Percobaan Pelanggaran Lalu Lintas Tidak Dipidana

doktorhukum.com – Di  Indonesia sering sekali ditemukan pelanggaran-pelanggaran lalu lintas seperti tidak menggunakan helm berstandar SNI, tidak membawa Surat Izin Mengemudi (SIM), tidak menyalakan lampu motor, melanggar rambu-rambu lalu lintas dan lain sebagainya.

Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang sering terjadi ini biasanya didasari dengan berbagai macam alasan, diantaranya ketidaktahuan, lupa dan bahkan sengaja namun masih ngeyel. Hal-hal ini kemudian menimbulkan perdebatan dengan petugas lalu lintas yang pada saat itu menjalankan tugasnya. Tak pelak perdebatan-perdebatan tersebut kemudian bisa menjadi viral di jagad sosial media.

Dalam tulisan ini akan diuraikan perspektif hukum bagaimana dapat dikatakan sebagai pelanggaran-pelanggaran lalu lintas atau tidak. Jika mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan khusus ketentuan Pidana banyak menerangkan Pasal-Pasal mengenai pelanggaran lalu lintas, dan hanya beberapa pasal yang menguraikan mengenai kejahatan dalam lalu lintas.

Lebih spesifik dalam tulisan ini, bagaimana tolak ukur dalam menentukan perbuatan tersebut termasuk dalam kategori Pelanggaran dan dapat di pidana dan mana yang termasuk perbuatan yang masuk dalam percobaan pelanggaran namun tidak di pidana.

Bahwa tidak selamanya pelanggaran lalu lintas tersebut dapat dipidana, sebab jika wujud dari pelanggaran lalu lintas adalah percobaan pelanggaran maka perbuatan tersebut tidak dapat dipidana. Hal ini mengacu pada ketentuan Pasal 54 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi: “mencoba melakukan pelanggaran tidak dipidana”.

Contoh pasal pelanggaran lalu lintas yang sering dikenakan kepada para pengemudi kendaraan biasanya tercantum pada Pasal 288 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dapat menunjukkan Surat Izin Mengemudi yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5) huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan dan/atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)”.

Berdasarkan maksud dari pasal tersebut dapat ditarik suatu makna, jika suatu perbuatan dapat dikenakan sanksi pidana jika orang tersebut tidak dapat “menunjukkan” Surat izin mengemudi (SIM). Fakta yang sering terjadi, dimana setiap pengendara yang mengemudikan kendaraan bermotor sering kali lupa membawa SIM padahal atribut kelengkapan motor telah lengkap dan pada dasarnya memang mereka memiliki SIM tersebut. Dengan keadaan seperti ini sering kali petugas melakukan tindakan dengan cara penindakan langsung. Berdasarkan kasus demikian, seharusnya si pengendara tersebut harus bersikap tenang, dan kemudian meminta waktu kepada petugas untuk dapat mengambil SIM yang lupa atau bahkan minta dikirimkan SIM tersebut agar dapat ditunjukkan kepada petugas tersebut.

Bahwa esensi dari Pasal 288 ayat (2) tersebut di atas merupakan pasal pelanggaran yang seharusnya tidak serta merta langsung ditindaki selama pihak yang ditindaki tersebut kemudian dapat menginsyafi keadaan dan perbuatannya. Hal ini sebenarnya beririsan dengan esensi dari perbuatan percobaan atau dalam KUHP disebut Poging.  

Istilah “percobaan” jika diartikan dengan merujuk kamus besar Bahasa Indonesia mengacu pada pengertian “usaha mencoba sesuatu”, “usaha hendak berbuat atau melakukan  sesuatu”, “dalam keadaan dicoba (diuji)”, “tempat dan sebagainya untuk mencoba” dan pelaksanaan suatu peristiwa pidana, tetapi tidak diselesaikan karena hal-hal tertentu. Dari rumusan pengertian tersebut, dapat ditarik suatu makna jika pengertian percobaan adalah perbuatan yang hendak di lakukan namun tidak diselesaikan.

Percobaan dalam istilahnya di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah Poging. Hal itu dapat di cermati dari pengertian Pasal 53 KUHP sebagai berikut:

  • Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;
  • Maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dalam hal percobaan dikurangi sepertiga;
  • Jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun;
  • Pidana tambahan bagi percobaan sama dengan kejahatan selesai.

Dari pengertian tersebut dapat ditarik suatu makna, jika suatu perbuatan percobaan yang bersifat kejahatan dengan didasari niat dan perbuatan permulaan pelaksanaan serta kemudian perbuatan pelaksanaan tersebut tidak selesai karena bukan kehendak sendiri maka dapat di pidana sebagaimana ketentuan pidana tersebut di atas.

Bahwa fakta sebagaimana ilustrasi kasus di atas tersebut merupakan contoh pelanggaran, sedangkan percobaan pelanggaran sebagaimana Pasal 54 KUHP tidak dapat dipidana. Lebih jauh lagi terhadap makna Pasal 288 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menjadi inti delik adalah “tidak dapat menunjukkan Surat Izin Mengemudi”, sehingga meskipun lupa dan kemudian ditindak oleh petugas hingga selanjutnya meminta kepada petugas untuk dapat dapat mengambil SIM yang lupa tersebut maka si pengendara tidak dapat dikenakan Pasal 288 ayat (2) tersebut dikarenakan masih masuk dalam suatu percobaan pelanggaran.

Bahwa hal yang sama akan berlaku terhadap pasal-pasal pelanggaran lalu lintas sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dengan catatan terhadap pasal tersebut harus ditentukan terlebih dahulu inti delik pasal yang kemudian di hubungkan dengan makna percobaan sebagaimana dalam KUHP hingga kemudian disesuaikan dengan perbuatan yang terjadi. Jika terpenuhi sebagaimana catatan yang penulis sampaikan tersebut, maka hal tersebut tidak dapat dipidana.

Penulis  :

Krido Sasmita A.M. Sakali S.H., M.H.

(Advokat)

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *