dimintakan salinan dokumen sebanyak 2 – 6 rangkap dikarenakan Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri tiap wilayah memiliki prosedur dan kebijakan yang berbeda-beda;
  2. Surat Kuasa apabila pihak yg mengajukan gugatan/ permohonan memberikan kuasa kepada orang lain (kuasa hukum). Apabila menggunakan kuasa hukum maka kuasa hukum wajib menyerahkan dokumen berupa salinan Kartu Tanda Advokat (KTA) dan Berita Acara Sumpah;
  3. Menyiapkan bukti-bukti yang menguatkan untuk mengajukan Gugatan atau Permohonan seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Akta, dan sebagainya yang telah dilegalisir atau nazegelen. Nazegelen atau legalisir dapat dilakukan di Kantor Pos Indonesia, namun tidak semua Kantor Pos Indonesia bisa melegalisir dokumen. Dokumen-dokumen tersebut harus disesuaikan dengan kebutuhan pembuktian pada perkara yang didaftarkan;
  4. Membayar panjar biaya perkara. Pembayaran panjar biaya perkara dilakukan sesuai dengan prosedur masing-masing baik Pengadilan Agama ataupun Pengadilan Negeri. Ada yang pembayaran dilakukan di Bank (yang terdapat di pengadilan tersebut) atau melalui loket Pemegang Kas (Kasir). Seseorang yang karena kendala ekonominya dapat dizinkan berperkara secara cuma-cuma (prodeo) dengan menunjukkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kelurahan atau Kepala Desa setempat yang telah dilegalisasi oleh Kecamatan.

Setelah prosedur di atas dilakukan, petugas pada loket PTSP akan mendaftarkan atau mencatat Surat Gugatan atau Permohonan dalam register yang bersangkutan dan kemudian memberikan nomor register pada Surat Gugatan atau Permohonan. Jadwal sidang pertama ditentukan dengan memperhitungkan jangka waktu pengiriman Surat Panggilan Sidang (Relaas Panggilan) dari Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama untuk para pihak yang berperkara.

 

Penulis:
Lordamanu
(Advokat)

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *