Penyelidik dan Penyidik beserta Kewenangannya

doktorhukum.com – Dibawah ini digambarkan mengenai perbedaan penyelidik dan penyidik yang diatur di dalam KUHAP, yaitu sebagai berikut:

1. Penyelidik dan Kewenangannya

Pasal 1 angka 4 KUHAP menjelaskan bahwa penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan.

Adapun wewenang dari penyelidik diatur dalam Pasal 5 KUHAP, yaitu :

  1. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
  2. Mencari keterangan dan barang bukti;
  3. Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
  4. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung-jawab.

Kemudian, atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa:

  1. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penahanan;
  2. Pemeriksaan dan penyitaan surat;
  3. Mengambil sidik jari dan memotret seorang;
  4. Membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik.

Penyelidik mempunyai kewajiban membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindakannya kepada penyidik terait dengan penangkapan, meinggalkan tempat, penggeledahan, penahanan, pemeriksaan dan penyitaan yang dilakukannya.

2. Penyidik dan kewenangannya

Pasal 1 angka 1 KUHAP menyebutkan penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Dari uraian pasal tersebut, maka penyidik dapat diklasifikasi menjadi 2 (dua) bentuk, yaitu :

1. Polisi Republik Indonesia

Pada dasarnya pejabat polisi dapat menjadi  penyidik apabila memenuhi syarat kepangkatan yang diatur dalam  Pasal 6 ayat (2) KUHAP. Menurut penjelasan Pasal 6 ayat (2), kedudukan dan kepangkatan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP), diselaraskan dan diseimbangkan dengan kedudukan dan kepangkatan penuntut umum dan hakim peradilan umum. PP No. 27 Tahun 1983 adalah peraturan yang mengatur masalah kepangkatan. Adapun syarat kepangkatan dan pengangkatan pejabat penyidikan antara lain adalah sebagai berikut :

a. Pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai pejabat “penyidik penuh”, harus memenuhi syarat-syarat kepangkatan dan pengangkatan, yaitu :

  1. Sekurang-kurangnya berpangkat pembantu letnan dua polisi; atau
  2. Berpangkat bintara dibawah pembantu letnan dua apabila dalam suatu sektor kepolisian tidak ada pejabat penyidik yang berpangkat pembantu letnan dua;
  3. Ditunjuk dan diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia

b. Penyidik pembantu

Pasal 10 KUHAP menyatakan bahwa Penyidik Pembantu adalah Pejabat Kepolisan Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara menurut syarat-syarat yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.Pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai “penyidik pembantu” diatur didalam Pasal 3 PP No. 27 Tahun 1983 Jo. PP No. 58 Tahun 2010. Menurut ketentuan tersebut, syarat kepangkatan untuk dapat diangkat sebagai pejabat penyidik pembantu adalah :

  1. Sekurang-kurangnya berpangkat Sersan Dua Polisi; atau
  2. Pegawai negeri sipil dalam lingkungan Kepolisian Negara dengan syarat sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda (Golongan II/a);
  3. Diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia atas usul komandan atau pimpinan kesatuan masing-masing.

2. Pejabat Pegawai Negeri Sipil

Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP, yaitu pegawai negeri sipil yang mempunyai fungsi dan wewenang sebagai penyidik. Pada dasarnya, wewenang yang mereka miliki bersumber pada undang-undang bersifat khusus yang  memberikan wewenang  pegawai negeri sipil tertentu dalam melakukan penyidikan berdasarkan suatu pasal (norma hukum).Wewenang penyidikan yang dimiliki oleh pejabat pegawai negeri sipil hanya terbatas sepanjang yang menyangkut dengan tindak pidana yang diatur dalam undang-undang pidana khusus itu. Hal ini sesuai dengan pembatasan wewenang yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (2) KUHAP.

Secara umum, Pasal 7 dan Pasal 8 KUHAP menyebutkan wewenang dari penyidik yaitu :

  1. Menerima-laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
  2. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
  3. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
  4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
  5.  Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
  6. Mengambil sidik jari dan memotret seorang;
  7. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  8. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  9. Mengadakan penghentian penyidikan;
  10. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab;
  11. Penyidik membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dengan tidak mengurangi ketentuan lain dalam undang-undang ini;
  12. Penyidik menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. Penyerahan berkas perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat tersebut dilakukan, pertama, pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara. Kedua, dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.

 

Penulis :

R. Indra

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *